Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab memberikan sambutan melalui video dalam acara Reuni 212 di Monas, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan itu, Habib Rizieq menyanggah pernyataan pemerintah mengenai 'tak pernah melapor'.
"Saya mau sampaikan secara langsung, bawa pada saat terjadi pencekalan pihak yang pertama kali saya huubungi adalah pihak otoritas Republik Indonesia. Bahkan dubes RI yang berkedudukan di Riyadh mengirim seorang utusan secara resmi yaitu ketua pos Badan Intelijen Negara ke rumah saya untuk meminta keterangan," tutur Habib Rizieq.
Hal itu disampaikan Rizieq melalui video yang diputar di panggung Reuni 212, di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019). Petugas dari BIN tersebut, kata Rizieq, dikirim langsung oleh Dubes RI untuk Saudi Agus Maftuh dari Riyadh ke rumah Rizieq di Mekah.
"Ketua Pos BIN tersebut meminta sejumlah berkas keimigrasian dalam bentuk fotokopi dan semua itu sudah saya berikan. Bahkan melalui HP dari petugas tersebut, saya sempat bicara dengan pak Dubes. Saya sempat menawrkan kepda pak dubes untuk mampir ke rumah saya. Pak dubes mengingatkan saya untuk memberikan keterangan yang selengkap-lengkapnya," tutur Rizieq.
"Makanya saya terkejut begitu ada laporan saat ini mengnai dubes menyatakan tidak pernah HRS melapor. Bahkan Pak Mahfud MD juga kemudian menyatakan hal serupa," sambungnya.
Dalam kesempatan sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md memastikan pemerintah tak mencekal Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab. Mahfud mengatakan Rizieq juga tak pernah melapor tentang masalah yang dialaminya.
"Tapi sampai saat ini tidak ada dan Habib Rizieq sendiri tidak pernah melapor tentang masalahnya, kita mendengarnya dari YouTube dari medsos, kalau tidak melapor bagaimana kita mau bertindak," kata Mahfud.
Mahfud Md Nilai HRS Anggap Pemerintah Ilegal, FPI Bicara Tanggung Jawab
Menko Polhukam Mahfud Md menyebut Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab sudah menganggap pemerintah ilegal. Pengacara Habib Rizieq, Sugito Atmo Pawiro menuding Mahfud hanya mencari-cari kesalahan kliennya.
"Memang mencari cara melempar tanggung jawab," kata Ketua Tim Bantuan Hukum FPI, Sugito Atmo Prawiro, saat dihubungi, Selasa (3/12/2019).
Penilaian Mahfud dinilainya sebagai upaya mencari-cari kesalahan dari Rizieq. Adapun persoalan Rizieq yang tak bisa pulang ke Indonesia malah tidak dicarikan jalan keluarnya.
"Sekarang ada tambahan lagi, Habib Rizieq mengatakan bahwa pemerintah ilegal. Mungkin yang terkait Pilpres. Jadi ini kan mencari apa yang salah dari Habib Rizieq, bukan mencari solusi permasalahan Habib Rizieq yang ada di Saudi," tutur Sugito.
Sugito mengatakan pernyataan Rizieq terkait pemerintah merupakan haknya. Masalah tersebut, menurut Sugito, tak bisa dijadikan alasan pemerintah untuk tidak mengurusi persoalan yang dialami Rizieq di Arab Saudi.
"Masalah ilegal atau tidak ilegal itu kan hal lainnya. Masalah Habib Rizieq mengatakan pemerintah yang ada ini diperoleh dengan cara misalnya pemilu curang, itu kan hak beliau untuk menilai. Tapi itu bukan berarti menafikan permasalahan hukum beliau terkait masalah overstay di sana," ujarnya.
Dia berpendapat, pemerintah sedang melempar tanggung jawab terhadap permasalahan yang dialami Rizieq. Sugito menuding pemerintah RI memang tak menginginkan Rizieq pulang.
"Memang mencari cara melempar tanggung jawab. Intinya pemerintah Indonesia tidak menginginkan Habib Rizieq pulang. Kalau kita boleh menafsirkan, (masalah) keamanan itu bukan keamanan di Arab Saudi, tapi keamanan di Indonesia, kenyamanan pemerintah Indonesia. Kalau keamanan Arab Saudi, dia negara asing, usir saja, deportasi saja. Apa urusannya dengan warga negara asing yang ada di Arab Saudi, kok merepotkan, tidak masuk akal," ucap Sugito.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md membantah klaim Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab yang mengaku telah melapor ke kedutaan Indonesia di Arab Saudi. Mahfud mengatakan Habib Rizieq tidak pernah datang ke Kedubes RI.
"Nggak ada (melapor). Saya sudah berbicara dengan kedubes ndak pernah, ndak pernah datang. Dia menganggap pemerintah ilegal," kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).
