Kritik hingga Penolakan Iringi Langkah Ahok Menuju Kursi Bos BUMN

Basuki Tjahaja Purnama menjadi perbincangan hangat. Pasalnya, mantan Gubernur DKI Jakarta ini digadang-gadang menjadi bos BUMN.

Pria yang beken disapa Ahok ini juga sudah bertemu Menteri BUMN Erick Thohir. Kabar yang santer beredar, Ahok akan mengisi posisi petinggi di PT Pertamina (Persero).

Sejumlah kritik maupun penolakan muncul. Mulai dari Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang mempertanyakan kenapa harus Ahok, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang menolak keras Ahok lantaran suka melontarkan kata-kata kasar, hingga pengamat energi yang meragukan kemampuan Ahok menangani BUMN.

Mau tahu informasi selengkapnya? Silakan baca di sini:

Ketua umum PA 212 Slamet Maarif menilai Ahok kurang tepat memimpin BUMN. Menurutnya, rekam jejak Ahok kurang baik dan perangainya buruk. Dia mempertanyakan apakah tidak ada orang lain yang lebih sopan dan tidak kasar.

"Apa di Indonesia nggak ada lagi orang yang track recordnya baik, sopan, tidak kasar," tegas Slamet kepada detikcom lewat pesan singkat, Kamis (14/11/2019).

Dia juga mempertanyakan apakah tidak ada sosok lain yag tidak korupsi dan bagi-bagi kekuasaan. https://bit.ly/37roN8b

"(Apa tidak ada) yang tidak terindikasi korupsi? Atau bagi-bagi kekuasaan untuk menutupi sesuatu," lanjut Slamet.

Serikat pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak bila benar Ahok menjadi pimpinan di sana. Presiden FSPPB Arie Gumilar menilai Ahok merupakan sosok orang yang kerap buat keributan.

"Kita tahu perilaku Pak Ahok itu kan kata-katanya kasar, sering bikin keributan," kata Arie saat dihubungi, Jumat (15/11/2019).

"Pertamina ini perusahaan strategis, yang menjamin untuk seluruh rakyat dalam supply BBM. Kalau di dalamnya nanti dibikin gaduh gimana bisa maksimal melayani masyarakat," sambung Arie

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi meragukan Ahok jika memimpin kedua BUMN energi tersebut. Ahok dinilai tidak punya rekam jejak di sektor tersebut.

"Saya meragukan Ahok tepat di Pertamina atau PLN benahi keduanya karena pertama Ahok itu nggak punya rekam jejak dalam pengelolaan bidang energi. Permasalahan Pertamina dan PLN sangat kompleks dan itu dibutuhkan seorang benar-benar paham," kata Fahmy saat dihubungi detikcom, Kamis (14/11/2019).

Fahmy menambahkan, sosok Ahok yang sempat tersandung kasus penistaan agama juga akan menjadi catatan khusus.

"Kedua figur Ahok politisi kontroversial atau bahkan pernah terbukti penodaan agama akan menjadi blunder muncul resistensi sehingga nggak sempat untuk benahi PLN atau Pertamina," ujarnya.

Ia menilai sosok Ahok lebih pas ditempatkan di BUMN karya atau perkebunan. Pasalnya BUMN tersebut lebih butuh pembenahan.

"Kalau misalnya BUMN karya atau kalau memang dicoba itu ditempatkan saja di BUMN holding PTPN banyak masalahnya dan utangnya banyak saya kira akan lebih fair dan mungkin resistensi rendah," katanya. https://bit.ly/2OE5pfo

Serikat Pekerja di Palembang Tolak Ahok Jadi Bos Pertamina, Ini Alasannya

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnana (BTP) alias Ahok dikabarkan akan jadi petinggi di PT Pertamina (Persero). Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Pertamina RU III Palembang menolak.

"Kami FSPPB menolak Basuki Tjahaja Purnama atau BTP sebagai Direksi di Pertamina atau Pimpinan," kata Ketua Umum FSPPB Palembang, Muhamad Yunus dalam jumpa pers di Palembang, Minggu (18/11/2019).

Dalam jumpa pers ini, FSPPB Palembang membentangkan spanduk bertulisan 'Memilih Figur Tukang Gaduh, Bersiaplah Pertamina Segera Runtuh!'. Yunus meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan kembali nama Ahok masuk sebagai pimpinan PT Pertamina.

