Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan merespons pernyataan Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli yang mengkritik bahwa saat ini lebih dibutuhkan presiden baru dari pada ibu kota baru. Pemerintah sekarang memang sedang mengkaji rencana pemindahan ibu kota.
Luhut tak mau ambil pusing soal omongan Rizal Ramli.
"Nggak usah didengarin lah yang gitu-gituan," kata Luhut ditemui di Gedung BPPT, Jakarta, Kamis (2/5/2019).
Dia menilai pernyataan Rizal Ramli tidak elok diucapkan, apalagi oleh seorang intelektual.
"Ya karena seorang intelektual nggak elok asal ngomong saja. Jadi seperti tadi kau bilang mau ganti presiden. Lah ganti presiden kan siapa yang nentukan, memang kamu yang nentukan ganti presiden," ujarnya.
Luhut mengatakan bahwa pergantian presiden sudah ada mekanisme yang mengaturnya. Termasuk jika ada pelanggaran pun sudah ada prosedurnya untuk melapor.
Untuk itu dia menyayangkan pernyataan butuh ganti presiden ketimbang ganti ibu kota.
"Kalau dia belajar, mestinya secara intelektual harus lihatin jangan rakyat dibodohi. Kalau ada pelanggaran, pelanggaran itu di mana, laporkan ke Bawaslu," ujarnya.
"Kan semua ada mekanisme bukan kuat-kuatan, marah-marahan, atau pemaksaan kehendak, jangan, hati-hati kita," tambah Luhut.
Rizal Ramli sebelumnya berkomentar terkait rencana pemindahan ibu kota. Dia menyebut, saat ini lebih butuh presiden baru.
"Rakyat hari ini tidak perlu ibu kota baru, tapi butuh presiden baru, terima kasih," ungkap Rizal kepada awak media usai mengikuti peringatan May Day 2019 bersama capres Prabowo Subianto, di Tennis Indoor Senayan Jakarta, Rabu (1/5/2019).
Sebut Tak Butuh Pindah Ibu Kota, Rizal Ramli: Butuhnya Presiden Baru
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Lantaran, Jakarta yang berada di Pulau Jawa menanggung dua beban sekaligus yakni pusat pemerintahan dan layanan publik, serta pusat bisnis. https://bit.ly/2O85B7G
Jokowi pun mempertanyakan kemampuan Jakarta untuk menanggung beban tersebut.
Namun, rencana Jokowi memindahkan ibu kota tak lepas dari kritik pedas. Kritik itu salah satunya dari mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli. Rizal menilai, saat ini lebih butuh presiden baru dari pada ibu kota baru.
Kritik juga datang dari Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Ia menilai, rencana pindah ibu kota hanya isapan jempol belaka.
Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin pun tak tinggal diam atas kritik tersebut. Berikut berita selengkapnya dirangkum detikFinance:
Rizal Ramli, yang saat ini juga menjadi salah satu tim ahli calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berkomentar terkait rencana pemindahan ibu kota. Dia menyebut, saat ini lebih butuh presiden baru.
"Rakyat hari ini tidak perlu ibu kota baru, tapi butuh presiden baru, terima kasih," ungkap Rizal kepada awak media usai mengikuti peringatan May Day 2019 bersama capres Prabowo Subianto, di Tennis Indoor Senayan Jakarta, Rabu (1/5/2019).
Tak jauh berbeda dengan Rizal, Presiden Konfederensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Saiq Iqbal menilai pemindahan ibu kota belum dibutuhkan. Menurutnya, biaya Rp 400 triliun untuk memindahkan ibu kota lebih baik digunakan untuk kesejahteraan rakyat, terutama buruh.
"Bagi kami kaum buruh (wacana pemindahan ibukota) tidak terlalu urgent, its not necessary, tidak terlalu dibutuhkan. Saya dengar informasinya dananya aja Rp 400 triliun kan lebih baik untuk kesejahteraan," kata Said.
Said menilai, dana tersebut bisa digunakan untuk mengintervensi pasar agar kebutuhan pokok menjadi murah.
"Lakukan intervensi pasar buat turunkan turunkan harga dasar listrik. Itu Rp 400 triliun kan 25% dari APBN itu, sia-sia," kata Said.
"Kesejahteraan lebih penting," tambahnya. https://bit.ly/2XBSvTj
Tidak ada komentar:
Posting Komentar