Menjelang libur Natal dan tahun baru 2021 sejumlah daerah di Indonesia mewajibkan pengunjung melakukan rapid test antigen dan swab. Daerah Istimewa Yogyakarta tidak latah.
Bali membuat kebijakan melalui perda untuk meredam penularan virus Corona. Wisatawan yang masuk Pulau Dewata melalui jalur darat diminta untuk menjalani tes rapid antigen lebih dulu sedangkan traveler yang melalui bandara I Gusti Ngurah Rai diwajibkan menjalani tes PCR. Syarat itu mulai diterapkan 18 Desember.
DKI Jakarta juga berencana untuk menjalankan kebijakan serupa menjelang libur natal dan tahun baru.
Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji, mengatakan bahwa hingga saat ini Pemda DIY tidak mengubah kebijakan menjelang libur akhir tahun. Yogyakarta mempertahankan syarat tes suhu badan dan rapid test seperti yang sudah-sudah.
"Jadi sampai dengan hari untuk (pengunjung) ke Yogya masih menggunakan ketentuan lama," katanya saat ditemui wartawan di Kompleks Kantor Gubernur DIY, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, Rabu (16/12/2020).
Lagipula, selama ini untuk wisatawan yang datang menggunakan kereta api telah diwajibkan rapid test oleh PT KAI. Sedangkan untuk wisatawan yang datang via penerbangan maka akan mengikuti kententuan dari masing-masing maskapai.
"Kalau darat kan kalau kereta (api) tetap rapid test. Tapi kalau (menggunakan) mobil sendiri (pribadi) atau bus kita masih menggunakan tes suhu," ujarnya.
Kendati demikian, selama ini Pemda Yogyakarta mewajibkan swab PCR untuk tamu-tamu Pemda dari luar daerah. Semua itu untuk mencegah penyebaran COVID-19 di DIY.
"Kalau tamu-tamu di pemerintah daerah itu memang yang dari luar daerah kita minta swab. Tapi kalau yang dari dalam daerah (DIY) kita rapid test," kata Aji.
https://maymovie98.com/movies/it-follows/
Vaksin dan Sederet Kebijakan Pemerintah yang Berubah 'Secepat Kilat'
Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menetapkan semua vaksin COVID-19 di Indonesia gratis menambah daftar kebijakan pemerintah yang cepat berganti. Perubahan keputusan itu diambil setelah Jokowi menerima masukan dari berbagai kalangan.
Dalam catatan detikcom, pemerintah sudah beberapa kali mengubah arah kebijakannya secara tiba-tiba atau cepat. Termasuk vaksin, setidaknya ada tujuh kebijakan di era Presiden Jokowi yang pernah diubah dalam waktu singkat setelah ditetapkan.
1. Vaksin Gratis
Awalnya pemerintah menetapkan program vaksinasi dibagi dua, yakni vaksin pemerintah dan vaksin mandiri. Untuk vaksin pemerintah akan diberikan gratis untuk para tenaga kesehatan hingga aparat TNI-Polri. Sedangkan vaksin mandiri disiapkan untuk masyarakat luas yang harus dibeli.
Setelah vaksin Sinovac tiba di Indonesia, muncul polemik tentang vaksin tersebut. Beberapa pihak membandingkan vaksinasi di negara lain yang memberikannya secara gratis.
Namun sebelum vaksinasi perdana dilakukan, Presiden Jokowi kemudian mengumumkan bahwa vaksin akan diberikan secara gratis kepada masyarakat dengan alasan telah menerima banyak masukan hingga akhirnya kebijakan vaksinasi ditimbang kembali.
"Hari ini saya ingin menyampaikan perkembangan vaksin COVID-19. Jadi setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi gratis tidak dikenakan biaya sama sekali," ucapnya, Rabu (16/12/2020).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar