Apakah Dokter yang Diduga Perkosa Siswi SMA Langgar Kode Etik?

Dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan, dr AND diduga memerkosa seorang gadis berusia 15 tahun. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Mojokerto turun tangan untuk menelisik pelanggaran kode etik kedokteran Indonesia (Kodeki) dalam kasus ini.

Ketua IDI Cabang Mojokerto dr Rasyid Salim mengatakan, untuk menjatuhkan sanksi kepada dr AND, pihaknya harus lebih dulu memastikan adanya pelanggaran Kodeki dalam kasus ini. Karena campur tangan IDI di kasus dugaan pemerkosaan anak di bawah umur ini sebatas dalam ranah etika profesi kedokteran.

"Kami menunggu klarifikasi dulu, apakah dia (dr AND) melanggar etik atau tidak. Kalau ini bersifat personal, tidak melanggar etik profesi kedokteran, IDI tidak ikut-ikut. Kalau ranah etik, IDI akan bertindak," kata dr Rasyid saat dikonfirmasi detikcom, Minggu (24/11/2019).

Untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran Kodeki yang dilakukan dr AND, Rasyid mengaku akan melakukan beberapa hal. Salah satunya dengan meminta informasi hasil penyidikan kasus dugaan pemerkosaan dr AND terhadap gadis 15 tahun dari Polres Mojokerto.

Selain itu, pihaknya juga menunggu hasil klarifikasi Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) terhadap dr AND. Menurut dia, organisasi dokter spesialis kandungan itu telah meminta keterangan dari terduga pelaku.

"Kami menunggu dikabari POGI. Dia (dr AND) ngakunya bagaimana. Nanti dikonfrontasi dengan hasil penyidikan polisi, atau kami panggil dulu untuk diklarifikasi. Kami tidak boleh hanya percaya satu pihak," terangnya.

Jika pihaknya menemukan pelanggaran Kodeki, maka dr AND akan dibawa ke sidang Komisi Etik Kedokteran (KEK). Menurut Rasyid, KEK tingkat Cabang Mojokerto dan Wilayah Jatim yang nantinya akan menentukan bentuk sanksi terhadap dr AND.

"IDI tidak mencampuri hukum. Kalau kode etik, kami. Kami juga tidak bisa membela dalam urusan hukum. Namanya organisasi profesi, tidak ikut campur urusan personal," tandasnya.

Kasus dugaan pemerkosaan ini mencuat setelah dr AND dilaporkan ibu korban ke Polres Mojokerto, Senin (18/11). Oknum dokter yang aktif berdinas di RSUD Prof Dr Soekandar ini diduga memerkosa seorang gadis berusia 15 tahun. Dr AND juga masih tercatat sebagai PNS di Pemkab Mojokerto.

Polisi telah menaikkan kasus dugaan pemerkosaan ini ke tahap penyidikan. Hasil visum korban dari RSUD Prof Dr Soekandar, Kecamatan Mojosari telah didapatkan petugas. Selain dugaan pemerkosaan, polisi juga mengembangkan kasus ini ke indikasi perdagangan anak. https://bit.ly/2OcZejB

Polisi Selidiki soal Perdagangan Anak di Kasus Dokter Perkosa Siswi SMA

Penyelidikan polisi tidak hanya fokus pada dugaan pemerkosaan dokter spesialis penyakit kandungan, dr AND (60) terhadap seorang gadis 15 tahun di Kabupaten Mojokerto. Petugas juga menemukan indikasi perdagangan anak dalam kasus ini.

Indikasi perdagangan anak itu salah satunya terlihat dari pengakuan korban yang merupakan siswi SMA kepada polisi. Ia mengaku diberi uang Rp 1,5 juta oleh dr AND.

Uang itu diterima korban setelah diperkosa terduga pelaku di tempat praktiknya. Yakni di jalan Raya Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto pada 26 Agustus lalu. Tidak hanya itu, dr AND juga disebut memberi Rp 500 ribu kepada AR (30), wanita asal Kecamatan Bangsal yang saat itu mengantar korban.

"Yang sedang kami cari apakah korban ini murni cari duit untuk kebutuhan atau pemain? AR ini muncikari atau hanya sebatas pesuruh sekali saja? Ketiga, dokter ini pemain atau cuma konsumen biasa?," kata Kapolres Mojokerto AKBP Setyo Koes Heriyatno saat dihubungi detikcom, Sabtu (23/11/2019).

