Dana anggaran Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah atau dana talangan rumah DP Rp 0 dipotong dari Rp 1 triliun menjadi Rp 500 miliar dalam KUA-PPAS. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap ada pembahasan ulang.
"Masih dalam pembicaraan, tunggu sampai final RAPBD. Saat ini mudah-mudahan masih bisa dibahas," ucap Anies kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Kamis (28/11/2019).
Anies berharap kebijakan rumah DP Rp 0 tetap berjalan. Sehingga, dia ingin kembali memastikan bahwa kebijakan strategis tidak terganggu.
"Kita lihat nanti kita pastikan kegiatan strategis aman karena itu menyangkut kepentingan umum," kata Anies.
Diketahui, anggaran Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah dipotong karena alasan defisit. "Oh itu karena kita tegas aja, defisit. Yang paling mudah itu pinjaman daerah kan untuk DP Rp 0, yang paling mudah dicari itu. Tetapi kalau dari eksekutif kan belum tuntas menyisir efisiensinya di mana yang dipandang perlu dikurangi," kata anggota Badan Anggaran dari Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Syarif.
Awalnya anggaran itu dianggarkan senilai Rp 1 triliun. Namun, dipangkas menjadi Rp 500 miliar.
"Yang paling penting bonggolannya nggak dihapus. Yang pinjaman daerah itu bonggolannya berapa asalnya? Rp 1 triliun kan, berkurang Rp 500 miliar, masih ada," kata Syarif.
DPRD DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengesahkan KUA-PPAS 2020 sebesar Rp 87,95 triliun. Nilai itulah yang akan menjadi dasar penyusunan APBD DKI Jakarta 2020.
Catatan PKS soal 2 Tahun Anies: Proses Rumah DP Rp 0 Kurang Cepat
Ketua Dewan Syuro DPW PKS DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi memberi catatan menjelang 2 tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Suhaimi menilai masih ada PR yang harus didorong terkait program perumahan DP Rp 0.
"Misalnya di DP Rp 0 itu. Saya melihat kurang cepat, padahal itu menjadi prioritas," ucap Suhaimi kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2019).
Memang sudah ada satu kompleks rumah susun DP Rp 0 terbangun di Klapa Village. Namun, menurut Suhaimi, proses pembangunan rumah DP Rp 0 di tempat lain harus lebih cepat.
"Harapan DP Rp 0 itu disegerakan dengan proses lebih cepat lagi. Dan juga tentu hal-hal yang kira-kira mengganggu percepatan harus segera diatasi, termasuk koordinasi dengan teman-teman DPRD," kata Suhaimi, yang saat ini menjadi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.
Saat ini, masyarakat yang bisa mendaftar rumah DP Rp 0 harus memiliki akumulasi pendapatan Rp 4 juta sampai Rp 7 juta. Suhaimi mengatakan syarat itu juga harus dijadikan sebagai pemantik oleh Anies untuk menggenjot perekonomian warganya agar bisa memenuhi standar itu.
"Perbedaan pendapat selalu ada. Itu (soal tepat sasaran) menjadi masukan juga, tapi sisi yang lain juga ini harus memacu pendapatan masyarakat DKI menyesuaikan kriteria itu (DP nol rupiah). Itu yang dipacu sehingga DP nol rupiah itu menjadi satu yang logis," kata Suhaimi.
Diketahui, Anies dan pasangannya saat itu, Sandiaga Uno, dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara pada 16 Oktober 2017. Pasangan yang diusung oleh PKS dan Gerindra itu menang melawan pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar