Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan Indonesia menghadapi berbagai masalah serius, salah satunya persoalan stunting. Di hadapan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto, Tito lantas berkelakar dirinya mungkin merupakan salah satu produk stunting zaman dulu.
Pernyataan itu disampaikan Tito saat menyampaikan sambutan di acara pemberian penghargaan Swasti Saba kabupaten/kota sehat tahun 2019, di Kantor Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019). Tito menegaskan stunting merupakan persoalan serius yang perlu segera ditangani.
"Kita banyak mengalami problema masalah kesehatan, contoh masalah stunting yang disampaikan tadi oleh Pak Menkes. Ini problem serius kita, angkanya cukup besar yang pernah stunting atau yang masih sedang proses stunting alias kurang gizi sehingga terjadi kekerdilan. Saya mungkin salah satu saya produk stunting zaman dulu," kata Tito.
Tito mengatakan, hal ini karena dirinya memiliki tubuh yang tidak tinggi dibandingkan teman angkatannya di Akabri (Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Tito menuturkan hal ini menyebabkan dirinya selalu berbaris di paling belakang."Karena saya masuk Akabri saya paling belakang terus, Pak Terawan, yang lain tinggi-tinggi. Saya paling belakang karena stunting, makan kerupuk tok di paling belakang," ," sambungnya.
Tito mengatakan, stunting merupakan salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi). Oleh sebab itu, dia menyebut Jokowi menunjuk Terawan untuk mengatasi masalah tersebut.
"Stunting ini adalah program bersama, ini salah satu program prioritas Bapak presiden. Kenapa ini jadi konsen Bapak Presiden? Dan beliau tunjuk terawan sebagai Menkes, yang diharapkan keluarkan banyak terobosan," tuturnya. https://bit.ly/2r28iie
Mendagri Minta Ada Kajian soal Daerah Siap-Tak Siap Pilkada Langsung
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta ada kajian akademik dalam mengevaluasi pilkada langsung agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Tito ingin ada kajian soal kedewasaan demokrasi tiap daerah jika nantinya hasil kajian akademik menunjukkan perlu adanya sistem asimetris untuk pilkada.
"Kemudian, kalau seandainya dianggap bahwa sistem pilkada langsung ini dalam temuan kajian akademik dianggap lebih banyak negatifnya, berarti harus ada sistem yang lain, salah satunya sistem asimetris sistem yang tadi disampaikan. Kalau asimetris berarti kita harus membuat Index Democratic Maturity, yaitu kedewasaan demokrasi tiap daerah," ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).
Menurut Tito, di daerah yang dianggap mengerti demokrasi, pilkada langsung bisa diterapkan. Namun, kata Tito, lain cerita jika di daerah tersebut penduduknya belum memiliki kedewasaan demokrasi yang mumpuni.
"Tapi di daerah tertentu yang tingkat kedewasaan demokrasi rendah, itu mau berbusa-busa calon kepala daerah bicara tentang programnya, nggak didengar. Karena memang kemampuan intelektual literasi rendah, nggak nyampai," ujarnya.
Karena itulah, Tito mengatakan ada alternatif pilkada dengan sistem asimetris. Hal itu dikarenakan kesiapan setiap daerah menghadapi pilkada langsung berbeda-beda.
"Sehingga alternatifnya asimetris mungkin, yaitu di daerah yang Index Democratic Maturity tinggi, ini pilkada langsung. Yang rendah, maka ini mekanisme lain, apakah melalui DPD, DPRD seperti dulu. Tapi bagaimana reduce damage juga kalau problem di DPRD, bagaimana dengan independen tadi, mereka bisa terakomodir solusinya seperti apa?" ungkap Tito. https://bit.ly/35iSSoG
