Jumat, 22 November 2019

Kata DPRD soal Jakarta yang Disebut Sedang 'Sakit'

Pengamat tata kota Yayat Supriatna menyebut saat ini Jakarta sedang sakit. Oleh karenanya keputusan pemerintah pusat memindahkan ibu kota negara sudah tepat. Mengenai itu, Anggota DPRD DKI Bestari Barus mengatakan pemindahan ibu kota jangan dikait-kaitkan dengan Jakarta yang sedang sakit.

"Pertama bahwa Jakarta sakit dengan ibu kota mau dipindahkan itu saya sarankan tidak dikait-kaitkan oleh pengamat," katanya saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Jumat (3/5/2019).

Soal Jakarta sedang sakit, dia sepakat. Kata dia Jakarta sedang sakit karena banyak hal yang harusnya dilakukan untuk memperbaiki Jakarta tapi tidak dilakukan.

Lanjut dia, bukan berarti para pihak terkait berdiam diri melihat Jakarta yang sedang sakit. Di samping pemindahan ibu kota dilakukan, Jakarta harus tetap diobati.

"Nah kalau Jakarta sakit ya kita obati, tapi kalau dia mau dipindah itu bukan karena dia sakit tapi karena itu hal yang biasa-biasa saja seperti yang dilakukan di beberapa negara," paparnya.

Dia mencontohkan ada persoalan yang belum bisa diselesaikan seperti penanganan banjir. Berbagai pihak masih sibuk mempermasalahkan istilah naturalisasi dan normalisasi sungai.

"Yang terakhir yang sama-sama kita ketahui adanya kebingungan para pihak apakah itu Kementerian PUPR yang bingung dengan pola yang mau diterapkan yang namanya naturalisasi, ada yang mengatakan bahwa normalisasi. Tapi geraknya menjadi lamban," ujarnya.

Terlepas dari fakta tersebut, dia meminta agar rencana pemindahan ibu kota jangan dibenturkan dengan masalah yang ada di Jakarta.

"Jadi antara rencana pindahnya ibu kota ini tidak usah dikaitkan dengan lemahnya pola pengelolaan Jakarta itu sendiri, nggak ada itu kaitannya," tambahnya. https://bit.ly/2s240rq

Jakarta Disebut Sedang 'Sakit', Ini Gejalanya

Pengamat tata kota Yayat Supriatna menganggap Jakarta sedang 'sakit'. Menurutnya itu mendesak pemerintah untuk merealisasikan pemindahan ibu kota. Dia menyebut banyak penyakit yang diderita Jakarta.

"Pemerintah pusat itu bekerja di atas kota yang sedang sakit, atau kota yang sedang punya masalah besar," kata Yayat saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Kamis (2/5/2019).

Penyakit yang dia maksud mulai dari kemacetan hingga banjir. Itu tentu menyebabkan kerugian yang tidak sedikit.

"Kerugian karena kemacetan, kerugian karena kebanjiran, kerugian karena kebakaran, kerugian karena penurunan permukaan tanah, jadi kita mengeluarkan uang hanya untuk mengatasi masalah, masalah, dan masalah," jelasnya.

Menurut Yayat, penyakit Jakarta ada yang berasal dari dalam maupun luar Jakarta.

"Jadi banyak masalah Jakarta yang sumbernya dari luar, urbanisasi, persoalan banjir, persoalan kemacetan, itu harus diakui masalah utama yang terjadi, itu ada di dalam, ada di luar," sebutnya.

Selain itu, dia menilai banyak sumber daya yang ada di Jakarta berasal dari wilayah sekitarnya seperti Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang. Dengan kata lain Jakarta bergantung pada wilayah sekitarnya untuk memenuhi berbagai kebutuhan.

"Jadi banyak yang sebetulnya sumber daya Jakarta sangat tergantung dengan mitra-mitra wilayah sekitarnya," tambahnya. https://bit.ly/2D3tqHu

Apa Saja yang Akan Ada di Ibu Kota Baru RI?

