Investasi Proyek DME Sangat Ekonomis, Berikut Bukti & Dampaknya

 Cadangan batu bara Indonesia relatif lebih besar dibandingkan dengan minyak dan gas bumi, yakni sekitar 38 miliar ton. Dengan tingkat produksi sekitar 600 juta ton, usia cadangan batu bara Indonesia diperkirakan sekitar 63 tahun apabila diasumsikan tidak ada temuan cadangan baru.

"Kebijakan Pemerintah saat ini, mendorong hilirisasi atau peningkatan nilai tambah batubara, salah satunya menjadi Dymethil Ether (DME) yang dapat digunakan sebagai substitusi LPG. LPG sendiri merupakan komoditi energi yang lebih dari 70% masih impor. Sehingga konsumsinya perlu disubstitusi untuk mengurangi tekanan terhadap neraca perdagangan dan meningkatkan ketahanan energi nasional," ungkap Plt. Kepala Badan Ltbang Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dalam keterangannya, Minggu (6/12/2020).

Menurut Dadan, dalam rangka mendorong kebijakan hilirisasi batu bara, pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batu bara dapat diberikan perlakuan tertentu berupa pengenaan royalti sebesar 0%. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Salah satu proyek DME yang sedang dilakukan oleh konsorsium PT Bukit Asam Tbk (PTBA), Pertamina dan Air Product, dengan kapasitas input batubara 6 juta ton per tahun untuk dapat memproduksi 1,4 juta ton DME.

Sayangnya, pada bulan November 2020 kajian yang dilakukan oleh lembaga think tank menyebutkan bahwa proyek DME tidak masuk skala keekonomian dan menyebabkan kerugian tahunan sekitar USD 377 juta.

Menanggapi hal tersebut, Tim Kajian Hilirisasi Batu bara Balitbang ESDM melakukan analisis sekaligus mengkonfirmasi antara kajian lembaga think tank dengan Feasibility Study (FS) PT BA.

Hasilnya didapatkan bahwa proyek DME secara ekonomi layak untuk dijalankan. Perbedaan hasil kajian ini dikarenakan terdapat perbedaan asumsi data yang digunakan, metode perhitungan, serta pertimbangan multiplier effect dari proyek.

https://nonton08.com/movies/second-chance/

Asumsi harga LPG yang digunakan lembaga think tank tersebut sebesar USD365/ton, di mana hanya mencerminkan harga kondisi tahun 2020 saat demand energi rendah di masa pandemi.

Sedangkan asumsi harga LPG pada FS PT BA sekitar USD600/ton yang mencerminkan harga LPG rata-rata dalam 10 tahun terakhir. Hal ini diakuinya sangat berpengaruh terhadap harga jual DME.

Perbedaan lain terdapat pada asumsi harga dan kapasitas input batu bara. Asumsi harga batubara yang digunakan lembaga think tank sebesar USD37/ton.

Sedangkan FS PT BA sekitar USD21/ton yang merupakan harga batu bara PT BA kualitas rendah pada saat FS dibuat. Terkait input batubara ditemukan adanya selisih sebesar 500 ribu ton, di mana FS PT BA lebih efisien.

Di samping itu, metode perhitungan yang digunakan lembaga think tank sangat sederhana, di mana hanya memperlihatkan perhitungan satu tahun dengan asumsi biaya produksi DME sebesar USD300/ton yang mengacu pada referensi Plant Lanhua di China.

Sementara itu, PT BA telah melakukan Feasibility Study komprehensif dengan asumsi data (sebagaimana tabel) yang menghasilkan keekonomian proyek dengan Net Present Value (NPV) USD350 juta dan Internal Rate of Return (IRR) sekitar 11%, sehingga proyek ekonomis dan tidak rugi. FS PT BA juga telah mempertimbangkan dampak ekonomi lainnya.

Lebih lanjut Dadan menjelaskan bahwa terkait keekonomian proyek, setidaknya terdapat 6 poin dampak ekonomi dari hilirisasi batu bara untuk DME. Pertama, DME meningkatkan ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan impor LPG.

Penggunaan DME diperkirakan dapat menekan impor LPG hingga 1 juta ton LPG per tahun (kapasitas produksi DME 1,4 juta ton per tahun). Kedua, menghemat cadangan devisa hingga Rp 9,7 triliun per tahun dan menghemat Neraca Perdagangan hingga Rp 5,5 triliun per tahun.

https://nonton08.com/movies/cemaras-family/

Pertamina Targetkan 10 GW Pembangkit Energi Bersih pada 2026

 PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Power Indonesia, Subholding Power & New, Renewable Energy, menargetkan memiliki pembangkit listrik energi bersih dengan kapasitas terpasang 10 ribu MW atau 10 GW pada 2026. Untuk mewujudkan targetnya tersebut, Pertamina mengidentifikasi tiga tantangan utama yang perlu dicarikan solusinya bersama-sama seluruh pihak, yaitu komersialisasi, lahan, dan pembiayaan investasi.

Director of Strategic Planning and Business Development PPI, Ernie D Ginting mengatakan Pertamina berkomitmen untuk terus meningkatkan kontribusinya dalam mendukung pemerintah mencapai target new renewable energy (NRE) dalam bauran energi.

Pertama, pengembangan geothermal. Pertamina sebagai pengelola Wilayah Kerja Panas Bumi terbesar di Indonesia akan terus mengupayakan pengembangan geothermal melalui skema IPP (Independent Power Producer).

Kedua, pengembangan PLTS. Pertamina juga akan membangun PLTS di area yang memiliki iradiasi matahari yang tinggi dan menjalin kemitraan untuk membangun solar cell manufacture. Menurut Ernie, salah satu isu dalam membangun PLTS adalah persyaratan TKDN sehingga rencana membangun solar cell manufacture, diharapkan akan menurunkan harga jual listrik dari PLTS dan meningkatkan TKDN tersebut.

Ketiga, pengembangan biofuel. Pertamina juga mendukung pemerintah untuk memproduksi biodiesel, bahkan lebih dari B30 dan menuju B100 melalui green refinery dan CPO processing.

"Kami juga akan membangun battery manufacturing dengan partnership bersama battery technology provider dan BUMN lain. Kami akan gunakan distribusi Pertamina yang sangat ekstensif ini untuk membangun battery swapping and charging infrastruktur mengingat ke depannya EV akan bertumbuh," kata Ernie dalam keterangan tertulis, Rabu (9/12/2020).

Pertamina juga mengembangkan DME untuk mengurangi ketergantungan terhadap LPG, yang 70% di antaranya berasal dari impor.

"Ini adalah beberapa inisiatif Pertamina untuk mendukung perkembangan NRE dan mencapai target bauran energi Pemerintah," katanya.

Menurut Ernie, aksi strategis ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari Pertamina, tidak hanya untuk mengambil bagian tetapi menjadi pemimpin dalam transisi energi di Indonesia. Inisiatif yang dilakukan Pertamina dalam pengembangan NRE merupakan jawaban atas pergerakan energi sejak pandemi COVID-19.

"Visi kami adalah memimpin transisi energi di Indonesia melalui inovasi energi bersih. Geothermal akan tetap menjadi salah satu pilar dari bisnis kami," ujarnya.

https://nonton08.com/movies/shaolin-soccer/

Pada gelar Pertamina Energy Webinar 2020 tersebut, Vice President Pertamina Energy Institute, Hery Haerudin memaparkan pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan kebutuhan energi sebesar 16% pada 2020 dan 3% pada 2050 dibanding proyeksi sebelum pandemi dan recovery kebutuhan energi paling cepat terjadi pada 2022.

Energi terbarukan menjadi energi primer dengan tingkat kebutuhan paling tinggi dengan porsi mencapai 29% di skenario market driven dan 47% pada skenario green transition pada 2050. Pemanfaatan gas juga meningkat dengan porsi relatif stabil. Di sisi lain, penggunaan batu bara dan minyak mengalami penurunan karena transisi energi.

"Untuk mencapai penurunan emisi sesuai skenario diperlukan EBT paling sedikit 16% pada 2030 yang didukung oleh disrupsi energi lainnya, seperti EV, biofuel, dan peningkatan pemanfaatan gas," katanya.

Mengingat salah satu tantangan pengembangan NRE adalah pembiayaan, dipandang perlu bagi perusahaan di sektor minyak dan gas bumi untuk melakukan transisi energi yang lebih memperhatikan dampak lingkungan, sosial dan tata kelola (Environment, Social and Governance/ESG).

Sementara itu, di tengah meningkatnya tuntutan pasar keuangan terhadap credit rating terkait dengan ESG, Moody's memasukkan penilaian ESG ke dalam profil perusahaan-perusahaan. Moody's Investors Service, menilai perusahaan-perusahaan oil dan gas ke dalam peringkat moderate risk dalam Environment dan Social scorecard.

Moody's melakukan penilaian credit rating terhadap 11 sektor yang terdampak oleh risiko lingkungan, di mana sektor batu bara menjadi sektor yang dianggap berisiko paling tinggi. Untuk sektor yang termasuk ke dalam profil risiko moderat untuk kategori lingkungan dan sosial, Moody's menilai perusahaan perlu melakukan mitigasi risiko lingkungan dan sosial ini.

Adapun Analyst Corporate Finance Group dari Moody's Investors Service, Hui Ting Sim mengatakan sektor migas terdampak dengan carbon transition risk. Hui Ting menyatakan ada beberapa langkah yang dapat dilakukan perusahaan migas untuk memperbaiki credit rating score mereka, seperti mendiversifikasi usaha dan menanggulangi risiko transisi energi.

https://nonton08.com/movies/the-3rd-eye-2/