Ahok: Akar Masalah Republik Ini Korupsi!

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (BTP) punya pesan untuk masyarakat di acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019. Apa pesan pria yang akrab disapa Ahok ini?

"Selamat peringati Hari Anti Korupsi sedunia. Kita harap sebagai penyelenggara negara bisa jadi contoh semua. Kita yakin akar masalah republik ini korupsi. Semoga korupsi bisa diatasi dengan transparansi dan penyelenggara negaranya juga yang baik, jadi semua bisa baik," ujar Ahok di di SMK 57 usai pentas drama Prestasi Tanpa Korupsi, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019).

Setelah menjalani masa tahanan, Ahok kembali eksis dan terpilih menjadi komisaris utama (komut) Pertamina setelah ditunjuk Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Ahok juga bisa menjadi Komut Pertamina atas rekomendasi langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Erick juga punya alasan yang kuat untuk menunjuk Ahok jadi bos Pertamina.

Menurutnya rekam jejak Ahok sudah terbukti sukses melakukan pembangunan dan itu dia nilai bisa terus dilakukan karena konsistensinya.

"Ya saya rasa beliau juga tokoh yang konsisten yang sudah jelas track record-nya bisa terus membangun," kata Erick ditemui di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

http://cinemamovie28.com/one-person-at-a-time/

Dia menilai BUMN perlu banyak figur yang bisa membantu perusahaan negara tersebut. Ahok adalah salah satu yang diharapkan untuk itu.

Wapres Ma'ruf: Arahan Presiden Jokowi agar Pencegahan Korupsi Prioritas

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019. Jokowi disebut Ma'ruf ingin pencegahan korupsi lebih mendapatkan tempat.

"Presiden juga memberikan arahan agar aksi pencegahan korupsi diprioritaskan pada sektor perizinan dan sektor pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan masyarakat," kata Ma'ruf di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019).

Kehadiran Jokowi ke KPK sebelumnya diharapkan pimpinan KPK. Namun Jokowi memilih berkunjung ke SMKN 57 Jakarta dalam rangka pentas antikorupsi bersama sejumlah menterinya.

Kembali pada sambutan Ma'ruf dalam Hakordia 2019. Ma'ruf meminta KPK menguatkan koordinasi lintas negara dalam pemberantasan korupsi.

"Korupsi adalah kejahatan serius yang sering kali melewati batas negara. Kerja sama internasional melalui forum multilateral, regional, dan bilateral sangat diperlukan dalam pemberantasan korupsi," kata Ma'ruf.

"Pemerintah berharap KPK juga dapat mengintensifkan kerja sama dalam bentuk agency to agency, misalnya dengan CPIB Singapore; FBI USA; SFO Inggris; ICAC Hong Kong; MACC Malaysia; CCDI, MoJ, and Supreme People of Procuratorate (SPP) China; Anti-Corruption Bureau Brunei; AFP Australia; dan NAZAHA Saudi Arabia," imbuhnya.

Selain itu, Ma'ruf mengapresiasi kinerja KPK. KPK disebutnya berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara senilai Rp 63,9 triliun.

"Pemerintah menyampaikan apresiasi kepada lembaga KPK bahwa dari aksi pencegahan yang dilakukan, KPK berhasil menyelamatkan potensi keuangan negara sebesar kurang-lebih Rp 60 triliun, dari berbagai kegiatan," tuturnya.

http://cinemamovie28.com/nice-sister-in-law-3/

Sindiran Sri Mulyani Buat Pejabat Bergaji Besar Tapi Tetap Korupsi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyindir pejabat atau PNS/ASN bergaji besar tapi tetap melakukan korupsi. Menurutnya perbuatan tersebut karena masalah ketamakan, bukan disebabkan gajinya kurang.

Hal tersebut dia sampaikan saat talkshow di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan.

"Mau digaji berapa pun ya kalau digoda dengan miliaran atau triliun nggak akan ada yang namanya menteri gajinya miliar, nggak ada. Jadi kalau ngomong tentang masalah cukup atau nggak cukup itu masalah tamak atau tidak tamak saja," kata dia Senin (9/12/2019).

Pemerintah pun berupaya memberikan gaji yang layak untuk para pejabat agar tidak punya alasan untuk korupsi.

"Kalau dulu nggak mungkin karena gajinya nggak memungkinkan untuk hidup. Jadi harus dipotong dulu satu alasan untuk korupsi yaitu bahwa mereka nggak mungkin hidup jujur karena memang gajinya habis hanya untuk seminggu atau 10 hari," jelasnya.

http://cinemamovie28.com/robin-hood-the-rebellion/

"Pertama kalau bicara pencegahan kita harus hilangkan faktor awal yang selalu bisa dijadikan alasan untuk korupsi," lanjut Sri Mulyani.

Menurutnya yang selalu jadi alasan, yaitu apakah mereka dibayar sesuai kompetensinya, tanggung jawabnya dan tantangan yang dihadapinya.

"Kalau kita anggap ada semacam ketidakseimbangan, di mana orang yang menempati jabatan strategis dan kalau di luar dia bisa ditawari gaji sangat besar, namun di dalam kementerian atau di dalam ASN dapat gaji yang sangat rendah maka itu kita sebetulnya mendzolimi karena memberikan godaan terus menerus," jelasnya.

Namun Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan bahwa bukan berarti ASN harus digaji setinggi-tingginya.

"Tapi kalau kita katakan sebagai ASN harus sama dengan harga di market itu juga nggak benar. Tapi paling nggak kita harus kurangi gap sehingga tidak menjadi alasan awal (korupsi)," tambahnya.

Sri Mulyani Ingatkan Korupsi di Kemenkeu: Tiap Detik Ada Godaan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbicara soal korupsi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dia menjelaskan bahwa di instansi pemerintah yang menjadi bendahara negara itu tiap detik ada godaan terkait korupsi.

Hal tersebut dia sampaikan saat talkshow di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan.

"Saya selalu katakan kalau di Kementerian Keuangan karena tiap hari kerjanya ngurus uang negara, godaan itu ya setiap detik ada," kata dia Senin (9/12/2019).

Untuk itu, dirinya sebagai orang nomor satu di Kementerian Keuangan perlu waspada terhadap potensi korupsi.

"Oleh karena itu kami selalu waspada karena kami dihadapkan pada situasi yang tiap hari memang bisa memberikan godaan. Kalau yang dipegang itu kewenangan yang bisa memberikan value yang besar maka orang-orang tersebut harus dijaga bukan diawasi, bukan dicurangi, dijaga," lanjutnya.

Misalnya saja di Direktorat Jenderal Pajak yang mengurusi pemeriksaan wajib pajak. Mereka berhadapan dengan wajib pajak yang diperiksa, di mana potensi penerimaan pajaknya bisa mencapai miliaran rupiah.

"Maka kita membuat fokus di Kemenkeu direformasi duluan, itu 2005-2006 fokusnya adalah untuk area Kemenkeu yang generate penerimaan, makanya Bea Cukai dan Pajak dua instansi yang jadi fokus meskipun kami tidak mungkin lakukan hanya dua instansi itu tapi akhirnya kita reformasi secara keseluruhan," tambahnya.

http://cinemamovie28.com/brothers-girl/