Jumat, 22 November 2019

Jokowi Sebut Bahan Baku Obat 95% Impor, RI Bisa Apa?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa bahan baku industri farmasi di Indonesia 95% masih impor. Artinya ketergantungan terhadap impor masih sangat besar.

Dalam rapat terbatas (ratas) mengenai program kesehatan nasional, Jokowi menekankan pentingnya riset di bidang farmasi untuk mengurangi ketergantungan impor.

"Laporan yang saya terima, 95% bahan baku obat masih tergantung pada impor. Ini sudah nggak boleh lagi dibiarkan berlama-lama," kata Jokowi saat membuka ratas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Jokowi meminta insentif terhadap riset di bidang farmasi diperbesar, khususnya riset untuk menghasilkan obat dan alat kesehatan.

Dengan begitu tentunya diharapkan Indonesia tidak lagi bergantung pada produk luar negeri yang berimbas pada tingginya kebutuhan impor.

"Saya juga minta diperbesar skema insentif bagi riset yang menghasilkan temuan obat maupun alat kesehatan terbaru yang kompetitif dibandingkan produk-produk impor," ujarnya.

Dirinya juga menekankan agar hasil riset di bidang farmasi itu dikoneksikan dengan dunia industri.

"Tolong ini digarisbawahi dan selanjutnya hasil riset itu disambungkan dengan industri penghasil alat kesehatan dalam negeri," tambahnya. https://bit.ly/35iNQIy

Genjot Ekspor, Jokowi Siapkan Kawasan Khusus Industri Tekstil

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan wacana untuk membangun kawasan khusus untuk industri tekstil. Jokowi mengistilahkannya dengan apparel park.

Rencana tersebut dia sampaikan saat menerima pengurus Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Asosiasi Produsen Serat Sintesis dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) di Istana Merdeka, Jakarta.

"Mengenai investasi yang dulu dibicarakan karena kita sudah mulai siapkan satu, sebuah kawasan atau yang dulu ingin dibangun adalah apparel park atau sebuah kawasan untuk dari mulai bahan baku sampai nanti industri semuanya berada di satu tempat," katanya, Kamis (21/11/2019).

Berikutnya, yang juga segera ditindaklanjuti oleh pemerintah, kata Jokowi adalah menaikkan nilai maupun kuantitas ekspor, yang mana itu juga dikontribusikan oleh tekstil.

"Saya kira dua hal itu yang mungkin kita ingin tindaklanjuti hari ini," sebutnya.

Jokowi juga memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk meninjau pusat logistik berikat.

"Termasuk juga nanti Bu Menkeu berkaitan pusat logistik berikat di mana ternyata di situ banyak masuk barang-barang yang diproduksi oleh industri tekstil kita yang menjadi pesaing berat pada saat dijual di pasar. Tiga hal itu saya kira," jelasnya.

Jokowi menambahkan, pertemuan dengan asosiasi pengusaha di bidang tekstil merupakan tindak lanjut dari pertemuan di bulan September. Jokowi berharap dengan kabinet baru, pihaknya bisa menyambung apa yang sudah pernah dibahas sebelumnya. https://bit.ly/2ObBVql

Jokowi Mau Berbisnis di RI Makin Mudah, 40 Aturan Segera Dicabut!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin memanggil para menteri terkait untuk membahas peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) di Indonesia. Saat ini Indonesia menduduki peringkat ke 73 dari 190 negara.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memerintahkan menteri-menterinya mencabut 40 peraturan Menteri (Permen). Hal itu harus direalisasikan selambat-lambatnya sampai Desember 2019.

Dirinya pun meminta peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia berada di peringkat 50 pada 2021. Pekerjaan rumah (PR) tersebut diberikan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Saat membuka rapat terbatas (ratas) mengenai percepatan kemudahan berusaha, Jokowi mengungkapkan bahwa peringkat Indonesia cenderung stagnan bahkan mengalami penurunan dibandingkan 2018 lalu. https://bit.ly/37uDrLG

"Kita tahu lima tahun yang lalu peringkat Indonesia adalah di 120, kemudian bisa melompat kita di peringkat 72 di 2018 tapi stagnan dan justru turun tipis di 2019 jadi 73," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/11).

Untuk itu, dia mengumpulkan para menteri untuk membahas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka menggenjot kemudahan berusaha di Indonesia.

"Saya ingin para menteri mempelajari masalah-masalah yang ada secara detail, di mana poin-poin kelemahan, titik-titik yang menjadi penghambat dari kemudahan berusaha ini," katanya.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, instruksi presiden itu dalam rangka memberi kemudahan berusaha dan investasi.

"Presiden menginstruksikan kepada seluruh menteri sampai akhir Desember sekurang-kurangnya mencabut 40 Permen, hal yang menghambat kemudahan investasi dan berusaha termasuk perizinan di beberapa kementerian," kata dia di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (21/11).

Dia mencontohkan, soal perizinan kapal akan dipusatkan di satu kementerian. Saat ini, hal itu ditangani oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Nanti akan diatur bagaimana mekanisme terbaik dalam mengurus perizinan kapal. Jadi tidak perlu lagi pelaku usaha mengajukan izin ke beberapa kementerian.

"Perizinan kapal, dipusatkan di satu kementerian dan akan kita atur bagaimana regulasinya sehingga tidak harus pergi ke KKP, Kemenhub dan sebagainya, satu pintu, karena tidak mungkin bergerak maju kalau hambatan internal ini ada," tambahnya. https://bit.ly/2QDWKfB