Sri Mulyani hingga Tito Sepakat Telusuri 'Desa Hantu'

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku akan menelusuri 'desa hantu' atau desa fiktif yang dikabarkan dapat aliran uang dari program dana desa.

Sri Mulyani tidak sendiri, dirinya sepakat melakukan penelusuran bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. Upaya yang dilakukan adalah memverifikasi data desa.

"Kemarin pembahasan mengenai apakah seluruh desa adalah desa yang legitimate atau verified kita sekarang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa untuk benar-benar mengidentifikasi beberapa yang diidentifikasi atau yang disinyalir bukan merupakan desa-desa yang legitimate mendapatkan," kata Sri Mulyani di komplain Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Selain memverifikasi, Sri Mulyani juga akan memperketat proses pencairan dana desa yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Khusus tahun 2019, Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 70 triliun untuk dana desa dan tahun 2020 meningkat menjadi Rp 72 triliun.

"Kita juga memiliki mekanisme agar transfer tidak otomatis langsung kepada account tanpa verifikasi, jadi kita akan memperkuat dari mekanismenya," jelas dia. https://bit.ly/2DhjHh2

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pun mengaku masih menunggu hasil audit yang dilakukan oleh BPKP dan BPK terkait benar atau tidak mengenai desa 'hantu'.

Selama ini, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa transfer atau pencairan dana desa berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri. Oleh karenanya, dirinya bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, PDTT sepakat menunggu hasil audit BPKP dan BPK.

"Kalau bocor ya nanti kan kita melihat BPK yang melakukan audit ya. Kalau kita kan mekanismenya mentransfer sesuai dengan APBD dan data dari Kementerian Dalam Negeri, nanti kita lihat," ungkap dia.

Fakta-fakta Seputar Dana Desa yang Disedot 'Desa Hantu'

 Program dana desa memiliki tujuan yang sangat besar, yaitu memajukan desa di seluruh Indonesia. Mulai dari kapasitas sumber daya manusia (SDM) hingga ketersediaan infrastruktur di wilayah tersebut.

Program dana desa sudah diimplementasikan Pemerintah sejak 2015 hingga saat ini. Anggarannya yang besar dan terua bertambah setiap tahunnya justru diduga dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satu caranya adalah munculnya desa tak berpenduduk alias desa 'hantu'.

Desa 'hantu' di sini bukan desa berhantu. Melainkan sengaja dibentuk untuk mendapatkan aliran uang dari program dana desa.

Berdasarkan rangkuman detikcom, Sabtu (9/11/2019), program dana desa dimulai tahun 2015. Pada saat itu, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20,7 triliun. Melihat banyak perubahan pembangunan infrastruktur di desa, pada tahun selanjutnya alokasi anggaran dana desa naik drastik menjadi Rp 46,98 triliun di tahun 2016.

Anggaran tersebut kembali ditingkatkan oleh Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla (JK) pada saat itu. Di mana, tahun 2017 ditetapkan anggaran dana desa sebesar Rp 60 triliun. Sedangkan tahun 2018, naik menjadi Rp 70 triliun.

Pada tahun 2019, Pemerintah memutuskan untuk tetap mengalokasikan anggaran dana desa sebesar RP 70 triliun. Anggaran tersebut disalurkan untuk 74.597 desa. Dengan begitu Pemerintah sudah mengeluarkan anggaran untuk program dana desa sebesar Rp 267,62 triliun. https://bit.ly/2KVDkzf

Sri Mulyani Bakal Rebut Kembali Dana Desa yang Disedot 'Desa Hantu'

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tak main-main terhadap oknum di balik desa fiktif atau 'desa hantu'. Dirinya tidak rela jika dana desa diambil oleh oknum yang mengambil keuntungan pribadi dengan cara yang salah itu.

Dia menegaskan jika ketahuan ada desa yang merupakan desa fiktif maka dana desa yang sudah terlanjur ditransfer akan diambil kembali.

"Kalau ada daerah yang ketahuan ada dana desa yang ternyata desanya tidak legitimate, ya kita bekukan. Kalau sudah terlanjur transfer (dana desa) ya kita ambil lagi," kata dia di hadapan para kepala daerah di Kantor Ditjen Pajak Pusat, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Dirinya meminta peran serta kepala daerah dalam rangka menindak desa fiktif. Menurutnya kepala daerah yang lebih tahu mengenai kondisi di wilayahnya.

"Ya pemerintah daerahnya dong, yang tahu kan di daerah. Padahal sudah banyak berjenjang diawasinya. Kita berharap para pimpinan daerah betul-betul memiliki pengetahuan mengenai desa di dalam masing-masing," jelasnya.

Di pemerintah pusat, Sri Mulyani mengata bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. https://bit.ly/33lJZJw

"Kami bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Menteri Desa akan terus bekerja erat merapihkan database itu," tambahnya.

Sri Mulyani Kumpulkan Kepala Daerah, Beri Wejangan Soal Dana Desa

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati hari ini mengumpulkan kepala daerah dalam rangka melakukan sosialisasi transfer ke daerah dan dana desa 2020.

Dalam kegiatan tersebut, Sri Mulyani memberikan pengarahan ke kepala daerah untuk mengelola anggaran yang disalurkan ke seluruh daerah di Indonesia.

"Siang hari ini kita Alhamdulillah bisa berkumpul untuk sosialisasi transfer ke daerah dan dana desa untuk 2020," kata Sri Mulyani di Kantor Ditjen Pajak Pusat, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Menurutnya sosialisasi ini bertepatan dengan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada seluruh kementerian/lembaga dan juga pemerintah daerah di Istana Negara, Jawa Pusat, hari ini.

"Jadi dari sisi waktu ini tepat menggunakan momentum penyerahan DIPA dalam sosialisasi dana transfer ke daerah dan dana desa," sebutnya.

Dalam kesempatan sebelumnya, disebutkan pemberian DIPA 2020 juga dilakukan secara simbolik kepada 10 K/L dan beberapa pemerintah daerah. Namun, yang perlu diingat dengan pemberian DIPA maka menandakan bahwa proses belanja barang hingga lelang proyek bisa dimulai.

"Mengingat DIPA merupakan dokumen APBN yang menjadi acuan bagi seluruh menteri, para pimpinan lembaga, dan Pemda dalam melaksanakan seluruh program pembangunan pemerintah, dalam rangka wujudkan visi misi Presiden Wapres, yakni Indonesia Maju," kata Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Sri Mulyani bilang, tahun depan merupakan awal kabinet Indonesia Maju melaksanakan program yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024. APBN 2020, kata Sri Mulyani memiliki peran strategis bagi Pemerintah dalam mencapai sasaran pembangunan nasional. https://bit.ly/2KUIUSn