Ahok Dianggap 'Sapu Kotor' yang Tak Mampu Bersihkan BUMN

Kontorversi tak pernah berhenti sejak muncul kabar mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) akan jadi pimpinan BUMN. Banyak yang menolak Ahok masuk ke BUMN, meskipun ada juga yang mendukung mati-matian.

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara pun menjadi salah satu kubu yang menolak Ahok. Dia dan beberapa pembicara hari ini menggelar diskusi publik bertajuk 'Tolak Ahok Pimpin BUMN Milik Rakyat'.

Marwan menjelaskan alasannya menolak lantaran Ahok dinilai memiliki catatan hitam di bidang hukum. Ada beberapa kasus yang dianggap justru belum dipertanggungjawabkan oleh Ahok, seperti kasus pembelian lahan RS Sumber Waras.

"Saya ingin kasus hukum ini ditindak lanjuti. Semua lambaga negara penegak hukum mengatakan bahwa mereka bukan mengusut kasus dugaan korupsi Ahok tapi mencari alasan melindungi Ahok. Salah satunya Sumber Waras. Kasus ini buktinya sudah lebih dari 3 bukti, termasuk yang ditemukan BPK. Itu pun diabaikan. KPK bilang Ahok tidak punya niat jahat," ujarnya di Pulau Dua Resto, Jakarta, Kamis (21/11/2019). https://bit.ly/2Xy7YUy

Dia juga menilai prestasi Ahok membangun Simpang Susun Semanggi juga bermasalah. Saat itu Ahok membangun Simpang Susun Semanggi tidak membahasnya dulu dengan DPRD.

Hal itu dikarenakan dana yang digunakan merupakan dana CSR dari kompensasi atas kelebihan koefisien luas bangunan (KLB) dari PT Mitra Panca Persada, anak perusahaan asal Jepang, Mori Building Company. Nilai proyeknya mencapai Rp 345,067 miliar.

Karena bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Ahok tidak izin DPRD dulu. Namun menurut Marwan itu bermasalah dan berpotensi timbul kecurangan.

Selain itu, menurut Marwan masih ada beberapa kasus yang membuat integritas Ahok dipertanyakan.

"Saya jelaskan supaya ini fair. Jangan kita bicara hal objektif lalu dikira bicara politik," terangnya.

Dengan alasan itu Marwan meragukan munculnya anggapan bahwa masuknya Ahok ke BUMN untuk melakukan bersih-bersih. Justru dengan integritas Ahok yang dipertanyakan dia curiga pratik kotor di BUMN akan semakin merajalela.

"Kala dikatakan Ahok ingin bersih-bersih karena di BUMN banyak mafia. Kalau mau menyapu halaman secara bersih gunakanlah sapu yang bersih. Tapi kalau sapu belepotan banyak kotoran ya tidak bisa," tuturnya.

"Kalau Ahok diduga belepotan berbagai kasus korupsi, saya duga justru banyak orang yang lebih terkontaminasi atau bahkan ada dugaan melanggengkan mafia yang ada," tambahnya.

Dia pun menjelaskan bahwa dirinya menolak Ahok secara objektif bukan karena landasan politik.

"Kami imbau yang mendukung Ahok agar hatinya terbuka. Karena ada tanggung jawab sosial. Sikap mendukung ahok membabi buta itu salah dan melanggar konstitusi," tutupnya.  https://bit.ly/2XH3gnp

Kental Darah Politik, Ahok Disebut 'Haram' Pimpin BUMN

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) yang dikabarkan akan menjadi pimpinan BUMN mendapatkan penolakan. Bahkan Ahok disebut 'haram' untuk memimpin BUMN.

Direktur Esekutif KJI Ahmad Redi mengatakan, jika Ahok dipilih menjadi pemimpin BUMN melanggar beberapa pasal. Misalnya pasal di undang undang dasar (UUD).

"Pasal 27 UUD, dan pasal 33 uud. Pasal 27 semua orang punya kedudukan sama di mata hukum. Punya hak yang sama untuk mengisi jabatan. Tapi di 28C, hak asasi manusia dibatasi UU jika dia terkena masalah hukum. Mau tidak mau hak dia terkendala masalah hukum. Kasus RS Sumber Waras, Simpang Susun Semanggi," ujarnya dalam acara diskusi publik bertajuk 'Tolak Ahok Pimpin BUMN Milik Rakyat' di Pulau Dua Resto, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Redi menekankan, hal yang paling fatal adalah Ahok melanggar Undang-Undang BUMN Nomor 19 Tahun 2003. Di situ tertulis syarat untuk menjadi komisaris ataupun direksi BUMN tidak boleh menjadi pengurus partai. https://bit.ly/2QE1jGL

"Memang dia bukan pengurus, tapi bukan tidak mungkin doa punya konflik kepentingan. Ahok ini besarnya dari parpol. Di Belitung dia besar oleh parpol, di DKI dia parpol sangat kuat, sekarang juga kuat dengan baju parpolnya. Memang aturannya fokus pada pengurus, tapi di penjelasan itu dimaksudkan agar tidak ada benturan kepentingan," ujarnya.

Menurutnya Ahok yang memiliki darah kental partai politik berpotensi memiliki kepentingan. Bahkan dia menilai Ahok bukan anggota parpol kaleng-kaleng dan termasuk kaum elit.

"Jadi orang dari parpol itu haram jadi pimpinan di BUMN," tegasnya.

Di sisi lain, menurut Redi Ahok juga tidak cocok jika dilihat dari pertimbangan keahlian. Ahok yang memiliki pengalaman di bidang pemerintah dianggap tak memiliki pengalaman untuk memimpin BUMN apalagi di sektor strategis seperti energi.

"Kemudian integritas, siapapun itu kalau punya track record buruk pada kerugian negara itu maka integritasnya dipertanyakan, kasus Sumber Waras, kasus Simpang Susun Semanggi," tambahnya.

Ahok diakuinya memang memiliki karakteristik tegas dan keras. Namun bagi para pekerja sosok itu juga bisa diartikan tidak memanusiakan manusia.

"Model kepemimpinan yang bagi sebagian orang-orang dianggap revolusioner, tapi sebagian ini adalah gaya kepemimpinan yang tidak memanusiakan manusia," tutupnya. https://bit.ly/35pXXeU