RI Dorong Norwegia Usut Pembakaran Alquran oleh Kelompok 'Stop Islamisasi'

KBRI Oslo mendorong pemerintah Norwegia mengusut insiden pembakaran Alquran oleh kelompok Stopp Islamiseringen Av Norge/Stop Islamisasi. KBRI Oslo berharap merebaknya Islamophobia segera dapat dihilangkan.

"Kami mendorong kepada Pemerintah Norwegia, untuk dapat mengusut insiden tersebut dan memberikan keadilan untuk semua pihak. Kami juga berharap agar merebaknya Islamophobia bisa dihilangkan, karena kebebasan beragama adalah hak asasi yang dimiliki semua warga," ujar Duta Besar Indonesia untuk Norwegia Todung Mulya Lubis, dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/11/2019).

Todung mengatakan, pihaknya merasa prihatin atas kejadian tersebut. Menurutnya, hal ini dapat melukai perasan masyarakat muslim dan berpotensi menimbulkan konflik.

"Kami sangat prihatin atas insiden tersebut, pembakaran Alquran sangat melukai perasaan masyarakat Muslim tidak hanya di Norwegia tetapi juga di seluruh dunia. Hal tersebut juga berpotensi menimbulkan konflik dan mencederai nilai-nilai perdamaian, yang berdasarkan toleransi dan kebebasan beragama," tuturnya.

Disebutkan, sebagai upaya menjaga perdamaian dan toleransi antar umat beragama, KBRI Olso telah melaksanakan kegiatan yang melibatkan pemangku kepentingan di Norwegia. Selain itu, kegiatan berupa dialog lintas agama dan dialog HAM juga telah diselenggarakan pada Oktober dan November 2019.

WNI yang berada di Norwegia, diminta untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi, serta mengikuti imbauan yang diberikan oleh aparat setempat. Selain itu para WNI juga diminta, untuk selalu membawa identitas diri pada saat bepergian.

Diketahui, Insiden pembakaran Alquran tersebut terjadi pada 16 November 2019 saat aksi demonstrasi anti-Islam di Norwegia, setelah seorang pemimpin sayap kanan ekstrem, Lars Thorsen, mencoba menodai salinan kitab suci di Kristiansand.

Video ini viral di media sosial. Aksi ini membuat salah seorang pemuda melompati pagar dan menendang orang yang melakukan pembakaran Alquran.

http://indomovie28.com/museum/

Perkuat Kerja Sama Bilateral, Indonesia-Norwegia Gelar Dialog HAM

Indonesia dan Norwegia terus meningkatkan kerja sama bilateral. Bertempat di Trømso, Norwegia, kedua negara kembali mengadakan Dialog Hak Asasi Manusia (HAM) yang ke-14. Pada Dialog HAM kali ini, kedua negara membahas mengenai isu HAM yang menjadi perhatian bersama kedua negara, antara lain keadilan terhadap anak-anak (juvenile justice), keamanan siber untuk anak-anak, investigative interviewing, serta kebebasan berpendapat dan kebebasan beragama.

Dalam pertemuan tersebut, Delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian luar Negeri dan diikuti oleh Dubes RI Oslo serta perwakilan dari Kemenkopolhukam, Kementerian PPA, dan Kemenag. Sedangkan dari pihak Norwegia, delegasi pertemuan dipimpin oleh Wakil Dirjen PBB dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, dan dihadiri pula oleh perwakilan dari Kementerian Kehakiman, Pusat Studi HAM, Pusat Penyelidikan Kriminal Norwegia, dan Akademi Polisi Norwegia.

Penyelenggaraan Dialog HAM ini mendapat tanggapan yang sangat positif dari kedua pihak. "Meskipun dalam beberapa isu Norwegia memiliki pandangan yang berbeda dengan Indonesia, namun Dialog HAM ini tetap penting untuk dilaksanakan supaya kedua negara dapat saling memantau perkembangan pemajuan HAM di kedua pihak," ujar Kåre Stormark, Wakil Direktur Jenderal untuk PBB dan isu kemanusiaan Kemenlu Norwegia.

Dialog HAM Indonesia-Norwegia merupakan sebuah mekanisme dialog yang telah terjalin secara rutin sejak tahun 2002 guna meningkatkan kerja sama HAM kedua negara. Dalam dialog ini, kedua negara saling memberikan informasi mengenai pengalaman, best practices terkait isu HAM yang dibahas. Dalam Dialog HAM tahun ini, misalnya, kedua negara menyampaikan informasi mengenai mekanisme, teknik dan prosedur yang digunakan untuk memberantas kejahatan siber terhadap anak-anak. Selain itu kedua negara juga membahas tantangan yang dihadapi kedua negara untuk menciptakan masyarakat yang saling menghargai kebebasan berpendapat dan beragama.

