Pajak khusus orang kaya dinilai menjadi cara paling ampuh untuk memperbaiki keuangan negara Inggris yang tengah dilanda krisis akibat pandemi COVID-19. Setidaknya itu merupakan usulan dari para pakar pajak setempat
Melansir BBC, Rabu (9/12/2020), Wealth Tax Commission mengatakan alih-alih menaikkan pajak penghasilan atau PPN, pemerintah Inggris seharusnya melihat peluang pajak pada jutawan.
Mereka memberikan usulan, dengan menambah pajak 1% saja dari keluarga jutaan dengan batas kekayaan 1 juta pound sterling akan meningkatkan pendapatan pajak Inggris sebanyak 260 miliar pound sterling selama lima tahun.
Meskipun Departemen Keuangan Inggris mengatakan telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan orang kaya membayar kewajiban pajak mereka secara adil.
Memang krisis virus korona telah menyebabkan belanja publik pemerintah Inggris melonjak. Tahun ini saja pemerintah Inggris menghabiskan 280 miliar pound sterling untuk tindakan memerangi COVID-19 dan mendukung ekonomi Inggris. Termasuk di dalamnya 73 miliar pound sterling untuk skema dukungan pekerjaan.
Komisi Pajak Kekayaan, sebuah badan yang terdiri dari akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi pajak, mengatakan bahwa pemerintah Inggris harus mempertimbangkan pajak atas orang kaya jika memutuskan untuk menaikkan pajak.
Langkah itu dianggap lebih adil daripada menaikkan pajak atas pendapatan, pajak atas pembelian barang atau dengan meningkatkan kontribusi asuransi nasional, kata Wealth Tax Commission.
Ada indikasi bahwa krisis virus korona telah meningkatkan ketimpangan pendapatan. Institute for Fiscal Studies melaporkan pada bulan Juni bahwa 10% penerima terbawah adalah yang paling mungkin memiliki pekerjaan di sektor yang telah ditutup atau tidak dapat dilakukan dari rumah.
https://nonton08.com/movies/three-ladies/
Keluar dari Uni Eropa, Inggris Mulai Rayu AS
Inggris berencana menurunkan tarif untuk masuknya produk dari perusahaan kedirgantaraan asal Amerika Serikat (AS). Kebijakan itu merupakan bagian dalam upaya upaya untuk mencapai kesepakatan perdagangan dengan AS pasca-Brexit.
Melansir BBC, Rabu (9/12/2020), pada bulan November, Uni Eropa mengenakan bea masuk hingga 25% terhadap produk AS yang nilainya mencapai US$ 4 miliar. Kebijakan itu sebagai pembalasan atas bantuan negara ilegal yang diberikan kepada Boeing.
Namun kebijakan itu akan ditangguhkan di Inggris mulai 1 Januari, ketika periode transisi pasca-Brexit saat ini berakhir.
Menteri Perdagangan Internasional Inggris, Liz Truss mengatakan Inggris ingin mencari kompromi dengan mereka.
"Sebagai negara perdagangan yang merdeka, kami akhirnya memiliki kemampuan untuk membentuk tarif ini," katanya.
"Pada akhirnya, kami ingin meredakan konflik dan mencapai penyelesaian kesepakatan sehingga kami dapat memperdalam hubungan perdagangan kami dengan AS," tambahnya.
Perseteruan atas subsidi pesawat untuk Boeing dan pesaingannya asal Eropa, Airbus sebenarnya telah terjadi sebelum masa jabatan Presiden AS Donald Trump. Tetapi ketegangan perdagangan antara kedua sekutu meningkat baru-baru ini.
Pemerintahan Donald Trump menghantam Uni Eropa (UE) dengan tarif barang senilai US$ 7,5 miliar sebagai pembalasan atas dukungan negara yang diberikan kepada Airbus. Produk seperti wiski Scotch pun terpengaruh.
Namun, Grup ADS, yang mewakili industri kedirgantaraan Inggris, mengatakan bahwa pihaknya kecewa karena Inggris membuat keputusan tanpa mengamankan beberapa tindakan timbal balik untuk menyelesaikan perselisihan ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar