Anies Siapkan Instruksi Gubernur Penanganan DBD di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyiapkan Instruksi Gubernur (Ingub) untuk menangangi Demam Berdarah Dengeu (DBD). Anies ingin Ingub jadi landasan dinas terkait untuk mengatasi pencegahan DBD.

"Ingub itu nanti akan menjadi landasan untuk mereka melakukan pembiayaan-pembiayaan dan lain-lain, sebagai kegiatan berjalan," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (30/1/2019).

Anies mengatakan Ingub tersebut masih sedang diproses. Meski demikian, pihaknya sudah meminta jajarannya melakukan berbagai tindakan pencegahan.

"Kami berharap masyarakat, menjadi jumantik (juru pemantau jentik) di rumahnya masing-masing karena perpindahan nyamuk itu tidak lewat rute transportasi, normalnya manusia, dia bisa terbang dari satu tempat ke tempat lainnya karena itu pantau di setiap rumah kita," ucap Anies.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Widyastuti mengatakan terdapat tiga kota dengan kasus DBD tertinggi yaitu Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Widyastuti menuturkan Kepulauan Seribu merupakan wilayah yang paling sedikit kasus DBD.

"Kepulauan Seribu kan air laut, tidak terlalu disukai nyamuk. Yang disenangi nyamuk di air tawar," ucap Widyastuti.

Peningkatan kasus DBD di awal tahun 2019 mencapai lebih dari tiga kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Januari 2018 tercatat ada sebanyak 198 kasus, sedangkan data per 28 Januari 2019 sudah tercatat sebanyak 662 kasus. https://bit.ly/35w0q7v

Pemprov DKI Luncurkan Aplikasi Kesehatan, Cegah DBD hingga AIDS

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meluncurkan 3 aplikasi berbasis Android demi pelayanan kesehatan warga. Anies menyebut inovasi seperti ini penting untuk penyelesaian masalah warga Ibu Kota.

"Kehadiran ini mencerminkan komitmen kita bahwa kesehatan yang menjadi prioritas utama penuh dengan terobosan terbaru. Masalah yang kita hadapi banyak sekali, dan kita harus melakukan inovasi menyelesaikan masalah yang sebelumnya tidak terbayangkan," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (30/1/2019).

Tiga aplikasi tersebut antara lain DBDKlim, E-Jiwa, dan Jak-Track. DBDKlim adalah program peringatan dini penyakit Demam Berdarah Dengeu (DBD) berbasis iklim yang bekerja sama dengan BMKG. E-Jiwa merupakan aplikasi berbasis android dalam mendeteksi secara dini masalah kejiwaan seseorang. Sedangkan, Jak-Track merupakan penerapan model tracking data, laporan, kemajuan, dan capaian program penanggulangan HIV/AIDS di DKI Jakarta.

Anies mendorong warga Jakarta segera mengunduh aplikasi tersebut. Begitu mendaftar, warga akan langsung terdata pada puskesmas terdekat.

"Saya berharap semua puskesmas secara aktif menjangkau masyarakat kita," kata Anies.

Mantan Mendikbud itu memang mendorong Dinas Kesehatan DKI Jakarta terus berinovasi demi kemudahan warga mendapatkan layanan kesehatan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Widyastuti menuturkan terkait DBD sebaran yang paling tinggi berada di Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Selatan.

"Paling banyak ada di Jakagakarsa, Kebayoran Baru, Pesanggarahan dan di Cipayung," ucap Widyastuti di tempat yang sama. https://bit.ly/2KOc4Tj

Kementerian ATR Sebut Hampir 49 Persen Permukiman di DKI Kumuh

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) menyebut 49 persen wilayah di DKI Jakarta masih tergolong kumuh. Ada 118 dari 267 kelurahan yang tergolong kumuh.

