Butuh Tambahan Pembangkit 1.555 MW Demi Terangi Ibu Kota Baru

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan tambahan kapasitas pembangkit sekitar 1.555 MW dibutuhkan untuk menyuplai listrik di Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.

Berdasarkan perhitungan Kementerian ESDM, kebutuhan listrik ibu kota baru di Penajam Paser Utara-Kutai Kartanegara akan mencapai 1.196 MW. Atas dasar itu dibutuhkan tambahan kapasitas. Tambahan yang dibutuhkan termasuk untuk menjaga kelebihan cadangan 30%.

"Kebutuhan tambahan tenaga listrik di ibu kota baru sekitar 1.196 MW sehingga membutuhkan pembangkit sekitar 1.555 MW," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana dikutip dari situs Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (25/10/2019).

Untuk mencukupi kebutuhan listrik di ibu kota baru negara, dia juga menyarankan agar itu tidak hanya mengandalkan pasokan dari pembangkit yang sudah ada melainkan dibangun pembangkit baru.

"Untuk menjaga keandalan pasokan listrik di ibukota baru sebaiknya tidak hanya mengandalkan pasokan dari sistem interkoneksi, namun diperlukan tambahan pembangkit baru yang berlokasi dekat atau berada di Provinsi Kalimantan Timur," jelasnya. https://bit.ly/2Opi47h

Lanjut dia, berdasarkan RUPTL PLN 2019-2028, tambahan pembangkit sampai 2024 di Kalimantan Timur hanya sebesar 691 MW, maka masih diperlukan tambahan pembangkit baru sekitar 864 MW.

"Perlu percepatan pengembangan infrastruktur Ketenagalistrikan (pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik) untuk mendukung keandalan sistem kelistrikan ibukota baru, sehingga RUPTL PLN 2019-2028 perlu penyesuaian," ujarnya.

Saat ini kebutuhan tenaga listrik di Kaltim dipasok oleh Sistem Interkoneksi Kalimantan yang merupakan interkoneksi antara subsistem Barito di Kalsel dan Kalteng dan subsistem Mahakam di Kaltim. Kondisi kelistrikan di Sistem Interkoneksi Kalimantan adalah daya mampu netto 1.569,1 MW dengan beban puncak mencapai 1.094,9 MW sehingga tersisa cadangan sebesar 474,2 MW (30%).

Beban listrik di Kabupaten Penajaman Paser Utara baru mencapai 15,89 MVA yang dipasok dari 1 GI, yaitu GI Petung dengan kapasitas GI sebesar 90 MVA. Beban listrik di Kabupaten Kutai Kartanegara baru mencapai 117,54 MVA yang dipasok dari 3 GI, yaitu GI Karang Joang, GI Manggarsari, dan GI Senipah dengan total kapasitas GI sebesar 290 MVA.

Spesifikasi pengembangan kelistrikan ibu kota baru yang ideal menurut adalah Zero down time (perlu minimal 3 layers sumber pasokan tenaga listrik), Circular configuration grid & smart grid (termasuk dilengkapi Energy Storage System - ESS), Jaringan tegangan tinggi, menengah, dan rendah (TT, TM, & TR) menggunakan under ground cable, Pembangkit EBT untuk menggantikan dominasi PLTU dan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). https://bit.ly/2KWwdGQ

Infrastruktur Bikin Harga Properti Melejit, Jangan Tunda Beli Rumah!

Infrastruktur merupakan fokus Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak pertama menjabat yakni tahun 2014 hingga sekarang. Bahkan, di periode keduanya sebagai Presiden, Jokowi juga terus menggenjot pembangunan infrastruktur.

Digenjotnya pembangunan infrastruktur itu dinilai memberi dampak besar terhadap industri properti. Country Manager Rumah123.com, Maria Herawati Manik mengatakan, pada umumnya developer akan menjual propertinya dengan harga tinggi jika banyaknya ketersediaan infrastruktur di sekitar lokasinya.

"Saya rasa dengan terbangunnya seluruh infrastruktur, bukan hanya di tahun 2020 dan mungkin 2021, kalau target dari pemerintah banyak sekali infrastruktur yang akan terbangun. Jangan sampai ketinggalan. Karena biasanya properti itu kalau infrastruktur terbangun, harganya melejit tinggi," terang Maria dalam Festival Properti Indonesia di Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Menurutnya, dengan memberanikan diri berinvestasi di properti, gaya hidup satu orang itu akan berubah. Pasalnya, dengan membeli properti orang tersebut secara terpaksa akan menyimpan uangnya untuk membayar cicilan.

"Dengan kita berinvestasi di properti sebenarnya itu akan mengubah habit kita. Habitnya apa? Karena kita terpaksa akan saving," kata Maria.

Ia menuturkan, jika seseorang punya pendapatan namun tak memiliki keharusan untuk membayar sesuatu, ia cenderung akan menghabiskan uangnya untuk berbagai hal.

Bahkan, jika seseorang beralasan ketika mau berinvestasi properti, dengan menunggu-nunggu THR dari perusahaan, atau bonus tahunan justru niat itu akan susah diwujudkan. Pasalnya, di kala ia memiliki bonus pendapatan besar justru cenderung menimbulkan sikap konsumtif.

"Ada beberapa karyawan perusahaan yang kadang-kadang menunggu bonus, menunggu THR. Ini kan beda waktunya nggak banyak nih. Biasanya cenderung masyarakat itu melihat 'wah sebentar lagi kan dapat uang THR'. Mungkin ada kecenderungan untuk lebih konsumtif," tandasnya.

Maka dari itu, Maria menyarankan agar masyarakat Indonesia mulai berinvestasi di properti saat ini dengan memanfaatkan sejumlah penawaran menarik.

"Jadi mulailah melakukan move, mengeluarkan dompet untuk down payment atau booking. Bookingnya bahkan ada yang cuma Rp 2-5 juta, jadi manfaatkanlah itu," tandas Maria. https://bit.ly/34r6aPU

Daftar Infrastruktur Dasar yang Dibutuhkan di Ibu Kota Baru

Kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur di ibu kota baru yang berlokasi di Kalimantan Timur mencapai Rp 466 triliun. Demikian disampaikan oleh Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko D Heripoerwanto saat ditemui di sela acara Indonesia Infrastructure Week di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Eko mengatakan kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari non APBN mencapai 80% atau sekitar Rp 376,6 triliun. Hanya sekitar Rp 89,4 triliun yang bisa dibiayai oleh APBN.

"Di sektor PUPR hampir semua kewenangan PUPR ditawarkan ke swasta. Ada jalan, tol, non tol, perumahan. Karena APBN memang sedikit kapasitasnya di IKN (ibu kota negara)" katanya, Rabu (6/11/2019).

Adapun infrastruktur dasar yang akan dibangun mencakup infrastruktur kebutuhan air dasar, jalan, jembatan, jalur kereta hingga jalur sepeda dan pemukiman.

Untuk kebutuhan air dasar dengan asumsi jumlah penduduk 2 juta orang, diperlukan ketersediaan air baku dengan kapasitas 6,9 m3/detik untuk mencukupi kebutuhan 300 liter/hari/orang. Kemudian diperlukan juga manajemen banjir, drainase, serta infrastruktur energi seperti PLTA dan gas.

"Untuk di PUPR, maka nanti yang akan awal ditawarkan adalah proyek infrastruktur sumber daya air atau water resources terkait dengan kebutuhan air bersih (basic water need), kemudian pengendalian banjir atau flood management, drainase dan infrastruktur energi yang berbasis bendungan atau dam," kata Eko.

Untuk sektor jalan dan jembatan akan dibangun jalan tol lingkar 57 km untuk sekitar 4.000 Ha wilayah ibu kota. Kemudian jalan non tol nasional 71 km di kawasan pusat pemerintahan, 629 km jalan di wilayah ibu kota, dan 198 km jalan di perbatasan ibu kota.

Jalur sepeda juga akan dibangun sepanjang 70 km di kawasan pusat pemerintahan, 200 km di wilayah ibu kota, dan 198 km di perbatasan ibu kota. Lalu jalur kereta 77 km di wilayah ibu kota.

Sedangkan di sektor perumahan dibutuhkan pembangunan 307.879 unit rumah untuk 1,5 juta orang.

"Terkait dengan perumahan atau hunian yang kita berharap di tahap pertama ini atau diperkirakan akan ada satu setengah juta orang yang tinggal di sana baik itu ASN, keluarganya dan sistem pendukung," jelasnya. https://bit.ly/2OondMY