Infrastruktur merupakan fokus Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak pertama menjabat yakni tahun 2014 hingga sekarang. Bahkan, di periode keduanya sebagai Presiden, Jokowi juga terus menggenjot pembangunan infrastruktur.
Digenjotnya pembangunan infrastruktur itu dinilai memberi dampak besar terhadap industri properti. Country Manager Rumah123.com, Maria Herawati Manik mengatakan, pada umumnya developer akan menjual propertinya dengan harga tinggi jika banyaknya ketersediaan infrastruktur di sekitar lokasinya.
"Saya rasa dengan terbangunnya seluruh infrastruktur, bukan hanya di tahun 2020 dan mungkin 2021, kalau target dari pemerintah banyak sekali infrastruktur yang akan terbangun. Jangan sampai ketinggalan. Karena biasanya properti itu kalau infrastruktur terbangun, harganya melejit tinggi," terang Maria dalam Festival Properti Indonesia di Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu (6/11/2019).
Menurutnya, dengan memberanikan diri berinvestasi di properti, gaya hidup satu orang itu akan berubah. Pasalnya, dengan membeli properti orang tersebut secara terpaksa akan menyimpan uangnya untuk membayar cicilan.
"Dengan kita berinvestasi di properti sebenarnya itu akan mengubah habit kita. Habitnya apa? Karena kita terpaksa akan saving," kata Maria.
Ia menuturkan, jika seseorang punya pendapatan namun tak memiliki keharusan untuk membayar sesuatu, ia cenderung akan menghabiskan uangnya untuk berbagai hal.
Bahkan, jika seseorang beralasan ketika mau berinvestasi properti, dengan menunggu-nunggu THR dari perusahaan, atau bonus tahunan justru niat itu akan susah diwujudkan. Pasalnya, di kala ia memiliki bonus pendapatan besar justru cenderung menimbulkan sikap konsumtif.
"Ada beberapa karyawan perusahaan yang kadang-kadang menunggu bonus, menunggu THR. Ini kan beda waktunya nggak banyak nih. Biasanya cenderung masyarakat itu melihat 'wah sebentar lagi kan dapat uang THR'. Mungkin ada kecenderungan untuk lebih konsumtif," tandasnya.
Maka dari itu, Maria menyarankan agar masyarakat Indonesia mulai berinvestasi di properti saat ini dengan memanfaatkan sejumlah penawaran menarik.
"Jadi mulailah melakukan move, mengeluarkan dompet untuk down payment atau booking. Bookingnya bahkan ada yang cuma Rp 2-5 juta, jadi manfaatkanlah itu," tandas Maria. https://bit.ly/34r6aPU
Daftar Infrastruktur Dasar yang Dibutuhkan di Ibu Kota Baru
Kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur di ibu kota baru yang berlokasi di Kalimantan Timur mencapai Rp 466 triliun. Demikian disampaikan oleh Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko D Heripoerwanto saat ditemui di sela acara Indonesia Infrastructure Week di JIExpo Kemayoran, Jakarta.
Eko mengatakan kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari non APBN mencapai 80% atau sekitar Rp 376,6 triliun. Hanya sekitar Rp 89,4 triliun yang bisa dibiayai oleh APBN.
"Di sektor PUPR hampir semua kewenangan PUPR ditawarkan ke swasta. Ada jalan, tol, non tol, perumahan. Karena APBN memang sedikit kapasitasnya di IKN (ibu kota negara)" katanya, Rabu (6/11/2019).
Adapun infrastruktur dasar yang akan dibangun mencakup infrastruktur kebutuhan air dasar, jalan, jembatan, jalur kereta hingga jalur sepeda dan pemukiman.
Untuk kebutuhan air dasar dengan asumsi jumlah penduduk 2 juta orang, diperlukan ketersediaan air baku dengan kapasitas 6,9 m3/detik untuk mencukupi kebutuhan 300 liter/hari/orang. Kemudian diperlukan juga manajemen banjir, drainase, serta infrastruktur energi seperti PLTA dan gas.
"Untuk di PUPR, maka nanti yang akan awal ditawarkan adalah proyek infrastruktur sumber daya air atau water resources terkait dengan kebutuhan air bersih (basic water need), kemudian pengendalian banjir atau flood management, drainase dan infrastruktur energi yang berbasis bendungan atau dam," kata Eko.
Untuk sektor jalan dan jembatan akan dibangun jalan tol lingkar 57 km untuk sekitar 4.000 Ha wilayah ibu kota. Kemudian jalan non tol nasional 71 km di kawasan pusat pemerintahan, 629 km jalan di wilayah ibu kota, dan 198 km jalan di perbatasan ibu kota.
Jalur sepeda juga akan dibangun sepanjang 70 km di kawasan pusat pemerintahan, 200 km di wilayah ibu kota, dan 198 km di perbatasan ibu kota. Lalu jalur kereta 77 km di wilayah ibu kota.
Sedangkan di sektor perumahan dibutuhkan pembangunan 307.879 unit rumah untuk 1,5 juta orang.
"Terkait dengan perumahan atau hunian yang kita berharap di tahap pertama ini atau diperkirakan akan ada satu setengah juta orang yang tinggal di sana baik itu ASN, keluarganya dan sistem pendukung," jelasnya. https://bit.ly/2OondMY
Tidak ada komentar:
Posting Komentar