Sri Mulyani Bakal Temui Tito Bahas PNS Baru DKI Bergaji Rp 20 Juta

Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo mengatakan lulusan IPDN ingin bekerja di DKI Jakarta karena begitu lulus mendapatkan gaji Rp 28 juta. Pemprov DKI Jakarta mengatakan lulusan IPDN yang bekerja di Ibu Kota tidak langsung mendapatkan penghasilan Rp 28 juta.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian DKI Jakarta Chaidir, lulusan IPDN akan menjadi PNS golongan 3A. Mereka akan mendapat gaji pokok sebesar Rp 2.579.000 ditambah tunjangan.

"Jika di DKI Jakarta diberlakukan Tunjangan Kinerja Daerah sebesar Rp 17.370.000, dengan standar kinerja sebagai jabatan fungsional umum teknis terampil, sehingga total yang diterima oleh IPDN yang baru menjadi PNS 100% bila bertugas di DKI Jakarta akan menerima total gaji sebesar Rp 19.949.000," kata Chaidir saat dihubungi, Selasa (19/11).

Tunjangan pegawai akan meningkat jika PNS memegang posisi struktural di golongan 3B. Total gaji dan tunjangan yang diterima bisa mencapai Rp 28 juta.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lantas merespons mengenai hal tersebut. Seperti apa penjelasannya?

Sri Mulyani Indrawati merespons soal gaji PNS di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bisa sampai Rp 28 juta per bulan. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu berkomentar secara luas, tak hanya di lingkup satu provinsi. https://bit.ly/2OCp9jt

"Ya memang itu salah satu yang selama ini menjadi pertimbangan, yaitu mengenai standar dari penggajian ASN, baik pusat maupun daerah, TNI/Polri," kata dia ditemui di Kompleks Istana, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019).

"Seperti yang saya sampaikan, APBD di seluruh Indonesia ya, nggak cuma satu daerah ya, ini porsi bayar gajinya itu sudah cukup besar, artinya yang biaya untuk anggaran yang dipakai untuk pembangunan menjadi terkurangkan," jelasnya.

Menurutnya persoalan tersebut berlaku di seluruh daerah di Indonesia, di mana porsi belanja kepegawaiannya sudah terlalu besar.

Lantas apakah pemerintah akan mengubah sistem penggajian agar masalah di atas dapat dibereskan? Sri Mulyani mengatakan perlu berbicara lebih dulu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

"Nanti aku bicara dulu sama Pak Mendagri ya," sebutnya.

Sementara itu MenPAN-RB Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa perkara gaji tersebut tidak masalah karena tergantung kemampuan anggaran daerah.

"Nggak masalah. Karena di undang-undangnya itu semua sistem tunjangan-tunjangan kinerja itu ada kalimat disesuaikan dengan kemampuan daerah," katanya.

Menurutnya wajar bila tunjangan PNS di Jakarta lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah lain bila melihat kemampuan anggarannya.

"Jadi kalau tunjangan kinerja seorang camat, seorang kepala kelurahan, guru, seorang dokter puskesmas di DKI lebih tinggi dari daerah lain saya kira wajar," ujarnya.

Lanjut dia, sama halnya dengan daerah di tingkat II, seperti Bandung atau Kutai Kartanegara itu memilik pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi, bersumber dari pajak dan PNBP, sehingga bisa memberikan fasilitas lebih kepada PNS-nya.

"Guru-guru ditingkatkan tunjangannya. Itu saya kira penyeragaman itu memang di satu sisi perlu tapi di sisi lain potensi daerah beda. Secara geografis juga beda," tambahnya. https://bit.ly/2D8odOw

Rizal Ramli Mau Presiden Baru Ketimbang Ibu Kota, Luhut: Gak Usah Didengerin!

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan merespons pernyataan Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli yang mengkritik bahwa saat ini lebih dibutuhkan presiden baru dari pada ibu kota baru. Pemerintah sekarang memang sedang mengkaji rencana pemindahan ibu kota.

Luhut tak mau ambil pusing soal omongan Rizal Ramli.

