Kamis, 16 April 2020

10 Proyek Berpotensi Keluar dari PSN, Termasuk Pesawat Habibie

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto baru saja melakukan rapat membahas soal proyek strategis nasional (PSN). Dalam rapat tersebut pemerintah sepakat untuk menyeleksi beberapa proyek untuk keluar dari PSN.

Airlangga memaparkan setidaknya akan ada 10 program dalam daftar PSN yang berpotensi akan dikeluarkan. Kebanyakan proyek ini penyelesaiannya melebihi tahun 2024.

"Berdasarkan evaluasi pelaksanaan PSN, terdapat 9 PSN dan 1 Program yang penyelesaiannya melebihi 2024 sehingga dikeluarkan dari daftar PSN," papar Airlangga seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterbitkan pihak Luhut, Kamis (16/4/2020).
Baca juga: Sudah 18%, Proyek Tol Padang-Sicincin Dikebut

Juru Bicara Menko Kemaritiman dan Investasi menjelaskan proyek-proyek yang dikeluarkan dari PSN, mulai dari pengembangan tol Palembang-Tanjung Api-api hingga pengembangan industri pesawat.

"Jadi semua proyek ini nantinya berpotensi akan dikeluarkan dari PSN, tapi belum diputuskan. Masalahnya, proyek-proyek ini kemungkinan akan selesai melebihi tahun 2024," jelas Jodi kepada detikcom.

Proyek pesawat R80 besutan mendiang mantan Presiden BJ Habibie termasuk yang berpotensi dikeluarkan dari daftar PSN. Klik halaman selanjutnya.

Beberapa proyek tersebut adalah, pembangunan Jalan Tol Palembang-Tanjung Api-api, Tol Batu Ampar-Muka Kuning-Hang Nadim, Pelabuhan Sorong-Seget, juga Penyediaan Air Minum di wilayah (Mamminasata Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar).

Kemudian ada juga Bendungan Kolhua NTT, Bendungan Rokan Kiri Riau, Bendungan Jenelata Sulsel, Bendungan Matenggeng di Jateng dan dua program pengembangan industri pesawat yaitu N245 dan R80.

Jodi menjelaskan bahwa peninjauan ulang untuk proyek PSN bukan didasarkan kepada pembiayaan APBN. Tetapi kepada evaluasi atas kemungkinan proyek-proyek tersebut bisa diselesaikan sebelum 2024 atau tidak.

"Selain itu, ada juga PSN yang disponsori oleh sektor swasta yang diusulkan untuk dikeluarkan karena kesulitan pendanaan yang dialami oleh pihak sponsor. Jadi tidak ada revisi pembiayaan PSN," jelas Jodi.

Jerit Karyawan Ritel Imbas Corona: Dipotong Gaji hingga Terancam PHK

Virus Corona tidak hanya memberi dampak pada masyarakat lapis bawah yang mulai kehilangan pendapatan hingga pekerjaannya. Perlahan tapi pasti, dampak Corona menjalar pada masyarakat lapis menengah.
Ratih, bukan nama sebenarnya, bekerja di salah satu perusahaan ritel ternama di Jakarta. Ia adalah salah satu orang yang merasakan pedihnya dampak Corona.

Ia bercerita, perusahaan secara bertahap melakukan penyesuaian atas berkembangnya virus ini. Awalnya, pada Maret jumlah hari kerjanya dipotong sehari dengan konsekuensi pengurangan gaji.

"Kami dikasih peraturan satu hari tiap minggu tidak masuk kerja, dengan dipotong gaji," jelasnya kepada detikcom, Kamis (16/4/2020).

Kebijakan pengurangan hari kerja pun terus bertambah. Hingga puncaknya saat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dengan PSBB, mulai pekan depan jumlah hari kerjanya dipangkas hingga separuhnya. Lagi-lagi, gajinya pun ikut terpengaruh yang mana gaji juga dipangkas sampai separuh alias 50%.

"Tiga hari dalam seminggu diliburkan dan dipotong gaji," keluhnya.
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Jokowi: Izin Produsen Alat Kesehatan Tak Boleh Dihambat!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kepada para menteri untuk tidak mempersulit izin para produsen alat-alat kesehatan. Justru dia meminta agar para industri itu digenjot membuat alat kesehatan.