"Fakta kawasan kumuh di DKI Jakarta kami bersama Bank Dunia menetapkan hampir 49 persen dari jumlah kelurahan yang ada, 118 dari 267 kelurahan memiliki kawasan kumuh," kata Direktur Konsolidasi Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam sosialisasi reforma agraria di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2019).

Doni menyoroti masih banyaknya warga yang tinggal di bantaran sungai. Hal tersebut dinilai sebagai ketimpangan di antara banyaknya gedung-gedung tinggi di Jakarta.

"Kawasan ini terutama juga berlanjut pada daerah tidak bertuan seperti bantaran sungai. Ini lah di mana 50 persen dari penduduk yang di kawasan kumuh bermukim," jelas Doni.

Doni mengatakan kawasan kumuh paling banyak ada di Jakarta Utara yaitu 39 persen. Dia menuturkan ada solusi dalam mengatasi masalah tersebut tanpa penggusuran.

"Ke depan kampung ini kita tata secara tematik jadi tidak membuat one-size-fits-all policy, tapi kita perlu lihat masing-masing problemnya," terang Doni.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan Keputusan Gubernur 162 tahun 2019 tentang Reforma Agraria. Anies berharap dengan adanya Kepgub tersebut dapat mengatasi ketimpangan lahan di Jakarta.

"Reforma agraria ini penting sekali, karena lewat reforma agraria ini diharapkan kita bisa mengatasi beberapa persoalan mendasar di bidang agraria yang implikasinya pada aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek politik," tutur Anies. https://bit.ly/35rBON8

Anies: Kekumuhan Banyak Terjadi di Pusat Kota

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan banyak kekumuhan yang terjadi di pusat kota. Anies akan mengubah rencana tata ruang wilayah (RTRW) untuk menata Jakarta.

"Sebenarnya kekumuhan itu tidak berada di pinggiran saja, justru kekumuhan itu banyak di pusat-pusat kota, utamanya di kanan kiri sungai," kata Anies di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (30/1/2019).

Anies menuturkan saat ini Pemprov DKI Jakarta sedang mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Pihaknya menampung usulan pengurus RT dan RW terkait penataan wilayah Jakarta.

"Perencanaan RTRW yang baru nanti harapannya bisa membuat rencana tata kota yang memungkinkan dilakukan urban renewal bukan saja oleh pemerintah, tetapi juga dikerjakan oleh private sector," jelas Anies.

Salah satu yang disoroti adalah koefisien luas bangunan (KLB) yang berbeda-beda. Perbedaan KLB menyebabkan investor tidak berani membangun gedung di tempat-tempat yang tidak strategis.

"Caranya gini, misalnya, sebuah wilayah bukan kita yang melakukan (penataan) saja. Sebuah wilayah begitu KLB-nya diubah, apa yang terjadi, di situ terjadi transaksi ekonomi. Kenapa? Karena sekarang (swasta) bisa membangun dengan KLB yang lebih tinggi," jelas Anies.

Anies memastikan semua pembangunan baik dari daerah atau pusat harus mengikuti rancangan RTRW yang dibuat Pemprov DKI Jakarta. Dia mengaku sudah mensosialisasikannya ke semua pihak.

"Saya sampaikan dalam berbagai pertemuan, baik sidang kabinet maupun rapat kemarin (dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla), perencanaan tata ruang itu akan menentukan ada ketimpangan atau tidak," terang Anies.

Sebelumnya, JK menyebut Jalan MH Thamrin tidak berbeda dengan Singapura. Namun, kata JK, ketika melihat kondisi di belakang jalan tersebut atau ke Tanjung Priok, kondisinya kumuh.

"Kalau kita lewat Jalan Thamrin (dari helikopter) ini tidak beda dengan Singapura. Begitu ke belakang Jalan Thamrin atau ke Tanjung Priok, itu sama dengan daerah atau kota-kota lain, kayak Kalkuta, Bangladesh, kayak Manila, atau ya kumuhlah," kata JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (28/1). https://bit.ly/35tKiDl