Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tak main-main terhadap oknum di balik desa fiktif atau 'desa hantu'. Dirinya tidak rela jika dana desa diambil oleh oknum yang mengambil keuntungan pribadi dengan cara yang salah itu.
Dia menegaskan jika ketahuan ada desa yang merupakan desa fiktif maka dana desa yang sudah terlanjur ditransfer akan diambil kembali.
"Kalau ada daerah yang ketahuan ada dana desa yang ternyata desanya tidak legitimate, ya kita bekukan. Kalau sudah terlanjur transfer (dana desa) ya kita ambil lagi," kata dia di hadapan para kepala daerah di Kantor Ditjen Pajak Pusat, Jakarta, Kamis (14/11/2019).
Dirinya meminta peran serta kepala daerah dalam rangka menindak desa fiktif. Menurutnya kepala daerah yang lebih tahu mengenai kondisi di wilayahnya.
"Ya pemerintah daerahnya dong, yang tahu kan di daerah. Padahal sudah banyak berjenjang diawasinya. Kita berharap para pimpinan daerah betul-betul memiliki pengetahuan mengenai desa di dalam masing-masing," jelasnya.
Di pemerintah pusat, Sri Mulyani mengata bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. https://bit.ly/33lJZJw
"Kami bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Menteri Desa akan terus bekerja erat merapihkan database itu," tambahnya.
Sri Mulyani Kumpulkan Kepala Daerah, Beri Wejangan Soal Dana Desa
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati hari ini mengumpulkan kepala daerah dalam rangka melakukan sosialisasi transfer ke daerah dan dana desa 2020.
Dalam kegiatan tersebut, Sri Mulyani memberikan pengarahan ke kepala daerah untuk mengelola anggaran yang disalurkan ke seluruh daerah di Indonesia.
"Siang hari ini kita Alhamdulillah bisa berkumpul untuk sosialisasi transfer ke daerah dan dana desa untuk 2020," kata Sri Mulyani di Kantor Ditjen Pajak Pusat, Jakarta, Kamis (14/11/2019).
Menurutnya sosialisasi ini bertepatan dengan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada seluruh kementerian/lembaga dan juga pemerintah daerah di Istana Negara, Jawa Pusat, hari ini.
"Jadi dari sisi waktu ini tepat menggunakan momentum penyerahan DIPA dalam sosialisasi dana transfer ke daerah dan dana desa," sebutnya.
Dalam kesempatan sebelumnya, disebutkan pemberian DIPA 2020 juga dilakukan secara simbolik kepada 10 K/L dan beberapa pemerintah daerah. Namun, yang perlu diingat dengan pemberian DIPA maka menandakan bahwa proses belanja barang hingga lelang proyek bisa dimulai.
"Mengingat DIPA merupakan dokumen APBN yang menjadi acuan bagi seluruh menteri, para pimpinan lembaga, dan Pemda dalam melaksanakan seluruh program pembangunan pemerintah, dalam rangka wujudkan visi misi Presiden Wapres, yakni Indonesia Maju," kata Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11/2019).
Sri Mulyani bilang, tahun depan merupakan awal kabinet Indonesia Maju melaksanakan program yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024. APBN 2020, kata Sri Mulyani memiliki peran strategis bagi Pemerintah dalam mencapai sasaran pembangunan nasional. https://bit.ly/2KUIUSn
Tidak ada komentar:
Posting Komentar