Jabatan komisaris utama PT Pertamina (Persero) resmi diemban Basuki Tjahaja Purnama (Ahok/BTP). Istana menaruh harapan besar kepada Ahok untuk menyelesaikan berbagai masalah di perusahaan BUMN yang bergerak di bidang migas tersebut.
Ahok menjabat sebagai Komut Pertamina berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang telah dilakukan di Kementerian BUMN pada hari Senin (25/11). Sebelum peresmian Ahok sebagai Komut, suara miring penolakan dan cacian pun bermunculan. Namun tak sedikit pula yang membela Ahok.
Dirinya pun kembali menanggapi penolakan dari serikat pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina terhadap dirinya. Kata Ahok, mereka lupa bahwa dirinya sudah pernah mencicipi kamar tahanan di Mako Brimob.
"Ya kan dia belum kenal saya kan. Dia kan nggak tahu saya sudah lulusan S3 dari Mako Brimob," kata Ahok singkat di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin (25/11).
Terlepas dari pro-kontra yang bermunculan, Istana meyakini Ahok merupakan figur yang tepat untuk posisi Komut Pertamina. Istana mengungkap proses panjang dalam menyeleksi Ahok melalui tim penilai akhir (TPA) yang diketuai Presiden Jokowi.
"Proses rekrutmen seseorang menjadi direksi, terutama direktur utama maupun komisaris utama, di BUMN itu melalui Tim Penilai Akhir (TPA) di mana ketuanya presiden, sekretarisnya saya, kemudian Pak Erick dan menteri terkait. Nah dalam proses itu, prosesnya panjang. Kita lihat berbagai faktor," kata Seskab Pramono Anung di gedung Setkab, Jakarta Pusat, Senin (25/11).
TPA pada akhirnya memilih Ahok menjadi Komut Pertamina karena ingin menyelesaikan sejumlah persoalan bangsa. Mereka ingin Pertamina dibenahi. https://bit.ly/2OLZLbc
"Nah kenapa diputuskan Pak Ahok jadi komisaris utama di Pertamina, karena memang kita menyadari bahwa persoalan bangsa ini salah satunya mengenai current account deficit dan itu yang memberikan kontribusi cukup besar adalah Pertamina dan PLN," jelas Pramono.
"Maka dengan program B20, yang sekarang B30, kalau di internalnya Pertamina tidak dilakukan pembenahan, impor minyaknya sangat besar, inilah yang menyebabkan tekanan terhadap neraca transaksi berjalan kita," sebut Pramono.
Pramono menyebut Ahok bakal mengawasi berbagai masalah yang dijabarkannya tadi. Dia menyebut Pertamina harus berubah.
"Sehingga dengan demikian penugasan Pak Ahok paling utama di Pertamina adalah hal-hal berkaitan dengan itu. Untuk memberikan pengawasan jangan sampai Pertamina tidak mau berubah, masih berkeinginan masih impor minyak padahal kita sudah punya substitusinya di antaranya adalah CPO baik B20, B30 yang akan dikembangkan menjadi B50," pungkasnya.
Ahok Komut Pertamina, Puan: Anggota Nggak Wajib Mundur dari Partai
Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut posisi Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina tidak mempengaruhi status eks Gubernur DKI itu di partai politik. Menurutnya, Ahok sebagai anggota tidak wajib mundur dari partai.
"Anggota parpol itu kan sebenarnya nggak diwajibkan untuk mundur kalau hanya jadi komisaris, kalau Ahok kan nggak masuk struktur (partai)," kata Puan kepada wartawan di Plaza Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019).
Meski begitu, Ketua DPP PDIP menyerahkan keputusan tersebut kepada partai dan kepada Ahok. Dia mengaku tidak berhak memutuskan posisi Ahok.
"Bukan saya yang menentukan, kita lihat lah gimana nanti," ucapnya. https://bit.ly/34r5Ale
Tidak ada komentar:
Posting Komentar