India menyatakan kekhawatirannya akan varian Delta Plus, mutasi dari varian Delta, setelah hampir lebih dari puluhan kasus terdeteksi di seluruh negeri.
Varian Delta Plus atau AY.1, yang pertama kali diidentifikasi di Eropa, telah menginfeksi 22 pasien yang ditemukan di bagian negara Maharashtra, Kerala dan Madhya Pradesh.
Kementerian Kesehatan India mengatakan Delta Plus menunjukkan peningkatan penularan dan menyarankan ketiga negara bagian untuk meningkatkan pengujian.
"Berdasarkan temuan baru-baru ini dari INSACOG (Indian SARS-CoV-2 Genomic Consortia), kementerian kesehatan telah memperingatkan dan memberi tahu Maharashtra, Kerala dan Madhya Pradesh mengenai varian Delta Plus dari COVID-19 yang ditemukan di negara-negara bagian ini," tulis pernyataan kementerian tersebut dikutip dari Al Jazeera, Rabu (23/6/2021).
Salah satu pejabat kementerian, Elizabeth Puranam mengatakan pejabat kesehatan India telah mengidentifikasi tiga karakteristik varian Delta Plus.Konsorsium tersebut tidak hanya ditugaskan untuk mengurutkan seluruh genom virus, tetapi juga memberikan masukan tepat waktu tentang langkah-langkah respons kesehatan masyarakat yang tepat untuk diadopsi oleh negara bagian.
"Yang pertama meningkatkan transmisibilitas, yang kedua lebih mengikat reseptor sel paru-paru, dan juga ada potensi pengurangan respons antibodi," katanya.
Pakar kesehatan telah memperingatkan bahwa varian Delta Plus dapat memicu gelombang ketiga COVID-19 di India.
Kementerian Kesehatan India juga mengatakan varian Delta Plus juga telah ditemukan setidaknya di sembilan negara, termasuk Inggris, Amerika Serikat, Jepang, Rusia, India, Portugal, Swiss, Nepal, dan China.
https://trimay98.com/movies/compatibility/
Cegah Bullying, TikTok Hadirkan Fitur Hapus Komentar Massal
Sebagai bagian dari upaya memerangi tindakan bullying di platormnya, TikTok memperkenalkan serangkaian fitur baru yang membuat penggunanya dapat merasa aman dari serangan bullying.
Alih-alih memoderasi setiap komentar per-akun, TikTok akan meluncurkan opsi yang memungkinkan pengguna dapat menghapus banyak komentar sekaligus dan memudahkan pemilik akun membatasi komentar yang melanggar aturan di postingan mereka.
Selain itu, TikTok juga akan memungkinkan pengguna memblokir berbagai akun secara berkelompok dan memudahkan pengguna memutuskan siapa saja yang dapat melihat konten mereka.
Untuk mengakses fitur-fitur ini, pengguna bisa tap ikon pensil di sudut kiri atas aplikasi untuk membuka menu atau menekan lama pada komentar tertentu yang kemudian akan memungkinkan mereka untuk menandai serangkaian komentar dan akun lain yang terhapus atau terblokir.
Dilansir detiKINET dari Hypebeats, fitur tersebut akan diluncurkan pertama kali di Inggris, Spanyol, Korea Selatan, Vietnam, Thailand, dan Uni Emirat Arab, dan akan hadir di negara lain termasuk AS dalam beberapa minggu berikutnya.
Marak Kebocoran Data, Apa Kabar RUU Pelindungan Data Pribadi?
Indonesia kembali digemparkan dengan kasus kebocoran data pribadi yang kini melibatkan 279 juta data penduduk Indonesia. Data tersebut diduga kuat terkait data BPJS Kesehatan. Apa kabar Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP)?
RUU PDP seakan sudah menjadi keniscayaan yang dibutuhkan seiring masifnya penggunaan internet. Pakar internet Pratama Persadha mempertanyakan RUU PDP yang sampai saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI dan Pemerintah hingga disahkannya aturan tersebut.
Menurut Pratama, penguatan sistem dan Sumber Daya Manusia (SDM) harus ditingkatkan, adopsi teknologi utamanya untuk pengamanan data juga perlu dilakukan.
Indonesia sendiri masih dianggap rawan peretasan karena memang kesadaran keamanan cyber masih rendah. Yang terpenting dibutuhkan UU PDP yang isinya tegas dan ketat seperti di eropa. Ini menjadi faktor utama, karena banyak peretasan besar di Tanah Air yang menyasar pencurian data pribadi.
"Prinsipnya, memang data pribadi ini menjadi incaran banyak orang. Sangat berbahaya bila benar data bocor dari BPJS. Karena datanya valid dan bisa digunakan sebagai bahan baku kejahatan digital terutama kejahatan perbankan. Dari data ini bisa digunakan pelaku kejahatan untuk membuat KTP palsu dan kemudian menjebol rekening korban," tuturnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar