Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta jalur masuk wisatawan diperketat ke Bali. Wisatawan wajib melakukan tes PCR atau Rapid Antigen sebelum masuk ke Bali.
Luhut yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional meminta Gubernur Bali I Wayan Koster mewajibkan semua wisatawan melakukan tes PCR dua hari sebelum ke Bali menggunakan pesawat. Sementara untuk perjalanan darat, wisatawan diwajibkan melakukan tes rapid antigen dua hari sebelum melakukan perjalanan.
"Kami minta untuk wisatawan yang akan naik pesawat ke Bali wajib melakukan tes PCR H-2 sebelum penerbangan ke Bali serta mewajibkan tes rapid antigen H-2 sebelum perjalanan darat masuk ke Bali," ungkap Luhut dalam keterangannya, Senin (14/12/2020).
Pengetatan ini dilakukan menyusul kenaikan tren penyebaran virus Corona di Bali. Bali sendiri masuk ke dalam 8 provinsi yang mengalami tren kenaikan kasus COVID-19.
Selain Bali, ada juga Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Kalimantan Selatan yang mengalami kenaikan kasus Corona.
Untuk mekanismenya, Luhut sudah meminta Menkes Terawan Agus Putranto, Kepala BNPB Doni Monardo, dan Menhub Budi Karya Sumadi untuk segera mengatur prosedurnya.
Luhut juga meminta kerumunan perayaan tahun baru dilarang. Hal itu dilakukan pada 8 wilayah yang tren kasus Coronanya sedang meningkat.
Sementara itu, kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Luhut meminta untuk membatasi jam operasional tempat umum di Jakarta hanya sampai pukul 19.00. Dia juga meminta Anies untuk mengetatkan kebijakan bekerja dari rumah alias work from home (WFH) hingga 75%.
"Saya juga minta Pak Gubernur untuk meneruskan kebijakan membatasi jam operasional hingga pukul 19.00, dan membatasi jumlah orang berkumpul di tempat makan, mall, dan tempat hiburan," kata Luhut.
https://trimay98.com/movies/sang-pencerah/
Heboh RI dan Israel Mau Berkongsi
Indonesia dan Israel dikabarkan akan melakukan normalisasi hubungan. Jika itu benar maka artinya kedua negara ini akan memiliki hubungan diplomatik.
Kabar itu dihembuskan oleh Times of Israel yang mengutip Channel 12. Salah satu sumber diplomatik mengatakan kepada Channel 12 ada dua negara yang akan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel yakni Oman dan Indonesia.
Menurut sumber itu, kedua negara yang dia sebutkan itu menjadi negara selanjutnya setelah Maroko dan Israel sepakat melakukan normalisasi hubungan. Selain itu ada beberapa negara Arab lain yang sudah melakukan normalisasi hubungan seperti Sudan, Bahrain, dan Uni Emirat Arab (UEA).
Normalisasi hubungan negara-negara itu dengan Israel disebut dilakukan sebelum Presiden Donald Trump Lengser dari jabatannya.
Kemlu RI menanggapi pemberitaan tersebut. Pihaknya menegaskan hingga saat ini Indonesia tidak melakukan proses apapun terkait normalisasi hubungan dengan Israel.
"Kemlu RI tidak melakukan langkah-langkah seperti yang dituliskan oleh media di atas, dan saya tidak tahu latar belakang tulisan tersebut," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, dilansir CNN Indonesia.
Faizasyah menyatakan sampai saat ini pemerintah Indonesia masih tetap berpegang terhadap konstitusi dan melanjutkan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
"Pelaksanaan politik luar negeri yang dijalankan Kemlu dalam konteks konflik Palestina-Israel senantiasa berpegang pada amanat konstitusi," lanjut Faizasyah.
Jika itu benar apa untung dan ruginya buat ekonomi RI? Ekonom dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, Indonesia bisa memanfaatkan Israel sebagai pasar non-tradisional.
"Tentu, ini selera karena perekonomian Israel yang potensial mengingat negara ini mempunyai pendapatan per kapita hingga US$ 42 ribu. Artinya dengan kelas konsumsi ini permintaan terhadap produk barang dan jasa bisa dalam bentuk apapun mulai dari produk mentah hingga produk jadi," terangnya kepada detikcom, Senin (14/12/2020).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar