Biaya Pindah Ibu Kota Dinilai Lebih Murah Dibanding 'Obati' Jakarta

Kemacetan di Jakarta, termasuk Bogor, Tangerang, dan Bekasi menimbulkan kerugian ekonomi hingga ratusan triliunan rupiah setiap tahunnya. Hal ini menjadi salah satu 'penyakit' Jakarta yang menjadi salah satu faktor pertimbangan perpindahan ibu kota.

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika mengatakan perpindahan ibu kota menjadi solusi yang lebih tepat lantaran penyakit Jakarta tersebut kerap sulit diobati. Perpindahan ibu kota dinilai lebih menguntungkan jika dibandingkan harus terus menerus menelan rugi akibat kemacetan Jakarta tadi.

"Pemborosan-pemborosan itu sudah bukan masa nya lagi bagi kita untuk mengkompromikan. Akan lebih murah lagi anggaran tadi dipakai salah satunya untuk pemindahan ibu kota saja dan program-program yang lain," katanya dalam diskusi Perspektif Indonesia di Gado-gado Boplo, Jakarta, Sabtu (4/5/2019).

Biaya perpindahan ibu kota sendiri diproyeksikan sebesar Rp 400-500 triliun. Anggaran tersebut kata dia akan seminimal mungkin membebani keuangan negara karena akan melibatkan skema pembiayaan kerja sama dengan badan usaha atau swasta.

"Arahan dari Presiden akan sedikit sekali pakal APBN. Karena, APBN nantinya akan diambil dari anggaran multi year," katanya. https://bit.ly/2raE7oZ

Pindah Ibu Kota Butuh Rp 400 T, Duitnya dari Mana?

Pemerintah tengah gencar mematangkan rencana pindah ibu kota. Biaya yang diproyeksikan sekitar Rp 400-500 triliun.

Dari mana sumber pendanaan untuk merealisasikan rencana tersebut?

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika mengatakan, pemerintah tak bakal banyak menggunakan APBN dalam pembiayaan pindah ibu kota. Dia bilang, nantinya pembiayaan pembangunan ibu kota baru akan banyak bersumber dari badan usaha milik negara (BUMN) maupun swasta.

"Pemerintah sendiri nanti akan sangat minimal menggunakan dana dari APBN. Terbatas sekali," katanya dalam acara diskusi perspektif Indonesia di Gado-gado Boplo, Jakarta, Sabtu (4/5/2019).

Untuk itu, Erani mengimbau agar masyarakat tidak khawatir terkait urusan pembiayaan perpindahan ibu kota. Dia bilang, skema dengan porsi APBN seminim mungkin sudah disiapkan.

"Bapak Presiden sudah menyampaikan hal ini. Nantinya tidak banyak (APBN), hanya terbatas saja," katanya.

Selain itu, Erani menjelaskan bahwa penggunaan APBN nantinya tak akan digunakan secara langsung. Maksudnya, seluruh pembiayaan ibu kota baru dari beberapa persen APBN akan dicicil.

"Arahan dari Presiden akan sedikit sekali pakal APBN. Karena, APBN nantinya akan diambil dari anggaran multi year," ujar dia.  

Apa Saja yang Akan Ada di Ibu Kota Baru RI?

Rencana pemindahan ibu kota baru sudah disiapkan. Desain awal atau kajian yang diperlukan sudah dipresentasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dalam rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan ini.

"Kajiannya sudah ada dari Bappenas untuk segala keperluan pemindahan ibu kota," ungkap Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika dalam diskusi di Gado-gado Boplo, Jakarta, Sabtu (4/5/2019).

Lalu, apa saja yang akan ada di ibu kota baru nanti?

Nantinya, dalam rencana ini hanya pusat pemerintahan dan negara saja yang pindah. Sedangkan, untuk pusat bisnis dan keuangan bakal tetap berada di Jakarta. https://bit.ly/2O7ninZ

Demi Hapus 'Beban' Jakarta, Anies Bakal Terbitkan Obligasi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menebitkan obligasi daerah guna memenuhi kebutuhan investasi sebesar Rp 571 triliun selama 10 tahun hingga 2030.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, obligasi ini akan dimanfaatkan sebagai modal membebaskan beban yang selama ini ditanggung wilayah yang dipimpinnya.

Anies bercerita, total investasi Rp 571 triliun itu akan dipenuhi dengan bermacam skema, mulai dari APBN, APBD, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dan investasi sewasta.

"Salah satunya (menerbitkan obligasi), masuknya ke APBD," kata Anies di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Sayangnya, Anies mengaku belum bisa menjelaska secara detil mengenai rencana penerbitan obligaai daerah tersebut.

"Saya belum bisa ngomong. Yang jelas buat investor, Jakarta menarik karena return-nya yang jelas," tegas Anies.

Dapat diketahui, Anies mengaku telah melaporkan kebutuhan investasi percepatan pembangunan Jakarta sebesar Rp 571 triliun kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kebutuhan investasi itu, kata Anies dalam rangka membebaskan Jakarta dari segala bentuk beban, mulai dari kemacetan hingga krisis air bersih.

Dikatakan Anies, investasi sebesar Rp 571 triliun nantinya akan digunakan untuk pembangunan perumahan, sistem transportasi massal seperti kereta api, LRT, MRT, hingga jaringan bus. Lalu, investasi jumbo itu juga akan digunakan untuk sistem utilitas seperti jaringan pembuangan air, hingga sistem air bersih. https://bit.ly/35kiKAc

Anies Sebut Pembangunan Tetap Jalan dengan atau Tanpa Ibu Kota di DKI

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan rencana pemindahan ibu kota tak akan mengganggu pembangunan di DKI Jakarta. Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta mengusulkan rancangan anggaran untuk pembangunan infrastruktur hingga 2030. Ada 9 proyek yang diajukan Pemprov DKI Jakarta senilai Rp 571 triliun.

"Kemarin di dalam sidang, digariskan oleh Bapak Presiden bahwa ini dua hal yang berbeda, yang itu adalah untuk memang melakukan pembangunan di DKI Jakarta dengan atau tanpa ibu kota di DKI, pembangunan itu tetap akan dilakukan dan itu komitmen," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Sabtu (4/5/2019).

Anies menjelaskan dana Rp 571 triliun bukan usulan anggaran yang diminta Pemprov DKI ke pemerintah pusat, melainkan dana yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur di Jakarta. Nah, dari mana sumber dana sebesar itu? Menurut Anies sumber dananya bisa lewat pinjaman, kerja sama swasta dan pemerintah, hingga anggaran Pemprov DKI.

Hingga saat ini, kata Anies, belum diputuskan porsi masing-masing sumber dana tersebut.

"Jadi bukan DKI minta ke pusat, tapi proyek itu kalau nanti menggunakan dana pinjaman, menggunakan investasi internasional akan membutuh persetujuan dari pusat. Nah, kemarin persetujuan sudah diberikan. di awal itu, tapi bukan pemerintah pusat akan mengalokasikan anggaran ke DKI," tutur mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Sebagai informasi, Kepala Bapennas Bambang Brodjonegoro menjelaskan anggaran yang dibutuhkan Pemprov DKI untuk membangun Jakarta hingga 2030 sebesar Rp 571 triiun. Hal ini disampaikan saat memberikan arahan Musrenbang di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2019). Anggaran itu salah satunya untuk pembangunan jaringan MRT sebesar Rp 214 Triliun. https://bit.ly/2D2fWfd