Minggu, 08 Desember 2019

PT PANN Bikin Bingung Sri Mulyani, Erick Thohir: Isinya Pensiunan

Mendengar nama PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN) mungkin sangat asing di telinga. Saking asingnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga anggota DPR pun ikut bingung.

PT PANN sendiri merupakan satu dari tujuh perusahaan pelat merah yang menerima penyertaan modal negara (PMN) pada 2020 dengan total Rp 3,76 triliun.

Menteri BUMN Erick Thohir pun buka suara soal kebingungan yang dialami Sri Mulyani karena PT PANN. Erick mengatakan, BUMN ini punya masalah sejak tahun 1994. Bahkan, Erick sempat mengatakan PT PANN adalah salah satu BUMN yang melenceng dari core alias inti bisnisnya.

"Direksinya baru tapi ada problem dari 1994 ketika me-leasing pesawat terbang yang jumlahnya 10 pada saat itu. Saya rasa sangat tidak fair saya sebagai menteri langsung menyalahi direksi, tetapi ini adalah bagian BUMN terlalu banyak dan tidak kembali ke core bisnis. Padahal PT PANN itu awal didirikan untuk leasing kapal laut. Bukan kapal udara. Nanti ada kapal-kapal yang lain, kapal-kapalan," jelas Erick di Pacific Place, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Erick mengatakan, BUMN seperti PT PANN harus diperbaiki. Skemanya pun macam-macam bisa merger, paling buruk ditutup.

"Inilah yang harus diperbaiki core bisnisnya, inilah harus di-merger atau ditutup tidak bisa berdiri sendiri terlalu banyak," ujarnya.

Terlebih, kata dia, pemerintah punya misi menciptakan lapangan kerja. Sementara, BUMN ini punya anak usaha yang 'menggemukkan diri' dan diisi oleh para oknum. Itu belum lagi perusahaan ini diisi oleh orang-orang tua pensiunan.

"Apalagi, visi presiden yang bicara cipta lapangan kerja, ternyata BUMN ini punya anak hanya menggemukkan diri dan diisi cuma kroni-kroni oknum bahkan orang-orang, mohon maaf saya bukan anti orang tua, saya sangat apresiasi, tapi kalau diisi pensiunan sedangkan 58% penduduk Indonesia di bawah 35 (tahun) berarti kan tidak membuka lapangan kerja," kata Erick.

Kebingungan Sri Mulyani
Bicara soal kebingunan Sri Mulyani, kejadian ini terjadi saat dirinya sedang rapat soal dana PNM kepada BUMN dengan Komisi XI DPR. Awalnya, Sri Mulyani menjelaskan PT PANN mendapatkan PMN sebesar Rp 3,76 triliun tiba-tiba Anggota Komisi XI Mukhamad Misbakhun melakukan interupsi.

"Sebentar bu, PANN itu apa ya bu?" tuturnya di ruang tapat Komisis XI, gedung DPR, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Ternyata, Sri Mulyani pun mengaku baru tahu ada BUMN yang bernama PANN. Dia juga sempat bertanya kepada pejabat Kemenkeu lainnya.

"Sama sih pak, saya juga baru dengar ini. BUMN lama tapi nggak populer. Makanya Pak Misbakhun dan saya nggak pernah dengar," pungkas Sri Mulyani

175 Perusahaan Elektronik China hingga Hong Kong Bakal Kumpul di JCC

 Ratusan perusahaan barang elektronik bakal kumpul bareng dalam gelaran International Consumer Electronics Expo (ICEE) Indonesia. Setidaknya ada 175 perusahaan berasal dari China, Hong Kong, dan Indonesia.

Berbagai macam produk elektronik pilihan mulai dari drone, virtual reality (VR), komputer, aksesoris, kamera, bluetooth speaker, smartwatch, vapes, LED Light dan lainnya akan dijajakan dalam pameran ini. Pameran ini sendiri dilaksanakan di Jakarta Convention Centre (JCC), acara digelar mulai tanggal 17 hingga 19 Desember 2019 mendatang.

Anggota Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia Kevin Wu berharap melalui acara ini diharapkan terjadi hubungan bisnis antara perusahaan lokal dan internasional. Selain itu masyarakat pun dapat melihat langsung kecanggihan teknologi elektronik terkini.