Menlu Norwegia, Ine Eriksen Søreide, yang hadir di sesi penutupan juga menyambut gembira Dialog HAM Indonesia-Norwegia tahun ini. "Indonesia akan selalu menjadi mitra penting Norwegia untuk banyak isu HAM. Saya berharap agar kerja sama bilateral di bidang HAM ini dapat terus meningkat dan tidak hanya tercermin dalam kerangka bilateral saja tetapi juga dalam kerangka multilateral seperti melalui forum PBB," pungkasnya.

Dialog HAM Indonesia-Norwegia selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun 2020 dengan Indonesia sebagai tuan rumah.

http://indomovie28.com/tum-bin-2/

Mahfud Md: Jangan Lawan Kekuasaan Mengatasnamakan Islam dengan Kekerasan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengatakan bahwa agama Islam tidak mengajarkan umat manusia melawan kekuasaan dengan mengatasnamakan Islam dengan cara kekerasan. Mahfud mengatakan Islam adalah agama yang Rahmatan Lil-Alamin.

"Islam adalah Rahmatan Lil-alamin (Rahmat bagi semesta) sehingga kita jangan merasa mau melawan kekuasaan mengatasnamakan Islam dengan kekerasan. Ndak ada ceritanya melawan pemerintah atau mengajak orang lain masuk Islam dengan kekerasan," ujar Mahfud, dikutip dari Antara.

Hal tersebut disampaikan Mahfud pada acara Silaturahim Ulama, Umara, TNI, dan Polri di Pekalongan, Jawa Tengah, Sabtu (7/12/2019).

Mahfud juga menceritakan perjuangan Nabi Muhammad SAW saat masih hidup hingga wafat tidak pernah sekali pun memaksa manusia masuk Islam dengan cara memaksa maupun kekerasan. Demikian pula, dengan kondisi negara Indonesia yang diragami dengan banyak perbedaan namun dapat bersatu karena berdasar Pancasila.

"Negara Pancasila, Islam sekarang ini sudah bagus sehingga mari kita kembangkan Islam yang ramah bukan Islam yang marah," ujar Mahfud.

Sementara itu, Bupati Pekalongan Asip Kholbihi mengatakan acara pertemuan antara ulama, umara, TNI, dan Polri adalah untuk menanggulangi gejala radikalisme dan ekstrem yang tidak sesuai dengan prinsip berbangsa dan bernegara.

"Pada acara yang dihadiri sekitar 2.500 peserta terdiri atas ulama, umara, TNI, dan Polri ini sepakat bahwa apapun kondisinya, negara Indonesia harus dipertahankan," kata Asip.

PKS: Pemerintah Jangan Genit soal Stigma Radikal Majelis Taklim

PKS memberi kritik terhadap peraturan Menteri Agama terkait majelis taklim harus terdaftar. Pemerintah dinilai terlalu genit sehingga mengada-adakan stigmatisasi radikalisme di balik pendataan tersebut.

"Kita harap pemerintah jangan terlalu genit dalam mempersoalkan yang sesungguhnya tidak ada bukti tapi justru sudah sampaikan stigmatisasi. Akhirnya orang mau bikin majelis taklim jadi takut," kata Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, kepada wartawan di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).

http://indomovie28.com/alpha-house/

Jazuli menilai peraturan yang berujung stigmatisasi tersebut justru menakut-nakuti masyarakat. Dia meminta menteri-menteri kabinet jangan sampai justru menciptakan persoalan.

"Kejadiannya belum jelas di mana tapi begitu dinyatakan, akhirnya orang pada takut semua, kita maunya kementerian-kementerian ini cobalah melihat dengan objektif. Jadi kalau ada persoalan ya kita selesaikan sama-sama persoalannya. Jangan persoalan itu diciptakan umpamanya, kan tidak ada persoalan yang nggak bisa diselesaikan gitu," ucapnya.

Fadli Zon Anggap Permenag Majelis Taklim Aturan Terpapar Islamofobia

Waketum Gerindra Fadli Zon mengkritik Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Fadli menilai peraturan itu terbit karena ada ketakutan terhadap Islam (Islamofobia).

"Saya kira peraturan itu, terpapar Islamofobia. jadi ini saya tidak tahu apa yang terjadi dengan elite ya, terutama di Kementerian Agama dan di beberapa tempat lain. Jadi cara mereka mengambil keputusan ini terpapar Islamofobia," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Menurut Fadli, isu-isu radikalisme harus dihentikan karena bisa mengganggu iklim investasi di Indonesia. Fadli mengatakan umat muslim di Indonesia justru sangat moderat dan menjunjung toleransi.

"Jadi sebaiknya isu-isu radikalisme dan terorisme semacam ini terus digembar-gemborkan seolah-oleh menjadi ancaman ini harus dihentikan lah, dan ini juga mengganggu iklim investasi. Karena orang luar yang mau berinvestasi mereka jadi takut gitu lho. Kita mau mereka minta investasi ditakut-takuti di sini ini banyak radikal dan teroris. Jadi itu kontradiksi antara apa yang diharapkan dan apa yang dilakukan," ujar Fadli.

http://indomovie28.com/terraferma/