Selasa, 19 November 2019

Anggota DPR Merasa Lucu Moeldoko Sarankan Cegah Stunting dengan Punya Ayam

 Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai saran Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mencegah stunting dengan setiap rumah memiliki ayam lucu. Saleh menyebut Moeldoko terlalu menyederhanakan masalah stunting.

"Program pencegahan stunting semestinya dirumuskan secara sungguh-sungguh. Program setiap rumah perlu memiliki ayam dinilai terlalu mengada-ada, bahkan terkesan agak lucu. Selain itu, terkesan menyederhanakan masalah," kata Saleh kepada wartawan, Jumat (15/11/2019).

Saleh menilai permasalahan stunting tak hanya berkaitan dengan tingkat penghasilan. Tingkat pendidikan, menurutnya, juga mempengaruhi timbulnya stunting.

"Selain itu, stunting juga sangat erat dengan tingkat pendidikan. Persebaran stunting terbukti lebih tinggi di daerah-daerah yang tingkat pendidikan masyarakatnya rendah," sebutnya.

"Pengetahuan tentang gizi itu sangat berpengaruh juga. Meskipun mereka punya uang, tetapi kalau tidak dibelanjakan untuk makanan yang padat gizi, tetap saja tidak baik," imbuh Saleh.

Saleh sendiri pesimistis permasalahan stunting bisa dicegah dengan setiap rumah memiliki ayam. Salah satu faktor ketidakyakinannya yakni keterbatasan lahan.

"Karena itu, saya sangat pesimis jika stunting bisa dituntaskan dengan mengampanyekan agar setiap rumah punya ayam. Apalagi, banyak warga yang tidak bisa bertenak ayam karena keterbatasan lahan," terang anggota DPR Fraksi PAN itu.

Diberitakan sebelumnya, Moeldoko mengatakan makanan lokal perlu diperkuat untuk mencegah stunting. Menurut Moeldoko, setiap rumah harus mempunyai ayam agar telurnya bisa dimakan anak-anak.

"Tetap programnya 'isi piringku', hanya kemampuan lokal makanan lokal yang perlu diperkuat lagi. Makanya seperti saya katakan, perlu setiap rumah itu ada ayam sehingga telurnya itu bisa untuk anak-anaknya," kata Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (15/11). https://bit.ly/2Xt11Ej

Moeldoko soal Pencegahan Stunting: Setiap Rumah Perlu Punya Ayam

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan makanan lokal perlu diperkuat untuk mencegah stunting. Menurut Moeldoko, setiap rumah harus mempunyai ayam agar telurnya bisa dimakan anak-anak.

"Tetap programnya 'isi piringku', hanya kemampuan lokal makanan lokal yang perlu diperkuat lagi. Makanya seperti saya katakan, perlu setiap rumah itu ada ayam sehingga telurnya itu bisa untuk anak-anaknya," kata Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019).

Moeldoko lantas mengenang masa kecilnya dulu. Dulu, kata Moeldoko, satu telur bisa dimakan banyak orang, tapi itu berbeda dengan kondisi sekarang.

"Kalau zaman saya dulu waktu kecil, satu telur ayam bisa sampai 6 orang atau 4 orang. Sekarang nggaklah. Bisa satu anak satu telur ayam. Ikan, sayur-mayur, tempe, yang penuh protein. Ikan-ikan di daerah pantai perlu digerakkan," ujarnya.

Mantan Panglima TNI itu mengatakan stunting tak hanya terjadi di daerah tertinggal, tetapi juga di wilayah perkotaan. Karena itu, dia meminta semua pihak sadar mengenai lingkungan.

"Menurut saya, stunting tidak hanya di daerah tertinggal, ternyata stunting menghinggapi daerah perkotaan. Untuk itu, yang penting di sini memberikan penyadaran bagi semuanya. Agar lingkungan hidupnya itu bagus. Sanitasi bagus," tuturnya.

Moeldoko menjelaskan pencegahan stunting telah menjadi gerakan nasional. Menurut dia, semua pihak perlu terlibat menangani persoalan stunting agar masa depan anak Indonesia lebih cerah.

"Pada dasarnya stunting ditempatkan oleh pemerintah sebagai gerakan nasional. Maksudnya adalah gerakan nasional ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tapi juga dilakukan oleh seluruh pemerintah di provinsi dan kabupaten dan juga melibatkan seluruh pegiat dan seluruh pengusaha," jelasnya. https://bit.ly/2CSEgQD

Temui Moeldoko, JMPPK Tanya soal Kajian Lingkungan Pegunungan Kendeng

Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) hari ini bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Mereka datang untuk menanyakan tindak lanjut perihal Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pegunungan Kendeng.

"Kami datang ketemu Pak Moeldoko dalam rangka kepengen menanyakan tindak lanjut KLHS yang diperintahkan Pak Jokowi. Jadi kami minta ini harus dijalankan," kata Koordinator JMPPK Gun Retno di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Gun Retno mengatakan pihaknya meminta KSP segera menindaklanjuti KLHS Pegunungan Kendeng. Sebab, KLHS merupakan perintah Presiden Jokowi.

"Jadi KLHS ini kan perintah Pak Jokowi untuk menjawab konflik panjang tentang Kendeng dan ini selesai dua tahun, dan waktu itu kan KSP dimandati Pak Jokowi untuk menyelesaikan, mengerjakan KLHS itu yang meliputi kementerian, ada KLHK, ESDM, dan BUMN. Dan setelah selesai, ya, kami berharap untuk ini dilaksanakan. Ini perintah Pak Jokowi langsung kan," tuturnya.

Gun Retno mengatakan hingga saat ini KLHS Pegunungan Kendeng belum dijadikan pijakan dalam menentukan arah pembangunan di kawasan tersebut sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 sehingga Kendeng masih ditetapkan calon tambang. https://bit.ly/2qhnIPG

"Padahal di KLHS rekomendasinya itu tidak boleh ada keluar izin baru. Karena ditemukan kerusakan yang begitu besar di wilayah Pegunungan Kendeng. Pentingnya air, jumlah penduduk semakin banyak, kebutuhan air kan juga semakin banyak. Kendeng ini sebagai sponsor mata air juga penyedia O2, oksigen gratis ini. Lha kalau dibiarkan rusak bagaimana ke depan anak-cucu kita," kata Gun Retno.

"Kami malah punya beberapa bukti-bukti rekaman visual, kayaknya KLHS yang diperintahkan Pak Jokowi ini, nggak mau dilakukan di daerah. Ini kan terus gimana?" imbuh dia.

Gun Retno mengatakan Moeldoko akan berkomunikasi dengan kementerian terkait.

"Ya dia akan komunikasi dengan KLHK dan lain-lain untuk menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran itu. Tapi ini bukan persoalan yang hanya mendapatkan izin tambang. Karena tambang apapun di wilayah Kendeng tidak diperbolehkan lagi, apa hasil kajian KLHS itu," kata Gun Retno.

Gun Retno pun mengaku akan terus menindaklanjuti perihal KLHS Pegunungan Kendeng ini. Sebab, hal ini berkaitan dengan kelangsungan lingkungan dan kehidupan masyarakat di kawasan Kendeng.

"Wong ini yang memerintahkan Pak Jokowi harus kembali ke Pak Jokowi. Apakah nanti ditindaklanjuti membuat semacam instruksi presiden atau peraturan, ini terserah Pak Jokowi. Tapi inikan perintah Pak Jokowi sendiri. Ketika ini tidak dilaksanakan, ini kasihan Pak Jokowi, ini perintah negara," pungkasnya. https://bit.ly/2O0IPP6