Setyo menjelaskan, untuk membuktikan indikasi perdagangan anak, salah satu yang dilakukan penyidik yaitu memeriksa ponsel korban. Menurut dia, terdapat bukti percakapan antara korban, AR dengan dr AND sebelum pemerkosaan itu terjadi.

"Kebetulan di HP korban ada percakapannya. Kami bawa ke laboratorium Digital Forensik Polda Jatim untuk diteliti," ujarnya. https://bit.ly/2qwNsHU

Jakarta Seperti Singapura-Bangladesh karena Perencanaan Tak Konsisten

 Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyinggung ketimpangan di Ibu Kota saat meninjau sejumlah titik kemacetan bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. JK menyebut, kawasan MH Thamrin sebagai Singapura tetap kawasan Tanjung Priok seperti Bangladesh.

Hal itu diamini pengamat tata kota Nirwono Yoga. Dia mengatakan, pembangunan di Jakarta memang tidak merata dikarenakan perencanaan Jakarta yang tak konsisten. Nirwono mengatakan, perencanaan Jakarta sebenarnya sudah bagus namun pemerintah kerap kali melanggarnya. https://bit.ly/2KPiul8

"Ucapan dari Pak JK adalah sebuah masukan supaya Gubernur DKI sekarang menyiapkan Jakarta untuk 2- sampai 30 tahun ke depan seabgai kota besar. Jadi untuk seluruh kawasan bukan untuk kawasan Thamrin-Sudirman saja," ucap Nirwono saat diwawancara detikcom, Selasa (29/1/2019).

Untuk membumihanguskan ketimpangan, Nirwono meminta Pemprov DKI untuk tetap pada perencanaan RTRW yang sudah dicanangkan. Dia mengatakan, rencana tata ruang wilayah (RTRW) di Jakarta kerap kali berubah hanya karena beda kepemimpinan.

Menurutnya, pencanangan RTRW di Jakarta sudah bagus bahkan dari zaman Gubernur Ali Sadikin. Namun pemerintah kerap tidak konsisten sehingga konsep RTRW melenceng.

"Intinya jangan ganti pemimpin ganti kebijakan, ini yang tidak diperhatikan pemerintah," tuturnya.

Sedangkan pengamat tata kota lainnya, Yayat Supriatna, mengatakan, ketimpangan di Jakarta terjadi karena mahalnya biaya hidup di Jakarta. Akhirnya warga bertahan hidup di Jakarta dengan serba kekurangan.

"Kampung Bangladesh adalah cermin dua wajah Jakarta dan wajah kesenjangan yang semakin tinggi. Biaya tranportasi dan sewa rumah mahal membuat warga meminimalkan biaya hidupnya supaya bisa hidup dan bertahan di Jakarta," ucap Yayat.

Yayat menjelaskan, tingginya biaya hidup itu membuat warga Jakarta di perkampungan menjadi betah miskin. Tingginya biaya hidup di Jakarta tak dibarengi dengan mudahnya mencari uang di Jakarta.

"Tingginya biaya hidup membuat warga 'betah miskin'. Sementara untuk bangun rumah susun murah di tengah kota adalah mimpi," papar Yayat.

Sebelumya Wapres JK melihat kumuhnya Jakarta khususnya di belakang Jalan MH Thamrin dan kawasan Tanjung Priok. Dia menyebut ketimpangan tersebut seperti 'Singapura vs Bangladesh'.

"Kalau kita lewat Jalan Thamrin (dari helikopter) ini tidak beda dengan Singapura. Begitu ke belakang Jalan Thamrin, atau ke Tanjung Priok itu sama dengan daerah atau kota-kota lain kayak Kalkuta, Bangladesh, kayak Manila, atau ya kumuhlah," kata JK.

Menanggapi itu, Gubernur DKI Anies Baswedan mengamini pernyataan JK. Menurutnya, apa yang disampaikan JK itu bukan kritik, melainkan fakta. Dia mengatakan, ketika perencanaan dilakukan dengan benar, pergerakan ekonomi akan terjadi.

"Nggak, itu bukan kritik, tapi itu fakta. Itu Pak JK mengatakan itu contoh. Ketika tata ruang dirancang dengan benar, private sector juga akan bergerak membangun di situ dan lain-lain. Tapi kalau kita tidak membuat perencanaan tata ruang yang benar, ya tidak akan ada pergerakan perekonomian," kata Anies. https://bit.ly/2Ofw8jx