"Nggak usah didengarin lah yang gitu-gituan," kata Luhut ditemui di Gedung BPPT, Jakarta, Kamis (2/5/2019).

Dia menilai pernyataan Rizal Ramli tidak elok diucapkan, apalagi oleh seorang intelektual.

"Ya karena seorang intelektual nggak elok asal ngomong saja. Jadi seperti tadi kau bilang mau ganti presiden. Lah ganti presiden kan siapa yang nentukan, memang kamu yang nentukan ganti presiden," ujarnya.

Luhut mengatakan bahwa pergantian presiden sudah ada mekanisme yang mengaturnya. Termasuk jika ada pelanggaran pun sudah ada prosedurnya untuk melapor.

Untuk itu dia menyayangkan pernyataan butuh ganti presiden ketimbang ganti ibu kota.

"Kalau dia belajar, mestinya secara intelektual harus lihatin jangan rakyat dibodohi. Kalau ada pelanggaran, pelanggaran itu di mana, laporkan ke Bawaslu," ujarnya.

"Kan semua ada mekanisme bukan kuat-kuatan, marah-marahan, atau pemaksaan kehendak, jangan, hati-hati kita," tambah Luhut.

Rizal Ramli sebelumnya berkomentar terkait rencana pemindahan ibu kota. Dia menyebut, saat ini lebih butuh presiden baru.

"Rakyat hari ini tidak perlu ibu kota baru, tapi butuh presiden baru, terima kasih," ungkap Rizal kepada awak media usai mengikuti peringatan May Day 2019 bersama capres Prabowo Subianto, di Tennis Indoor Senayan Jakarta, Rabu (1/5/2019).

Sebut Tak Butuh Pindah Ibu Kota, Rizal Ramli: Butuhnya Presiden Baru

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Lantaran, Jakarta yang berada di Pulau Jawa menanggung dua beban sekaligus yakni pusat pemerintahan dan layanan publik, serta pusat bisnis. https://bit.ly/2O85B7G

Jokowi pun mempertanyakan kemampuan Jakarta untuk menanggung beban tersebut.

Namun, rencana Jokowi memindahkan ibu kota tak lepas dari kritik pedas. Kritik itu salah satunya dari mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli. Rizal menilai, saat ini lebih butuh presiden baru dari pada ibu kota baru.

Kritik juga datang dari Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Ia menilai, rencana pindah ibu kota hanya isapan jempol belaka.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin pun tak tinggal diam atas kritik tersebut. Berikut berita selengkapnya dirangkum detikFinance:

Rizal Ramli, yang saat ini juga menjadi salah satu tim ahli calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berkomentar terkait rencana pemindahan ibu kota. Dia menyebut, saat ini lebih butuh presiden baru.

"Rakyat hari ini tidak perlu ibu kota baru, tapi butuh presiden baru, terima kasih," ungkap Rizal kepada awak media usai mengikuti peringatan May Day 2019 bersama capres Prabowo Subianto, di Tennis Indoor Senayan Jakarta, Rabu (1/5/2019).

Tak jauh berbeda dengan Rizal, Presiden Konfederensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Saiq Iqbal menilai pemindahan ibu kota belum dibutuhkan. Menurutnya, biaya Rp 400 triliun untuk memindahkan ibu kota lebih baik digunakan untuk kesejahteraan rakyat, terutama buruh.

"Bagi kami kaum buruh (wacana pemindahan ibukota) tidak terlalu urgent, its not necessary, tidak terlalu dibutuhkan. Saya dengar informasinya dananya aja Rp 400 triliun kan lebih baik untuk kesejahteraan," kata Said.

Said menilai, dana tersebut bisa digunakan untuk mengintervensi pasar agar kebutuhan pokok menjadi murah.

"Lakukan intervensi pasar buat turunkan turunkan harga dasar listrik. Itu Rp 400 triliun kan 25% dari APBN itu, sia-sia," kata Said.

"Kesejahteraan lebih penting," tambahnya. https://bit.ly/2XBSvTj