Krisis Corona di India terus memburuk saat kembali mencetak rekor kasus harian COVID-19, yaitu 261.500 kasus per Minggu (18/4/2021). Total kasus mencapai 14,8 juta, posisi kedua, negara terparah akibat COVID-19 setelah Amerika Serikat.
Ibu kota India, New Delhi, mencatat 25.500 kasus virus Corona dalam 24 jam terakhir. Kota yang paling parah terdampak COVID-19 di India ini bahkan hanya memiliki tempat tidur kurang dari 100, di seluruh RS untuk warganya yang lebih dari 20 juta orang.
Hal ini diungkapkan Kepala Menteri Arvind Kejriwal, saat media sosial dibanjiri dengan keluhan warga India soal kurangnya tempat tidur RS, tabung oksigen, hingga obat-obatan.
"Kekhawatiran yang lebih besar adalah bahwa dalam 24 jam terakhir angka positivity rate meningkat menjadi sekitar 30 persen dari sebelumnya 24 persen. Kasus-kasus meningkat sangat cepat. Tempat tidurnya cepat terisi," kata Kejriwal dalam jumpa pers.
New Delhi lockdown
New Delhi, yang memberlakukan jam malam akhir pekan, adalah salah satu kota yang paling parah terkena dampak lonjakan COVID-19 di India. Gelombang besar kedua Corona membebani infrastruktur kesehatan.
Ketika kasus-kasus meningkat di seluruh India, kritik keras dilontarkan soal bagaimana pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi bersikap menangani krisis kesehatan khususnya COVID-19. Sebab, festival keagamaan dan demonstrasi pemilihan umum yang dihadiri oleh ribuan orang terus berlanjut.
Pemerintah India sebelumnya melonggarkan kebijakan lockdown pada awal 2021, meskipun beberapa wilayah termasuk New Delhi dan negara bagian Maharashtra, tetap melakukan pembatasan lokal. New Delhi telah mengizinkan ruang bioskop beroperasi dengan kapasitas 30 persen dan orang-orang bebas bergerak selama hari kerja.
Namun, kini New Delhi kembali menerapkan lockdown selama dua pekan ke depan.
"Tidak ada pilihan selain New Delhi lockdown selama 1-2 minggu," kata Dr Ambrish Mithal, dokter endokrinologi dan diabetes terkemuka di operator rumah sakit Max Healthcare, menambahkan bahwa kebijakan jam malam akhir pekan tidak akan berhasil.
"(Situasi) saat ini tidak dapat diatur," katanya di Twitter.
Di tengah laporan kekurangan pasokan oksigen dan obat-obatan penting seperti obat antivirus Remdesivir, Modi pada hari Sabtu meminta pihak berwenang untuk mendorong semua upaya meningkatkan produksi vaksin COVID-19 dan meminta timnya untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah.
https://nonton08.com/movies/botany-bay/
Dahlan Iskan Ikut Uji Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto
- Dahlan Iskan ikut uji vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto. Menurut peneliti utama uji klinis Fase II vaksin Nusantara Kolonel dr Jonny, Dahlan Iskan tengah menjalani pengambilan sampel darah.
"Ada Pak Dahlan Iskan baru datang. Masih pengambilan sampel," ucap Kolonel dr Jonny, dikutip dari CNNIndonesia.com.
Dahlan Iskan tiba di RSPAD sekitar 8 pagi. Diberitakan sebelumnya, selain Dahlan Iskan sejumlah tokoh juga menjalani uji vaksin Nusantara. Termasuk Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan sejumlah anggota DPR.
Adapula Adian Napitupulu hingga Ashanty yang memiliki komorbid, ikut menjalani uji vaksin Nusantara. Namun, uji vaksin berbasis sel dendritik yang dilaksanakan di RSPAD Gatot Soebroto ini menuai pro-kontra.
Bagaimana tidak, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menegaskan banyak evaluasi dari uji vaksin Nusantara Fase I yang harus lebih dulu diperbaiki. Catatan ini sekaligus menegaskan pihak peneliti tak bisa lanjut ke Fase II tanpa evaluasi uji vaksin di Fase I.
Salah satu yang disoroti BPOM yaitu terkait kaidah klinis dalam pengembangan vaksin Nusantara tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Begitu juga dalam tahap produksi.
Sejumlah tokoh dan para pakar kesehatan mendukung penuh sikap BPOM yang dinilai independen. Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia dr Daeng M Faqih juga menepis tudingan BPOM tidak profesional.
"Kalau kita mengatakan BPOM tidak profesional, sudah buyar semua itu obat-obatan dan vaksin yang sudah ribuan bahkan mungkin jutaan, karena ini kan pekerjaan sehari-hari BPOM," tegas dr Daeng.
"Apakah DPR itu bisa mengawasi kinerja BPOM sebagai negara? Boleh, tapi menurut hemat saya apa yang dilakukan DPR itu mengawasi kinerja, tidak mengambil alih kinerja," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar