Di hadapan Komisi I DPR, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyebutkan alasan pembatalan lelang frekuensi 2,3 GHz karena permasalahan administrasi. Bagaimana tanggapan operator seluler?
Hutchison 3 Indonesia (Tri) yang memenangkan lelang frekuensi 2,3 GHz bersama Smartfren dan Telkomsel mengungkapkan bahwa mereka mengikuti lelang frekuensi sesuai dengan dokumen yang diajukan pemerintah kepada peserta.
"Kalau kami sudah pasti mengikuti (lelang frekuensi) berdasarkan dokumen lelang yang sudah dikeluarkan pemerintah berupa syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi peserta lelang. Kami semua peserta lelang sudah dicek, verifikasi bahwa kami semua memenuhi persyaratan lelang tersebut," tutur Wakil Direktur Tri M Danny Buldansyah dalam diskusi virtual, Rabu (3/2/2021).
"Jadi dari pandangan kami bahwa kami sudah melakukan semua, sudah comply sesuai dengan dokumen lelang," ucapnya menambahkan.
Danny mengatakan bila dibandingkan dengan lelang frekuensi sebelumnya, prosesnya tidak jauh berbeda dengan lelang frekuensi 2,3 GHz yang dibuka oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akhir 2020.
"Kalau dibandingkan dengan lelang-lelang sebelumnya, itu hampir sama persis. Jadi, tidak ada yang berubah, sehingga kami percaya bahwa kami sudah comply dengan syarat-syarat, baik administrasi untuk mengikuti lelang. Kemudian lelang terjadi dan ditentukan pemenangnya, walau dibatalkan. Itu kebijakan pemerintah, kami hargai," kata Danny.
Sebelumnya saat Rapat Kerja dengan Komisi I DPR, Senin (1/2) Menkominfo mengatakan penghentian proses lelang frekuensi 2,3 GHz itu karena permasalahan administratif.
"Keputusan lelang karena administratif, tidak ada acuan di situ berapa harganya, itu kalau mau spesifik," kata Johnny.
Menkominfo menegaskan bahwa pembatalan lelang frekuensi 2,3 GHz itu juga untuk memenuhi syarat-syarat administratif dalam rangka akuntabilitas proses pelelangan. Kominfo juga berencana untuk menggelar ulang lelang frekuensi tersebut.
https://kamumovie28.com/movies/rush-hour-2/
41% Pegawai Kantoran Terkendala Internet Saat WFH
Dalam setahun terakhir mayoritas pegawai kantoran harus bekerja dari rumah (WFH) akibat pandemi COVID-19. Untuk melihat kesiapan pegawai dan perusahaan di Indonesia dalam menjalankan WFH, Dell Technologies bersama Kantar melakukan survei untuk melihat indeks kesiapan bekerja jarak jauh dalam jangka panjang.
Survei ini menggandeng 7.192 responden yang terdiri dari pegawai profesional berusia 18 tahun ke atas, di mana 1.030 di antaranya berasal dari Indonesia. Responden survei ini juga berasal dari Malaysia, Singapura, India, Australia, Jepang, dan Korea Selatan.
Director, Commercial Client, Dell Technologies, Indonesia and Philippines Martin Wibisono mengatakan hasil survei ini menemukan WFH bukan hal baru bagi pegawai di Indonesia karena 75% dari responden sebelumnya pernah bekerja jarak jauh sebelum pandemi.
"Delapan dari 10 responden, kurang lebih 81% responden, menyatakan siap untuk bekerja jarak jauh untuk jangka waktu yang lama," kata Martin dalam media briefing virtual, Rabu (3/2/2021).
Meski sebagian besar sudah menyatakan siap untuk bekerja jarak jauh dalam jangka waktu panjang, Dell menemukan tiga masalah teknologi utama yang dihadapi pegawai kantoran saat WFH.
Hasil survei menemukan 41% responden mengkhawatirkan stabilitas jaringan internet saat WFH. Sedangkan 32% karyawan khawatir karena harus menggunakan perangkat pribadinya untuk urusan kerja dan 28% menemukan kendala saat mengakses sumber daya internal perusahaan.
"Misalkan kalau di kantor kita sudah connect ke jaringan di kantor otomatis kita langsung connect ke intranet. Sedangkan di rumah kita harus connect ke VPN dulu baru bisa masuk ke jaringan intranet perusahaan yang sifatnya lebih private," jelas Martin.
Karena tiga masalah di atas, 42% pegawai meminta agar perusahaan menyediakan perangkat dan alat untuk produktivitas kerja mereka. Martin menyarankan perusahaan minimal menyediakan laptop, dan jika memungkinkan monitor kedua untuk membantu produktivitas pegawai.