Tidak hanya itu, Ahok dinilai cacat secara materil menjadi pimpinan karena saat ini berstatus mantan napi. Bahkan Ahok dinilai akan membuat gaduh jika memimpin PT Pertamina.

"Menolak BTP karena memiliki cacat materiil tentang persyaratan anggota Direksi. Bukan tanpa alasan, saat jadi Gubernur DKI Jakarta dia ini berujung penjara dan dugaan kasus RS Sumber Waras," katanya.

Yunus menilai masih banyak kader dari PT Pertamina yang saat ini mempunyai jiwa kepemimpinan baik. Bahkan tidak akan membuat gaduh, baik di lingkup internal maupun eksternal.

"Kami berpendapat masih banyak kader eksternal dan internal dalam memilih pemimpin Pertamina. BTP belum masuk saja sudah gaduh, bagaimana nanti saat masuk Pertamina," katanya.

Saat disinggung soal apakah ada nama calon yang lebih layak mengisi posisi pimpinan PT Pertamina, Yunus mengaku tidak memiliki data tersebut. Namun dia menilai ada kader yang lebih baik dari Ahok.

"Kalau soal siapa yang layak kami tidak ada nama-nama itu. Tetapi banyak lagi kader internal dan eksternal yang lebih baik (dari Ahok). Prinsipnya kita FSPBB selalu mengkritisi siapapun yang akan menjadi pimpinan Pertamina, ini semua untuk kebaikan," katanya.

"Dari awal kita udah katakan bahwa BTP itu cacat hukum. Sering ada prilaku tidak baik. Mengenai rekomendasi, kita sudah dari awal tidak memberikan calon, masih banyak putra-putri bangsa kita yang lebih baik dari BTP, kebetulan isu yang diusulkan adalah BTP maka kami kritik," katanya. https://bit.ly/35q2RZm

Berikut ini 9 pernyataan sikap Pertamina RU III Palembang:

1. Mendukung pernyataan Presiden FSPPB untuk menolak keras isu BTP yang akan ditunjuk sebagai Komisaris Direksi Pertamina.

2. Pertamina adalah salah satu BUMN Energi sangat strategis yang produksinya sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia di mana salah satu tugas utamanya yaitu menyediakan energi untuk masyarakat berupa BBM, termasuk gas untuk rumah tangga dan industri.

3. Karena Pertamina merupakan industri strategis, jika ada gangguan industri produksi hulu, kilang trouble, gangguan distribusi BBM maka secara langsung akan jadi isu nasional dan berdampak pada perekonomian nasional.

4. Bisnis Pertamina sangat rumit dan kompleksitasnya sangat tinggi. Mulai dari pengadaan bahan baku, kendala operasional, pencemaran lingkungan dan kandang kebijakan (regulasi) pemerintah selaku pemegang saham berseberangan dengan proses bisnis Pertamina sedang berjalan.

5. Penolakan terhadap BTP lebih dilihat sebagai rasa cinta pekerja terhadap perusahaan ini demi kelangsungan bisnis perusahaan tidak ada tendensi selama ini.

6. FSPPB selalu mengkritisi setiap pergantian Direksi dan Komisaris Pertamina. Hal ini dimaksudkan untuk memberi hasil yang optimal semua dilihat murni dari kompetensi mereka tidak ada berdasarkan suku, ras dan agama.

7. Terkait penolakan BTP sikap penolakan RU III FSPPB karena BTP tidak memiliki pengalaman dalam perusahaan Migas baik di dalam dan di luar negeri.

8. Kami mendesak pemerintah bersikap bijaksana, masih masih banyak putra putri terbaik anak bangsa yang mampu memimpin Pertamina. BTP belum masuk saja sudah gaduh, bagaimana nanti bersama-sama pekerja untuk memajukan perusahaan ini tidak mungkin Perusahaan ini akan dihabiskan waktu karena persoalan internal sementara tantangan Pertamina sebagai perusahaan energi nasional ke depan semakin besar.

9. Kami tegaskan penolakan isu BTP yang akan ditunjuk sebagai Komisaris atau Direksi Pertamina tidak ada unsur suku, ras, agama dan kepentingan organisasi masa manapun. https://bit.ly/34cHVF0