Jokowi mengatakan saat ini ada 213 negara saat ini menghadapi permasalahan yang sama yakni pandemi virus Corona. Dengan banyaknya negara yang mengalami masalah yang sama, maka terjadi perebutan alat-alat kesehatan.

Berdasarkan hal itu, dia menginstruksikan para menteri untuk melihat potensi dan mendorong industri dalam negeri yang mampu memproduksi alat-alat kesehatan.

"Kita harus melihat kembali seluruh potensi sumber daya yang kita miliki di negara kita. Terutama industri dalam negeri kita untuk memproduksi alat-alat kesehatan untuk penanganan COVID-19, baik industri bahan baku obat, farmasi, fitofarmaka, berkaitan dengan APD, industri masker atau yang berkaitan dengan industri ventilator," ujarnya saat membuka rapat terbatas, Rabu (15/4/2020).

Untuk itu, Jokowi instruksikan untuk memberikan dukungan kepada pelaku industri yang memproduksi alat-alat kesehatan tersebut. Salah satunya dengan relaksasi proses perizinan yang tidak menghambat, termasuk persoalan standarisasi.

"Semua kementerian ini jangan sampai ada yang menghambat proses perizinannya, baik urusan APD yang masih butuh standar ini, standar ini. Menjadi kewajiban kita untuk memperbaiki agar standar ini terpenuhi, tapi jangan dipersulit. Tolong dengarkan betul keluhan-keluhan di bawah, sehingga tidak ada namanya perizinan menghambat produksi yang ada," tambahnya.

Jokowi juga meminta agar pelaku industri alat kesehatan bisa dipermudah dalam mendatangkan bahan bakunya. Sebab masih ada beberapa bahan baku alat kesehatan yang berasal dari luar negeri.

"Ketersediaan bahan baku, tadi saya senang beberapa bahan baku ada yang bisa dipenuhi di dalam negeri. Tapi yang masih perlu impor bahan baku betul-betul, terutama di Bea Cukai, Kemendag. Ada relaksasi yang betul-betul dilakukan saya kira, sehingga proses perizinan yang cepat dan terintegrasi ada dan dibantu mereka," tegasnya.

Pelaku industri RI tengah dipersiapkan untuk memproduksi alat-alat kesehatan seperti APD. Dalam waktu dekat, industri tekstil Indonesia bisa memproduksi hingga 16 ribu APD per hari.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, BNPB sudah menjalin kerjasama dengan Balai Besar Tekstil Kementerian Perindustrian dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia untuk bisa membuat APD sesuai standar WHO.

"Dari kolaborasi itu dan API, maka sudah mampu kita produksi APD yang sesuai standar WHO. Sudah disesuaikan standar WHO," tuturnya dalam konferensi pers virtual, Rabu (15/4/2020).

Kolaborasi ketiga pihak itu akan masuk dalam tahap produksi besar. Menurut Agus tidak lama lagi akan diproduksi APD dengan kapasitas mencapai 16 ribu per hari.

"Ini APD dalam waktu dekat bisa produksi 16 ribu per hari. Kita kerja sama dengan BNPB dan API untuk memenuhi standar WHO," tuturnya.

Sementara untuk produk ventilator juga telah ada 4 kelompok pengembang produk ventilator. Tiga diantaranya akan memproduksi untuk memenuhi kebutuhan wabah COVID-19, sementara 1 kelompok akan memproduksi dengan visi jangka menengah dan panjang, sebab mereka memproduksi dengan kualitas yang tinggi.

"Khusus Tim Jogja ini mereka justru berbicara untuk jangka menengah panjang. Mereka tidak hanya bicara untuk menangani COVID-19 sekarang, tapi mereka bicara ke depan. Karena mereka akan produksi ventilator jenis yang high grade, yang di mana dari kelompok lain sebagian besar memang akan produksi yang low cost, atau grade lebih rendah," terangnya.

Untuk 3 kelompok pengembang itu akan mulai memproduksi pada bulan ini. Sementara untuk kelompok pengembang ventilator high grade akan mulai produksi sekitar Mei-Juni 2020.
Diposting oleh di Tidak ada komentar:
Langganan: Postingan (Atom)