Bus merek Zhongtong tidak masuk dalam e-katalog penyediaan bus TransJakarta. Namun, PT TransJakarta tidak menutup kemungkinan bus China tersebut bisa masuk dalam e-katalog penyediaan bus.
"Sekarang nggak ada. Kemarin itu, bus sedang Isuzu, Mitsubishi, sama Hino. Bus besar itu ada Mercedes-Benz, Scania, Hino," ucap Direktur Utama PT Transjakarta, Agung Wicaksono, kepada wartawan, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).
Menurut Agung, proses pengajuan merek bus ke e-katalog ada di tangan operator. PT TransJakarta hanya memberikan beberapa persyaratan yang harus terpenuhi.
"Yang masuk ke katalog itu prosesnya operator yang mengajukan. Tapi itu kita akan memastikan dulu, ada APM (agen pemegang merek) nggak? Pada akhirnya, perawatan itu dilakukan pemegang merek," ucap Agung.
Agung menyebut ada tidaknya merek bus di e-katalog bukan dari negara produsen. Namun, didasarkan atas kualitas dari bus tersebut.
"Saya tidak akan mengatakan soal negara. Tadi, balik lagi kita bicara soal kualitas. Bus listrik, 95 persen bus listrik itu dari China. Yang kota lagi uji coba BYD, dia ada di 50 negara," ucap Agung.
Seperti diketahui, Bus Zhongtong saat ini dioperasikan oleh Pengangkut Penumpang Djakarta (PPD). Zhongtong yang kini beroperasi adalah bus yang datang pada 2016. Pengadaan bus itu didasari kontrak 2013 dan kini dioperasikan atas putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
Zhongtong menyedot kontroversi. Terbaru, bus tersebut menayangkan iklan yang tidak senonoh hingga 59 bus harus setop operasi sementara.
Tak Hanya TransJ, Anggaran Subsidi MRT dan LRT Juga Ikut Dipotong
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memotong subsidi untuk transportasi dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Pemotongan subsidi ternyata tidak hanya untuk operasional TransJakarta, tapi juga untuk MRT dan LRT.
"Jadi TransJakarta dari Rp 4,197 triliun jadi Rp 3,291 triliun. MRT Rp 938,5 miliar jadi Rp 825 miliar. LRT Rp 527,5 miliar jadi Rp 439,6 miliar," ucap Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, saat dihubungi, Senin (2/12/2019).
Subsidi itu disebut akan mencukupi untuk operasional selama 10 bulan. Jadi, pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
"Untuk capaian maksimum untuk 10 bulan minimum kebutuhannya," ucap Syafrin.
Meski ada pemotongan subsidi, Syafrin mengatakan tidak ada kenaikan tarif. Dishub pun akan mengajukan tambahan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2020.
"Tidak ada skenario untuk perubahan tarif. Kan nanti kita akan lihat target realisasi tahun depan kemudian kekurangan di tiga bulan terakhir itu yang akan kita ajukan," kata Syafrin.
Seperti diketahui, dalam KUA-PPAS 2020 DKI Jakarta, anggaran untuk belanja subsidi dipotong agar terhindar dari defisit. Awalnya pemerintah mengajukan Rp 6,741 triliun dipotong menjadi Rp 5,579 triliun untuk seluruh subsidi, yaitu transportasi, pangan, dan septic tank.
DPRD DKI bersama Pemprov telah menyepakati nilai KUA-PPAS 2020 sebesar Rp 87,95 triliun. Nilai itulah yang akan menjadi dasar penyusunan APBD DKI Jakarta 2020.
Penandatanganan MoU dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (28/11). Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun hadir dalam rapat itu.
MoU ditandatangani oleh seluruh pimpinan DPRD DKI Jakarta, Prasetio selaku Ketua DPRD, dan empat Wakil Ketua DPRD DKI, yakni M Taufik, Abdurrahman Suhaimi, Misan Samsuri, serta Zita Anjani. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun ikut menandatangani MoU.