Indonesia dan Israel dikabarkan akan melakukan normalisasi hubungan. Jika itu benar maka artinya kedua negara ini akan memiliki hubungan diplomatik.
Kabar itu dihembuskan oleh Times of Israel yang mengutip Channel 12. Salah satu sumber diplomatik mengatakan kepada Channel 12 ada dua negara yang akan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel yakni Oman dan Indonesia.
Menurut sumber itu, kedua negara yang dia sebutkan itu menjadi negara selanjutnya setelah Maroko dan Israel sepakat melakukan normalisasi hubungan. Selain itu ada beberapa negara Arab lain yang sudah melakukan normalisasi hubungan seperti Sudan, Bahrain, dan Uni Emirat Arab (UEA).
Normalisasi hubungan negara-negara itu dengan Israel disebut dilakukan sebelum Presiden Donald Trump Lengser dari jabatannya.
Kemlu RI menanggapi pemberitaan tersebut. Pihaknya menegaskan hingga saat ini Indonesia tidak melakukan proses apapun terkait normalisasi hubungan dengan Israel.
"Kemlu RI tidak melakukan langkah-langkah seperti yang dituliskan oleh media di atas, dan saya tidak tahu latar belakang tulisan tersebut," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, dilansir CNN Indonesia.
Faizasyah menyatakan sampai saat ini pemerintah Indonesia masih tetap berpegang terhadap konstitusi dan melanjutkan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
"Pelaksanaan politik luar negeri yang dijalankan Kemlu dalam konteks konflik Palestina-Israel senantiasa berpegang pada amanat konstitusi," lanjut Faizasyah.
Jika itu benar apa untung dan ruginya buat ekonomi RI? Ekonom dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, Indonesia bisa memanfaatkan Israel sebagai pasar non-tradisional.
"Tentu, ini selera karena perekonomian Israel yang potensial mengingat negara ini mempunyai pendapatan per kapita hingga US$ 42 ribu. Artinya dengan kelas konsumsi ini permintaan terhadap produk barang dan jasa bisa dalam bentuk apapun mulai dari produk mentah hingga produk jadi," terangnya kepada detikcom, Senin (14/12/2020).
https://trimay98.com/movies/senjakala-di-manado/
Vaksin Corona Sinovac Sudah di RI, Kapan Bisa Disuntikkan?
Sebanyak 1,2 juta vaksin Corona dari Sinovac, China sudah dikantongi pemerintah Indonesia. Namun vaksinasi baru bisa dilakukan setelah mendapatkan persetujuan emergency use authorization (EUA) dari Badan POM.
Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto menjelaskan saat ini BPOM masih menunggu data-data dari Sinovac.
"Dan tentu ini kita berharap bahwa emergency use authorization dapat segera diterbitkan oleh Badan POM, dan Badan POM masih menunggu daripada data-data yang disampaikan oleh Sinovac," kata Airlangga dalam webinar yang tayang di saluran YouTube Bisniscom, kemarin Senin (14/12/2020).
Selain itu BPOM juga menunggu hasil clinical trial vaksin Corona Sinovac di Bandung, dan juga clinical trial di Brasil. Untuk yang di Brasil, Menteri Koordinator Perekonomian itu menjelaskan selesai Selasa, 15 Desember 2020.
Atas kabar tersebut, diharapkan BPOM bisa mengeluarkan persetujuan untuk penggunaan vaksin Corona untuk keperluan darurat.
"Tentunya dengan data-data yang ada diharapkan secara saintifik, Badan POM bisa mengeluarkan emergency use authorization. Nah, pelaksanaan program ini tentu kita dorong untuk membangkitkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat, tidak hanya untuk melakukan konsumsi tetapi untuk berkegiatan sehari-hari," tambahnya.
Sementara itu pemerintah belum menetapkan harga vaksin mandiri alias berbayar. Pemerintah menegaskan belum menetapkan harga vaksin Corona. Hal itu untuk menepis info yang beredar di media sosial mengenai harga vaksinasi COVID-19.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar