Setahun Digratiskan Anies, Naik LRT Jakarta Mulai Berbayar Bulan Depan

PT LRT Jakarta akhirnya menetapkan jadwal pengoperasian komersial perdananya setelah setahun lebih mengoperasikan layanan kereta ringan tersebut secara gratis kepada masyarakat. Direktur Utama LRT Jakarta, Wijanarko mengatakan kereta ringan perdana di Jakarta tersebut akan beroperasi secara komersial pada 1 Desember 2019.

"Perizinan sudah lengkap. Kemarin kami sudah mendapat restu bahwa per 1 Desember 2019 kita akan beroperasi secara komersial," kata Wijanarko saat melakukan konferensi pers di Stasiun LRT Velodrome, Jakarta, Kamis (21/11).

Dengan beroperasinya LRT secara komersial, maka seluruh stasiun nantinya sudah bisa dilewati. Stasiun tersebut di antaranya Stasiun Velodrome, Boulevard Utara, Boulevard Selatan, Stasiun Pulomas, Stasiun Equestrian, dan Stasiun Pegangsaan Dua.

Adapun waktu operasionalnya dimulai pukul 05:30 WIB hingga 23.00 WIB setiap harinya. Kereta akan datang setiap 10 menit sekali.

LRT Jakarta akan diintegrasikan dengan transportasi lain seperti Trans Jakarta untuk memudahkan mobilitas masyarakat. Saat ini pihaknya tengah melakukan komunikasi kerjasama untuk pengembangan integrasi moda transportasi.

Kereta LRT Jakarta yang dibangun sejak pertengahan 2016 mulai dipakai sejak medio 2018 lalu. Sejak itu, LRT Jakarta beroperasi dengan status uji coba tanpa mengenakan biaya perjalanan.

Direktur Utama LRT Jakarta Wijanarko mengatakan, dengan beroperasi secara komersial, maka dipatok tarif menggunakan LRT Jakarta sebesar Rp 5.000 untuk satu kali perjalanan. Tarif tersebut berlaku sama untuk jarak jauh maupun dekat.

"Per 1 Desember 2019 nanti bayar Rp 5 ribu. Mohon dukungan semua pihak mudah-mudahan bisa dinikmati oleh seluruh warga Jakarta," katanya. https://bit.ly/2D9vSfq

Pembayarannya bisa dilakukan dengan menggunakan kartu Single Journey Trip (SJT) yang bisa didapatkan di loket pembelian tiket maupun melalui Ticket Vending Machine. Selain itu, penumpang juga bisa menggunakan Kartu Uang Elektronik (KUE) seperti, e-money (Bank Mandiri), Flazz (Bank BCA), Tap-cash (Bank BNI), Brizzi (Bank BRI), Jakcard (Bank DKI), dan Jak Lingko (Bank DKI/BNI).

Sebelumnya pengoperasian LRT Jakarta baru dilakukan dengan label uji coba, sehingga membuat LRT belum mematok tarif kepada penumpang. Sebelumnya penumpang menggunakan kereta dengan membeli voucher seharga Rp 2.000 yang bisa ditukarkan kembali dengan uang yang sama pada saat selesai menjajal kereta.

Direktur Proyek LRT Jakarta Iwan Takwin mengatakan, pembangunan LRT fase kedua akan dimulai awal tahun depan dan ditargetkan akan selesai tahun 2022 mendatang.

"Fase selanjutnya untuk perpanjangan LRT ini insyaallah akan kita mulai di awal tahun depan. Mudah-mudahan bisa tercapai targetnya di 2022 itu bisa kembali kita duduk sama-sama seperti ini untuk memulai perpanjangan pelayanan akses LRT Jakarta ini," katanya saat ditemui di Stasiun LRT Velodrome, Jakarta, Kamis (21/11).

Pembangunan fase kedua ini memiliki 2 tahapan. Tahap IIA akan menghubungkan Stasiun LRT Kelapa Gading dengan Jakarta International Stadium (JIS) atau kandang baru Persija Jakarta. Sedangkan tahap IIB akan menghubungkan Stasiun Velodrom dengan Manggarai.

Iwan menjelaskan pembangunan fase IIA akan memiliki panjang sejauh 8,1 kilometer dengan jarak Kelapa Gading-JIS dan Manggarai-Velodrom akan memiliki panjang lebih dari 6 kilometer.

"Fase IIA panjangnya 8,1 kilometer. IIB untuk Manggarai 6 kilometer sekian lebih," katanya.

Untuk biaya sendiri, Iwan belum mau bicara banyak karena menurutnya saat ini masih dalam studi kelayakan dan penyusunan basic desain. Namun, total anggaran untuk fase IIA diperkirakan mencapai Rp 7 triliun.

"Itu range nya (Rp 7 triliun) fase IIA, tapi belum kita fix kan karena masih jalan basic desainnya. Kalo ngomong ini ini ini tapi ternyata berubah gimana? Kalo fix nya nanti itu Desember akhir," ucapnya. https://bit.ly/2rjc8Dr

Jadi Bos BUMN Ahok Mesti Mundur dari PDIP?

Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok dikabarkan menjadi salah satu petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kabar yang berhembus, ia bakal menjadi menjadi petinggi di PT Pertamina (Persero).

Namun, status Ahok sebagai anggota PDIP membuat wacana ini jadi polemik. Lantas, haruskah Ahok melepas status keanggotannya untuk menjadi petinggi BUMN?

Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi Publik Arya Sinulingga tak memberi jawaban yang tegas mengenai hal ini. Dia hanya bilang akan mengikuti ketentuan yang berlaku.

"Ya intinya adalah pokoknya kalau undang-undangnya atau peraturannya mengatakan harus keluar ya harus keluar. Kalau masih membolehkan ya tergantung posisi beliau nanti," katanya di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019).

Dia menuturkan, yang pasti rencana memasukkan Ahok sebagai petinggi BUMN tak akan melanggar aturan.

"Intinya nggak melanggar peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Sementara, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan Ahok hanya menjadi kader partai. Untuk mundur dari PDIP menjadi hak Ahok.

"Sampai saat ini kan Pak Ahok itu hanya anggota, bukan struktur dari partai politik. Jadi kalau memang harus mundur sebagai anggota ya itu hak dari beliau kemudian mundur dari anggota. Itu hak beliau," ujar Puan selepas acara "Kadin Talks" di Menara Kadin, Jakarta Selatan.

Puan menambahkan bukan kewajiban untuk Ahok mundur dari partai. Namun, jika diharuskan untuk mundur ketika masuk BUMN, maka itu bukan menjadi masalah.

"Sebagai anggota menurut saya bukan suatu keharusan untuk kemudian mundur menjabat satu posisi yang memang harus dijabat. Tapi kalau memang itu jadi satu persyaratan saya rasa nggak ada masalah kalau beliau kemudian mundur dari anggota, itu hak beliau," tambah Puan. https://bit.ly/2Oywfpl

BUMN Punya Masalah Segudang, Kemampuan Ahok Diragukan

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) disebut-sebut bakal mengisi jabatan pimpinan di salah satu BUMN. Kabar itu menimbulkan penolakan dari beberapa pihak.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira menilai ada beberapa permasalahan pelik dari BUMN yang perlu dibenahi Ahok. Kemampuan Ahok pun dipertanyakan untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

"Pertama ada permasalahan tata kelola BUMN berkaitan dengan tidak nyambungnya utang BUMN dan laba BUMN. Ini warisan dari Menteri BUMN sebelumnya. Dalam 5 tahun terlahir utang BUMN naik 60%. Sementara laba naik hanya 29%," kata Bhima dalam acara diskusi publik bertajuk 'Tolak Ahok Pimpin BUMN Milik Rakyat' di Pulau Dua Resto, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

"Artinya utang yang dipupuk BUMN untuk bangun infrastruktur dan proyek sana-sini nggak korelasi dengan profit," tambahnya.

Bhima menilai permasalahan utang BUMN yang terus menumpuk merupakan masalah kritis. Jika tidak ditangani Indonesia berpotensi menghadapi krisis utang yang berasal dari BUMN.

Masalah kedua, lanjut Bhima, permasalahan pelik di BUMN yang cukup sistemik. Dia mencontohkan kasus permak laporan keuangan Garuda Indonesia.

"Garuda itu bukan masalah oknum, itu bukan oknum. Ada upaya sistematis untuk mengangkat yang namanya rugi jadi laba, disulap hanya dengan 1 triwulan. OJK mengatakan tu fraud. Apakah sosok Pak Ahok bisa menangani masalah itu?" tuturnya.

Permasalahan itu menurut Bhima sangat sulit dilakukan bahkan oleh seorang ahlipun. Dia pun mempertanyakan keputusan Menteri BUMN Erick Thohir memilih Ahok

"Dengan tantangan yang begitu berat, pertanyaan saya memang tidak ada orang lain yang mumpuni. Memang kita kehabisan orang yang ahli tanpa harus ribut-ribut seperti ini? Menurut saya non sense, nol besar," ucapnya.

Bhima kembali mencontohkan, sosok Dwi Sutjipto uang memiliki keahlian di bidang migas dan integritas yang tinggi saja tak bisa membenahi Pertamina. Ujungnya Dwi juga ditendang dari Pertamina.

"Apalagi ini orang baru yang lebih banyak pengalaman di pemerintah daerah. Industri migas ini nggak sepele," tutupnya. https://bit.ly/2pF2XwN