HRS Singgung Ahok yang Lengser Meski Didukung Jokowi, PBNU dan 9 Naga

 Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab (HRS) bicara mengenai kasus penistaan agama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Rizieq mengatakan Ahok bisa lengser lantaran adanya kebersamaan umat Islam.

"Ingat bagaimana Ahok si penista agama lengser dan longsor, oleh karena apa? Karena adanya anugerah pertolongan Allah SWT lantaran keikhlasan dan kebersamaan umat Islam Indonesia dalam berjuang melawan arogansi rezim zalim," kata Rizieq melalui video yang ditayangkan di Reuni 212 di Monas, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).

Padahal, menurut Rizieq, Ahok dilindungi oleh sejumlah kekuatan. Dia menuding Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga media nasional ikut mendukung Ahok.

"Belajar dari itu semua di sana ada pertolongan Allah SWT padahal kita sama-sama tahu Ahok si penista agama itu dinaungi presiden dijaga kapolri dibela Panglima TNI, dilindungi KPU dan KPK, diusung partai-partai besar, dikampanyekan semua media nasional bersama para pengamat dan berbagai lembaga polling didanai konglomerat 9 naga merah," ujar dia.

http://indomovie28.com/dangal/

Selain itu, sambung Rizieq, Ahok juga didukung oleh PBNU. Bahkan Rizieq menyebut ada kekuatan luar negeri yang turut membela Ahok.

"ASN pegawai negeri diwajibkan memilihnya, tidak sampai situ PBNU ikut berusaha memenangkannya dan tidak kurang preman dan dukun pun dikerahkan serta Ahok mendapat dukungan dari dalam dan luar negeri," tuturnya.

Menurut Rizieq, dukungan itu tidak bermakna apa-apa. Ahok akhirnya gagal menjadi Gubernur DKI Jakarta dan masuk penjara.

"Namun demikian apa yang terjadi Ahok tetap lengser dan longsor semua kekuatan pendukung Ahok si penista agama rontok, rontok, inilah pertolongan Allah SWT yang diberikan kepada umat Islam," imbuhnya.

Habib Rizieq: Pemerintah Bikin Sinetron Pengasingan dengan Kemasan Pencekalan

Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab terus menyerukan kepada pemerintah untuk menghentikan apa yang disebutnya sebagai kebohongan berkaitan dengan pencekalan. Menurut Habib Rizieq apa yang menimpanya saat ini adalah pengasingan.

"Sekali lagi setop kebohongan. Bangsa ini membutuhkan kejujuran pemimpinnnya. Siapaun yang ingin bertanya tentang pengasingan saya kapan dihentikan, jangan tanyakan ke saya," kata Habib Rizieq.

Hal itu disampaikan Habib Rizieq melalui video yang ditayangkan di panggung Reuni 212, di kawasan Monas, Senin (2/12/2019). Menurut Rizieq, pertanyaan mengenai kapan pencekalan itu disudahi bisa ditanyakan langsung ke pemerintah Indonesia.

"Jangan tanyakan ke DPP FPI, jangan tanyakan ke GNPF Ulama, jangan tanyakan ke PA 212, jangan pula tanyakan ke pemerintah Arab Saudi. Tanyakan ke pemerintah Indonesia yang mengelar sinetron pengasingan dengan kemasan pencekalan ini," tutur Rizieq.

Dalam sambutannya di bagian awal, Rizieq mengatakan dia telah sepenuhnya mengikuti prosedur begitu mendapatkan informasi dirinya dicekal, tidak bisa pulang ke Indonesia. Dia telah menghubungi otoritas RI yang ada di Saudi.

Setelah melapor, lanjut Rizieq, KRBI di Riyadh mengirimkan Ketua Pos Badan Intelijen Negara (BIN) ke rumah Rizieq di kota Mekah. Melalui handphone petugas BIN tersebut, Rizieq sempat berkomunikasi langsung dengan Dubes RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel mengenai apa yang disebutnya sebagai pencekalan itu.

http://indomovie28.com/dishoom/

Satgas Saber Pungli Amankan Rp 327 M Lewat OTT Selama 3 Tahun

Kemenko Polhukam menyatakan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) melakukan 25.123 operasi tangkap tangan (OTT) di seluruh Indonesia dalam 3 tahun terakhir. Dari jumlah itu, sebanyak 38.064 orang jadi tersangka.

"OTT sebanyak 25.123 kegiatan dengan tersangka 38.064 orang. Jumlah barang bukti hasil OTT di seluruh Indonesia sebanyak Rp 327,108,874,521," kata Sekretaris Kemenko Polhukam Letjen TNI Tri Soewandono dalam acara Pembukaan Rapat Kerja Nasional Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar Tahun 2019 di Aston Bogor Hotel and Resort, Bogor Nirwana Residence, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (9/12/2019).

