Menteri BUMN Erick Thohir bicara panjang lebar mengenai perusahaan pelat merah. Termasuk, mengenai maraknya korupsi di BUMN.
Erick bercerita, maraknya korupsi di BUMN karena menjalankan peran ganda antara ekonomi dan pelayanan publik tanpa pembatas yang jelas.
"Inilah transformasi yang kita coba push yang dulunya, kembali tidak ada maksud mendiskreditkan menteri sebelumnya. Bahwa BUMN dulunya peran ganda untuk memenuhi nilai ekonomi dan pelayanan publik, tapi problem-nya karena garis merahnya tidak jelas," kata Erick dalam webinar Kingdom Business Community, Kamis (2/7/2020).
Lanjut Erick, hal itu kemudian membuat para direksi mencampuradukkan peran penugasan dengan bisnis. Akhirnya, korupsi pun merebak.
"Akhirnya para direksi sendiri mencampuradukkan penugasan dan bisnis yang benar. Karena itu, banyak sekali kasus korupsi. Beberapa tahun ini saja sudah 53 kasus korupsi di BUMN," ujarnya.
Oleh karena itu, Erick pun memetakan BUMN. Ia memetakan BUMN yang murni bergerak di bisnis, pelayanan publik, dan ada juga yang mix atau campuran.
Ia mencontohkan Telkom dan Bank Mandiri yang benar-benar di bisnis. Tapi ada juga yang berfokus pada pelayanan publik, seperti Pupuk Indonesia.
"Ini kita mapping supaya para direksi KPI (key performance indicator) jelas dan tidak ada iri-irian satu sama lainnya," ujarnya.
'Penyakit' Komisaris BUMN Rangkap Jabatan: Susah Hadir!
Ombudsman RI menerima banyak keluhan dari komisaris BUMN lantaran adanya komisaris yang rangkap jabatan susah hadir dan dimintai pendapat. Ombudsman sendiri menemukan sebanyak 397 komisaris BUMN rangkap jabatan di tahun 2019.
"Saya juga banyak menerima keluhan dari beberapa komisaris yang kerja sangat serius dan merasa komisaris rangkap jabatan sudah kehadiranya susah, diminta pendapat juga tidak ada," ujar Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih dalam acara Menyoal Rangkap Jabatan dan Benang Kusut Pengelolaan BUMN, Kamis (2/7/2020).
Dia bilang, kondisi itu hampir merata dilakukan oleh komisaris yang rangkap jabatan. Menurutnya, para komisaris BUMN yang tidak rangkap jabatan merasa diberlakukan tidak adil.
"Keluhan itu nyata dan tentunya orang tidak mau disebut namanya, merata, dan banyak sekali yang melaporkan begitu," ujarnya.
"Itulah nyatanya banyak sekali komisaris yang curhat Ombudsman karena merasa diberlakukan tidak adil, kerja serius, semangat 45 yang lain hanya gara-gara jabatannya kemudian bisa seenaknya," tambahnya.
Menurutnya, hal itu tak terbantahkan. Ia bilang jangan sampai segala bukti terkait hal itu bertebaran.
"Jangan mengelak dengan itu jangan sampai dokumen bertebaran segala bukti kehadiran dan sebagainya," ujarnya.
Bukan Holding, Ini Rencana Erick Thohir buat Bank BUMN
Menteri BUMN Erick Thohir punya pemikiran untuk mengembangkan bank BUMN. Namun, pemikiran itu bukan terkait dengan holding.
"Saya rasa untuk perbankan kemarin kan memang awalnya ada pemikiran untuk holdingisasi tetapi mungkin, ya ini belum menjadi keputusan, saya berpikirnya beda. Saya justru berharap bank-bank yang Himbara ini bersaing sehat tapi punya market yang jelas," kata Erick Thohir dalam acara dalam webinar Kingdom Business Community, Kamis (2/7/2020).
Ia mencontohkan Bank BTN akan difokuskan pada perumahan. Menurutnya, BTN bisa sinergi dengan memanfaatkan lahan-lahan BUMN lain.
"Contoh saja BTN saya bener-bener support untuk dia menjadi bank yang fokus tadi perumahan. Apakah dengan konsep mendorong mereka bersinergi dengan tanah-tanah yang ada di BUMN seperti Kereta Api dengan TOD-TODnya," ujarnya.
Kemudian, Bank BRI tetap fokus untuk UKM, mikro dan ritel. Selanjutnya, Bank Mandiri fokus pada korporasi.