Rencana pemindahan ibu kota baru sudah disiapkan. Desain awal atau kajian yang diperlukan sudah dipresentasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dalam rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan ini.

"Kajiannya sudah ada dari Bappenas untuk segala keperluan pemindahan ibu kota," ungkap Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika dalam diskusi di Gado-gado Boplo, Jakarta, Sabtu (4/5/2019).

Lalu, apa saja yang akan ada di ibu kota baru nanti?

Nantinya, dalam rencana ini hanya pusat pemerintahan dan negara saja yang pindah. Sedangkan, untuk pusat bisnis dan keuangan bakal tetap berada di Jakarta.

Oleh karena itu, sarana yang akan disiapkan di ibu kota baru di antaranya adalah kantor-kantor pemerintahan, perumahan aparatur negara, sarana pelayanan sosial dasar seperti sekolah, rumah sakit hingga sarana pelayanan publik lainnya.

"Dalam kajian Bappenas untuk keperluan pemindahan ibu kota yg isinya kantor-kantor, perumahan aparatur pemerintah, sarana pelayanan sosial dasar maupun publik, dan beberapa hal pokok lainnya itu dibutuhkan sekitar 40.000 hektare," kata Erani.

Meski demikian, diharapkan pusat pemerintahan yang baru nanti bisa membawa pemerataan ekonomi baru ke wilayah lain di luar pulau Jawa. Namun tetap saja, ibu kota yang baru tak bakal menjadi 'Jakarta kedua' yang menggabungkan pusat bisnis dan pemerintahan.

"Di lokasi ibu kota yang baru sudah dibuat zonasi, nggak ada tumpang tindih antara beban pemerintahan dan bebas bisnis itu di daerah-daerah sekitarnya, bukan di lokasi ibu kota itu sendiri," kata Erani.

"Harapannya adalah ketika nanti ibu kota berpindah, maka ruang-ruang ekonomi akan terbuka lagi," tambahnya. https://bit.ly/2pKH9A4

Istana: Bappenas Sudah 1,5 Tahun Kaji Pemindahan Ibu Kota

Rencana pemindahan Ibu Kota bukan lah rencana dadakan. Hal tersebut disampaikan oleh Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika dalam diskusi tentang perspektif Indonesia di Gado-gado Boplo, Jakarta, Sabtu (4/5/2019).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui telah memerintahkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk melakukan kajian sejak 1,5 tahun lalu.

"Presiden memberikan tugas kepada Bappenas untuk melakukan kajian terkait pemindahan Ibu Kota kurang lebih sudah 1,5 tahun. Jadi ini bukan rencana dadakan," katanya.

Setelah melewati masa kampanye politik yang panjang, saat ini dianggap sebagai waktu yang tepat untuk menindaklanjuti pemindahan ibu kota.
Selain itu, selama 1,5 tahun melakukan kajian yang melihatkan lembaga dan individu yang kompeten, kajian dari Bappenas tersebut dinilai sudah memadai.

"Setelah kurang lebih 1,5 tahun Bappenas sekarang sudah memiliki kajian yang memadai," ujar pria yang akrab disapa Erani tersebut.

Kemudian, langkah selanjutnya Presiden Jokowi juga akan melibatkan seluruh pihak. Parlemen dan publik nantinya akan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pemindahan ibu kota ini.

Kata DPRD soal Jakarta yang Disebut Sedang 'Sakit'

Pengamat tata kota Yayat Supriatna menyebut saat ini Jakarta sedang sakit. Oleh karenanya keputusan pemerintah pusat memindahkan ibu kota negara sudah tepat. Mengenai itu, Anggota DPRD DKI Bestari Barus mengatakan pemindahan ibu kota jangan dikait-kaitkan dengan Jakarta yang sedang sakit. https://bit.ly/3384Ks6