Robert Walters Indonesia, perusahaan rekrutmen profesional spesialis berskala global mengumumkan Salary Survey 2020 yang mengungkap pasar tenaga kerja di Indonesia. Pasar tenaga kerja diprediksi akan lebih aktif pada tahun 2020 pasca kondisi politik yang lebih stabil setelah pemilihan presiden.
Dari survei tersebut diperkirakan bahwa pada tahun 2020 mendatang pekerja profesional yang dipromosikan atau berpindah pekerjaan punya kesempatan memperoleh gaji yang lebih tinggi 15-30%. Hal ini tergantung pada keahlian dan senioritas mereka.
"Diperkirakan pada tahun 2020 pekerja profesional yang dipromosikan atau berpindah pekerjaan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kenaikan gaji 15% hingga 30%," kata Country Manager Robert Walters Indonesia, Eric Mary di Gedung WTC III Jakarta, Kamis (21/11/2019).
Sedangkan bagi yang bertahan pada pekerjaannya, kenaikan gaji diperkirakan hanya sekitar 8%.
"Tidak ada alasan yang tepat untuk perusahaan membuat gaji Anda naik besar, mungkin hanya 6-7%, apalagi kalau Anda hanya menetap dari Januari ke Januari mengerjakan pekerjaan yang sama," katanya.
Jenjang karir yang jelas menjadi alasan utama orang berpindah pekerjaan di sebagian besar sektor. Sektor-sektor tersebut di antaranya akuntansi dan keuangan, perbankan dan layanan keuangan, SDM, hukum, penjualan & pemasaran dan supply chain & manufaktur.
Sementara itu di sektor teknologi, kompensasi dan tunjangan yang lebih baik menjadi faktor utama orang berpindah pekerjaan. Adapun budaya dan lingkungan kerja yang baik menjadi salah satu kepuasan kerja bagi profesional di semua sektor.
"Bila berpindah atau dipromosikan, yang pasti perusahaan akan melihat kinerja anda dan senioritasnya untuk itu (kenaikan gaji)," kata Eric. https://bit.ly/34caimu
PNS Bakal Kerja dari Rumah, Bagaimana Pengawasan Disiplinnya?
Pemerintah berencana menerapkan PNS bekerja dari rumah mulai tahun depan. Rencana ini disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat rapat kerja di DPR, Rabu (20/11/2019).
Namun, siapa yang bisa menjamin tidak ada pelanggaran disiplin selama PNS tersebut bekerja dari rumah? Pasalnya PNS terikat Peraturan Pemerintah (PP) 53 tahun 2010 tentang kedisiplinan.
"Penyimpangan PNS tinggi sekali. Tidak hanya maladministrasi, pungli (pungutan liar), macam-macam, terjadi perselingkuhan. Pertanyaannya bekerja di rumah tanpa ada pengawasan apakah nggak tambah (penyimpangannya)?" tutur pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah kepada detikcom, Kamis (21/11/2019).
Menurut Trubus dengan kemajuan teknologi tidak otomatis perilaku melanggar aturan disiplin itu bisa berubah. Contohnya, kata dia, adalah masalah alokasi anggaran dalam sistem e-budgeting Pemprov DKI Jakarta yang sempat dikritik publik.
"Karena menganggap perilaku itu otomatis mengikuti teknologi tapi kan kenyataannya, realitanya, di Jakarta sistem anggaran e-budgeting tapi kenapa terjadi penyimpangan, kan perilaku PNS sendiri," tutur Trubus.
Dia menyarankan pemerintah sebaiknya fokus terhadap hal lain yang mampu mendongkrak kinerja PNS, ketimbang mengurus bekerja dari rumah.
"Saya khawatir energinya habis menata mengenai ASN yang bekerja di rumah. Belum lagi kecemburuan di antara mereka sendiri, lah enak kerja di rumah saya harus kantor. Munculnya kinerja tidak optimal ada konflik, sementara gaji kita sama," tutur Trubus.
Sebagai informasi Tahun depan, sekitar 1.000 PNS Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) diuji coba bekerja tanpa harus ke kantor. Rencana ini sedang digodok oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Menurutnya, sah-sah saja jika PNS bekerja dari rumah, tapi ada syaratnya.
"Jadi bisa fleksibel dalam hal untuk pekerjaannya. Tetapi yang penting mereka itu men-deliver pekerjaannya, men-deliver assignment-nya bahkan dia bisa berproses dalam pengertian dia me-reply, dia bilang 'oh ini kurang tepat dan seterusnya," tuturnya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/11/2019) kemarin.
"Itu ada konsep ASN kan kalau kalian kerja ini lebih enak yang fleksibel kan, nah mungkin generasi-generasi di bawah kalian ke depan juga akan dengan cara-cara seperti itu jadi kenapa nggak kita akomodir," kata politikus PPP itu. https://bit.ly/2qzuAI9
Tidak ada komentar:
Posting Komentar