"Melalui ICEE Indonesia 2019 selain diharapkan akan terjadi B to B (bussines to bussines) antara peserta lokal dan internasional. Masyarakat umum juga akan dapat melihat langsung kecanggihan teknologi di segmen Consumer Electronics yang terkini," ungkap Kevin Wu dalam keterangan resmi, Minggu (8/12/2019).

Selama tiga hari penyelenggaraan, ICEE 2019 juga akan menghadirkan area untuk menjajal perangkat-perangkat elektronik unik. Mulai dari virtual reality, hingga test drive balance scooter wheel.

Untuk mendukung ekonomi kreativitas lokal, gelaran ini juga melibatkan komunitas start up. ICEE 2019 akan mengadakan kompetisi bagi start up, dimana juaranya akan memenangkan perjalanan ke Shenzhen (Cina).

Sabtu, 07 Desember 2019

Anggaran Rumah DP Rp 0 Dipotong, Anies Harap Ada Pembahasan Ulang

Dana anggaran Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah atau dana talangan rumah DP Rp 0 dipotong dari Rp 1 triliun menjadi Rp 500 miliar dalam KUA-PPAS. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap ada pembahasan ulang.

"Masih dalam pembicaraan, tunggu sampai final RAPBD. Saat ini mudah-mudahan masih bisa dibahas," ucap Anies kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Kamis (28/11/2019).

Anies berharap kebijakan rumah DP Rp 0 tetap berjalan. Sehingga, dia ingin kembali memastikan bahwa kebijakan strategis tidak terganggu.

"Kita lihat nanti kita pastikan kegiatan strategis aman karena itu menyangkut kepentingan umum," kata Anies.

Diketahui, anggaran Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah dipotong karena alasan defisit. "Oh itu karena kita tegas aja, defisit. Yang paling mudah itu pinjaman daerah kan untuk DP Rp 0, yang paling mudah dicari itu. Tetapi kalau dari eksekutif kan belum tuntas menyisir efisiensinya di mana yang dipandang perlu dikurangi," kata anggota Badan Anggaran dari Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Syarif.

Awalnya anggaran itu dianggarkan senilai Rp 1 triliun. Namun, dipangkas menjadi Rp 500 miliar.

"Yang paling penting bonggolannya nggak dihapus. Yang pinjaman daerah itu bonggolannya berapa asalnya? Rp 1 triliun kan, berkurang Rp 500 miliar, masih ada," kata Syarif.

DPRD DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengesahkan KUA-PPAS 2020 sebesar Rp 87,95 triliun. Nilai itulah yang akan menjadi dasar penyusunan APBD DKI Jakarta 2020.

Catatan PKS soal 2 Tahun Anies: Proses Rumah DP Rp 0 Kurang Cepat

Ketua Dewan Syuro DPW PKS DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi memberi catatan menjelang 2 tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Suhaimi menilai masih ada PR yang harus didorong terkait program perumahan DP Rp 0.

"Misalnya di DP Rp 0 itu. Saya melihat kurang cepat, padahal itu menjadi prioritas," ucap Suhaimi kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2019).

Memang sudah ada satu kompleks rumah susun DP Rp 0 terbangun di Klapa Village. Namun, menurut Suhaimi, proses pembangunan rumah DP Rp 0 di tempat lain harus lebih cepat.

"Harapan DP Rp 0 itu disegerakan dengan proses lebih cepat lagi. Dan juga tentu hal-hal yang kira-kira mengganggu percepatan harus segera diatasi, termasuk koordinasi dengan teman-teman DPRD," kata Suhaimi, yang saat ini menjadi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.

Saat ini, masyarakat yang bisa mendaftar rumah DP Rp 0 harus memiliki akumulasi pendapatan Rp 4 juta sampai Rp 7 juta. Suhaimi mengatakan syarat itu juga harus dijadikan sebagai pemantik oleh Anies untuk menggenjot perekonomian warganya agar bisa memenuhi standar itu.

"Perbedaan pendapat selalu ada. Itu (soal tepat sasaran) menjadi masukan juga, tapi sisi yang lain juga ini harus memacu pendapatan masyarakat DKI menyesuaikan kriteria itu (DP nol rupiah). Itu yang dipacu sehingga DP nol rupiah itu menjadi satu yang logis," kata Suhaimi.

Diketahui, Anies dan pasangannya saat itu, Sandiaga Uno, dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara pada 16 Oktober 2017. Pasangan yang diusung oleh PKS dan Gerindra itu menang melawan pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.