Tri menjelaskan dari 25.123 OTT tersebut, 556 dalam proses penyelidikan atau penyidikan, P19 ada 47 perkara, P21 ada 465 perkara, penuntutan sebanyak 1 perkara, sidang ada 16 perkara, vonis sebanyak 264, dan SP3 ada 39 perkara.

Dari OTT ini, 297 perkara diserahkan ke instansi terkait. Sementara 23.430 perkara diselesaikan lewat non-yustisi atau pembinaan.

"Sejak dibentuk, Satgas Pungli telah menerima sebanyak 37.363 laporan atau aduan masyarakat. Ini adalah hasil capaian 3 tahun, yakni dari 28 Oktober 2016 sampai 19 Oktober 2019," lanjutnya.

Tri menambahkan Satgas Saber Pungli juga melakukan penyelidikan dugaan pungli 28 kali dalam 3 tahun. Sementara penyelidikan dugaan pungli yang dilaksanakan UPP Kementerian/Lembaga sebanyak 7.290 kali.

Selain penindakan, sosialisasi juga dilakukan. 55 Sosialisasi dilakukan Satgas Saber pungli. Sementara sebanyak 1.184.966 sosialisasi dilakukan UPP K/L.

"Satgas Saber Pungli punya tugas melaksanakan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan personel satuan kerja dan sarana prasana, baik yang ada di kementerian maupun pemerintah daerah," pungkas Tri.

Tak Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi di KPK, Jokowi: Ada Pak Ma'ruf

 KPK hari ini menggelar peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019 dan tidak dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi). Apa jawaban Jokowi?

https://cinemamovie28.com/forbidden-backjacking-2-mother-in-law-who-passed-too-young/

"Ini kan Pak Ma'ruf (Wapres Ma'ruf Amin, red) belum pernah ke sana, ya bagi-bagilah. Masa setiap tahun saya terus, ini Pak Ma'ruf belum pernah ke sana. Silakan Pak Ma'ruf, saya di tempat lain," kata Jokowi seusai menghadiri pentas #PrestasiTanpaKorupsi di SMKN 57, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019).

Namun, Jokowi menyebut tahun-tahun sebelumnya hadir pada Hakordia. Untuk tahun ini, dilimpahkan ke Ma'ruf.

"Setiap tahun saya hadir, setiap tahun saya hadir," kata Jokowi.

Jokowi juga menjawab soal pimpinan KPK Saut Situmorang yang mengharapkan kehadirannya.

"Ya nggak apa-apa menunggu, tapi yang hadir Pak Ma'ruf," ucapnya.

KPK Jawab Jokowi: Sporadisnya di Mana?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta KPK tidak bekerja sporadis. KPK balik bertanya kepada Jokowi mengenai hal itu.

"Saya pikir kalau program pencegahan KPK itu tidak sporadis karena pekerjaan KPK sudah ditentukan di dalam undang-undang," ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019).

Syarif menyebut kerja KPK pada bidang penindakan, pencegahan, hingga koordinasi dan supervisi sudah dilakukan. Bahkan, KPK disebut Syarif turut terlibat dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang dicanangkan Jokowi.

"Untuk pencegahan sendiri, KPK itu melaksanakan peraturan presiden tentang pencegahan korupsi stranas korupsi, sporadisnya di mana? Itu sudah sangat terkonsep, terkoordinir. Karena itu, kami menjalankan stranas. Bahkan kami melaporkan keberlanjutan capaian dari stranas," kata Syarif.

Syarif juga terbuka bila Jokowi ingin mengevaluasi KPK. Seluruh organ di negeri ini disebut Syarif bisa dievaluasi.

"Kita silakan dievaluasi yang bisa evaluasi kementerian. Presiden sendiri bisa dievaluasi juga oleh BPK, bisa dievaluasi juga oleh DPR ya kalau emang dievaluasi. Kita sangat terbuka untuk dievaluasi setiap saat," kata Syarif.

Di tempat yang sama, Ketua KPK Agus Rahardjo turut menanggapi Jokowi. Agus menyebut KPK saat ini dalam posisi lebih banyak mendengarkan masukan dari pihak luar.

"Kita sudah sampaikan kita lebih banyak mendengar. Kita melakukan evaluasi. Kita lebih banyak mendengar. Anda tahu, paling tidak (ada) 3 menteri, ada 3 gubernur, kemudian dari penegak hukum (lain) kita tanya pendapatnya. Di situ pimpinan akan merumuskan, kemudian akan menentukan langkah dan mudah-mudahan ini akan dilanjutkan oleh pimpinan (KPK) berikutnya," ucap Agus.

http://cinemamovie28.com/secret-womans-private-life/