Meski segera menanggalkan predikat sebagai ibu kota, Jakarta akan tetap dikembangkan. Bahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merencanakan pembangunan untuk 'mengobati Jakarta'.
Dalam rencananya Anies meminta anggaran hingga Rp 571 triliun untuk membangun kembali Jakarta. Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro memaparkan laporan Anies kepada Bappenas.
Bambang menjelaskan ada empat proyek besar yang akan dilakukan untuk mengembangkan Jakarta. Mulai dari pembangunan transportasi publik, pelayanan air bersih, penanggulangan banjir, dan pembangunan rumah.
"Yang pertama transportasi publik, itu mau akan meneruskan MRT sampai 223 km. Lalu LRT juga, dan perluasan trayek Transjakarta," kata Bambang di kantornya, Senin (16/9/2019).
Baca juga: Begini Indikator Ukur Kota Termakmur di RI
Berikutnya ada perluasan akses air bersih, hingga pembangunan rumah murah. "Ini ada juga peningkatan air bersih, penangan banjir, sampai bangun rumah murah," kata Bambang.
Dari data yang disampaikan Bambang, berikut ini daftar lengkap proyek pembangunan Jakarta yang digagas Anies dengan anggaran Rp 571 triliun:
Pembangunan transportasi publik
a. Pembangunan MRT menuju 223 km, Rp 214 triliun
b. Pembangunan LRT menuju 16 km, Rp 60 triliun
c. Perluasan TransJakarta menuju 2.149 km, Rp 10 triliun
d. Peningkatan kereta dalam kota menuju 27 km, Rp 27 triliun
e. Peremajaan 20 ribu angkutan umum, Rp 4 triliun
Pelayanan air bersih
a. Pembangunan saluran air bersih 100% warga Jakarta, Rp 27 triliun
b. Pengelolaan air limbah, Rp 69 triliun https://bit.ly/2rdSJUI
Penanggulangan banjir Jakarta, Rp 70 triliun
Sri Mulyani Dukung Anies Terbitkan Obligasi Demi Hapus 'Beban' DKI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendukung rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan menerbitkan obligasi untuk program percepatan pembangunan di ibu kota.
Sri Mulyani bilang, Anies Baswedan pun sudah berkomunikasi dengan dirinya dan tim Kementerian Keuangan terkait rencana penerbitan obligasi demi menghapus beban DKI Jakarta.
"Sudah. Kita lihat beberapa Pemda yang memang memiliki kapasitas untuk bisa melakukan issuance atau penerbitan surat berharga daerahnya, kita tentu akan dorong," kata Sri Mulyani di gedung DPR, Jakarta, Selasa (27/8/2019).
Sri Mulyani menyebut, rencana penerbitan obligasi juga demi memenuhi sebagian investasi yang dibutuhkan Jakarta. Perlu diketahui, selama 10 tahun hingga 2030 DKI Jakarta butuh investasi Rp 571 triliun.
"Ini dikaitkan dengan kebutuhan dari daerah-daerah untuk membangun berbagai infrastruktur," jelas dia.
"Jadi kami sudah berkomunikasi dan mendukung," sambungnya.
Selain DKI Jakarta, Sri Mulyani juga menunggu laporan dari daerah lain yang berpotensi menerbitkan obligasi seperti Jawa Timur.
"Kita lihat lagi, Jawa timur atau Surabaya kita juga akan lihat," ungkap dia.
Demi Hapus 'Beban' Jakarta, Anies Bakal Terbitkan Obligasi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menebitkan obligasi daerah guna memenuhi kebutuhan investasi sebesar Rp 571 triliun selama 10 tahun hingga 2030.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, obligasi ini akan dimanfaatkan sebagai modal membebaskan beban yang selama ini ditanggung wilayah yang dipimpinnya.
Anies bercerita, total investasi Rp 571 triliun itu akan dipenuhi dengan bermacam skema, mulai dari APBN, APBD, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dan investasi sewasta.
"Salah satunya (menerbitkan obligasi), masuknya ke APBD," kata Anies di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/8/2019). https://bit.ly/3389DBn