Sebanyak 1,2 juta vaksin Corona dari Sinovac, China sudah dikantongi pemerintah Indonesia. Namun vaksinasi baru bisa dilakukan setelah mendapatkan persetujuan emergency use authorization (EUA) dari Badan POM.
Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto menjelaskan saat ini BPOM masih menunggu data-data dari Sinovac.
"Dan tentu ini kita berharap bahwa emergency use authorization dapat segera diterbitkan oleh Badan POM, dan Badan POM masih menunggu daripada data-data yang disampaikan oleh Sinovac," kata Airlangga dalam webinar yang tayang di saluran YouTube Bisniscom, kemarin Senin (14/12/2020).
Selain itu BPOM juga menunggu hasil clinical trial vaksin Corona Sinovac di Bandung, dan juga clinical trial di Brasil. Untuk yang di Brasil, Menteri Koordinator Perekonomian itu menjelaskan selesai Selasa, 15 Desember 2020.
Atas kabar tersebut, diharapkan BPOM bisa mengeluarkan persetujuan untuk penggunaan vaksin Corona untuk keperluan darurat.
"Tentunya dengan data-data yang ada diharapkan secara saintifik, Badan POM bisa mengeluarkan emergency use authorization. Nah, pelaksanaan program ini tentu kita dorong untuk membangkitkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat, tidak hanya untuk melakukan konsumsi tetapi untuk berkegiatan sehari-hari," tambahnya.
Sementara itu pemerintah belum menetapkan harga vaksin mandiri alias berbayar. Pemerintah menegaskan belum menetapkan harga vaksin Corona. Hal itu untuk menepis info yang beredar di media sosial mengenai harga vaksinasi COVID-19.
Juru bicara pemerintah sekaligus Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan, dr Siti Nadia Tarmidzi menegaskan hal tersebut untuk meredam simpang siur informasi.
"Pemerintah melalui Keputusan Menteri Kesehatan no. 9860/2020 telah menetapkan 6 jenis vaksin COVID-19 yang dapat digunakan di Indonesia, yaitu vaksin produksi Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer/BioNTech, dan Sinovac," kata dia melalui keterangan tertulis, Minggu (13/12/2020).
Kehadiran dan penggunaan vaksin Corona tersebut dalam program vaksinasi di Indonesia, dijelaskan masih dinamis mengikuti proses pengadaan dan izin penggunaannya. Pemerintah pun memastikan belum menetapkan harga dari vaksin COVID-19 yang akan digunakan di Indonesia.
"Informasi yang beredar saat ini tidak dapat dijadikan rujukan dan kami himbau masyarakat untuk menunggu pengumuman resmi pemerintah terkait vaksin dan vaksinasi COVID-19. Informasi resmi akan dapat diakses di situs kemkes.go.id, dan covid-19.go.id," paparnya.
https://trimay98.com/movies/notes-on-a-scandal/
Dirjen Minerba: Pertambangan Berperan Penting dalam Ekonomi
Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan di tengah pandemi saat ini, sektor mineral dan batubara (minerba) tetap berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
Sektor minerba juga menjadi penggerak pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya di sekitar area pertambangan. Oleh karena itu, ia mengimbau agar informasi positif terkait pertambangan minerba harus tersampaikan ke masyarakat sehingga kegiatan pertambangan tidak selalu identik dengan kerusakan alam.
"Terima kasih kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagai penyelenggara acara ini, karena meskipun di tengah kesulitan dan keterbatasan akibat pandemi COVID-19, acara Minerba Virtual Expo 2020 dalam rangka menyebarkan berita positif pertambangan mineral dan batubara di Indonesia tetap dilaksanakan," ujar Arifin dalam keterangan tertulis, Senin (14/12/2020).
Hal ini disampaikan secara virtual dalam acara Minerba Expo 2020, Kamis (10/12/2020). Adapun kegiatan ini merupakan adaptasi dari kondisi pandemi untuk menyampaikan kabar baik kepada masyarakat dan juga stakeholder.
Arifin menjelaskan situasi saat ini telah mendorong seluruh stakeholder untuk berinovasi dan menyusun strategi baru dalam pengelolaan pertambangan minerba. Hal ini tentunya perlu sejalan dengan langkah-langkah pemulihan ekonomi milik Pemerintah.
Salah satu langkahnya adalah dengan meningkatkan investasi pada subsektor pertambangan minerba, yakni melalui hilirisasi komoditas minerba. Ia harap ke depan akan semakin banyak perusahaan yang melaksanakan hilirisasi komoditas minerba sehingga produk pertambangan yang dapat dinikmati masyarakat bisa semakin meningkat.
"Pemerintah telah memberikan insentif yang sebesar-besarnya bagi perusahaan yang melakukan hilirisasi mineral dan batubara. Insentif baik fiskal maupun non fiskal diharapkan akan menarik para investor untuk dapat membangun infrastruktur hilirisasi di Indonesia," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar