Cawapres 02 Sandiaga Uno mengusulkan pengembangan pariwisata halal di Bali. Sebenarnya berapa banyak sih turis mancanegara yang datang dari negara Islam?
"Kami cuma sebutkan Timur Tengah saja," kata Kadis Pariwisata Bali, Anak Agung Gede Yuniartha lewat pesan singkat, Rabu (27/2/2019).
Dari data kedatangan penumpang di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mencatat peningkatan kedatangan wisatawan mancanegara di Januari 2019 ini. Dari data tersebut kunjungan turis asal China masih mendominasi dengan jumlah 115.877 orang, lalu disusul Australia, dan India. Turis Timur Tengah atau negara mayoritas Islam, ternyata tidak dominan.
Sementara itu detikTravel juga menelusuri dari data Badan Pusat Statistik, jumlah kunjungan wisatawan periode Januari-Desember 2018 ke Bali mencapai 6.070.473 wisatawan. Menurut kebangsaan, wisman yang tercatat paling banyak datang ke Bali pada Januari-November 2018 adalah wisman dengan kebangsaan Tiongkok (22,99 persen) dan Australia (19,16 persen).
Kemudian setelah itu ada India (5,75 persen), Inggris (4,51 persen), Jepang (4,29 persen), AS (3,84 persen), Prancis (3,37 persen), Jerman (3,15 persen), Malaysia (3,06 persen), dan Korea Selatan (2,33 persen). Kalaupun disebut turis Muslim, kemungkinan mereka dari Malaysia atau sebagian turis India.
Dari jumlah tersebut turis India mengalami peningkatan 5,83 persen dibandingkan tahun sebelumnya dengan jumlah kunjungan 353.894 wisatawan. Sementara itu, kunjungan turis asal Malaysia tercatat berada di peringkat kedelapan. Dari catatan BPS itu, kunjungan turis asal Malaysia sebanyak 194.760 orang.
Dari data tersebut Bandara Ngurah Rai dan BPS, turis dari negara Islam ternyata belum dominan di Bali. Sedangkan untuk rata-rata para turis asing bermalam 3-4 hari di Kabupaten Badung maupun Kota Denpasar. Para turis mancanegara ini rata-rata menginap di hotel bintang empat.
Sebelumnya, usul mengembangkan wisata halal itu disampaikan Sandiaga saat kampanye di Bali. Cawapres nomor urut 02 itu menuturkan ceruk pasar wisata halal sangat menggiurkan.
"Prabowo-Sandi fokus untuk memberdayakan UMKM, meningkatkan kewirausahaan dan di Bali sendiri pariwisata kita harapkan pariwisata akan lebih baik dan multiplayer-nya banyak sekali kepada UMKM. Salah satunya juga pariwisata halal, banyak potensinya, dan sekarang banyak diambil oleh Bangkok, Thailand," kata Sandiaga di Hotel Alkyfa, Jl Pura Demak, Pemecutan Klod, Denpasar, Bali, Minggu (24/2).
"Kita ingin Bali, Indonesia secara umum juga ngambil potensi pariwisata halal yang konon kabarnya di atas Rp 3.000 triliun potensinya. Ini sangat luar biasa potensinya kalau bisa kita ambil untuk gerakan ekonomi di Bali," sambung pasangan Prabowo Subianto itu.
Sudah Punya Wisata Halal, Wacana Wisata Medis di NTB Dapat Penolakan
Ketika Bali berwacana soal wisata halal, NTB malah berwacana wisata medis. Namun, identitas wisata halal yang melekat, disebut lebih cocok di sana.
Keterbatasan sumberdaya dan belum siapnya infrastruktur menjadi sebagian dari kendala Pemprov NTB yang ingin menerapkan medical tourism di daerah yang terlebih dahulu menyandang label halal tourism.
Salah satu program yang dicanangkan Gubernur NTB Zulkieflimansyah ingin membuat medical tourism di pulau Lombok, dinilai belum tepat. Program medical tourism itu dikritisi dan mencuat saat PDI-P melontarkan pandangan umum fraksi pada rapat paripurna DPRD NTB atas 4 rancangan Perda prakarsa Pemprov NTB.
Bermula saat dr Syamsul Hidayat yang pada mutasi jabatan sebelumnya telah dilantik menjadi sekretaris di Dinas Pariwisata NTB. Ketua Fraksi PDI-P DPRD NTB, Ruslan Turmuzi mengatakan kebijakan Pemprov dengan adanya medical tourism yang ingin diterapkan di Lombok itu mencoba mencontoh seperti yang sudah ada di negara Singapura dan Malaysia.
"Apa kira-kira yang akan dipromosikan oleh pemerintah provinsi ini terkait dengan medical tourism itu. Semestinya kita fokus saja pada apa yang menjadi tujuan berwisata ke Lombok ini, wisata pantai, alam, budaya," ujar Ruslan kepada detikTravel, Selasa (26/2/2019).
Anggota Komisi IV DPRD NTB ini juga menilai keterbatasan infrastruktur yang dimiliki dengan kurangnya sumberdaya dokter spesialis dan rumah sakit bertaraf internasional jadi kendala utama.
"Kebijakan seperti itu kan hanya untuk menghibur saja, karena sebagai alat pembenar kenapa dijadikan Sekretaris Dinas Pariwisata dokter, karena ingin seperti medical tourism itu," ungkapnya.
Namun belakangan terungkap dalam rentang waktu yang tidak lama setelah dilantik, Sekdis Pariwisata NTB yang berlatar belakang dokter itu dipindah tugaskan sebagai direktur di RSUD Kabupaten Lombok Utara.
Menurut dia, Pemprov NTB semestinya lebih fokus pada Lombok yang terlebih dahulu dikenal punya predikat dan prestasi sebagai wisata halal yang telah mendunia. Bukan pada program pengembangan pariwisata kesehatan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar