Pemerintah sudah menganggarkan Rp 405,1 triliun untuk menanggulangi dampak virus Corona (COVID-19) ke perekonomian nasional. Anggaran tersebut setara 2,6% dari produk domestik bruto (PDB). Belum lagi ditambah stimulus I sebesar Rp 10,3 triliun dan stimulus II sebesar Rp 22,9 triliun.
Kepada Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menduga dana penanggulangan virus Corona di Indonesia masih belum cukup. Sebab, ketidakpastian ekonomi akibat virus ini belum ada yang dapat memastikan selesai kapan.
"Apakah cukup? Kita tidak tahu, bahkan kita duga tidak akan cukup," kata Febrio dalam video conference di kantornya, Jakarta, Senin (20/4/2020).
Pemerintah, kata Febrio juga sudah menyiapkan beberapa skema jika anggaran tersebut terbukti tidak cukup untuk menanggulangi dampak virus Corona ke perekonomian nasional. Salah satu yang disiapkan pemerintah dengan menarik utang lantaran sudah mengusulkan pelebaran defisit APBN.
"Pemerintah juga siap siap kalau tidak cukup apa yang harus dilakukan. Karena tanda-tanda kita lihat mengkhawatirkan, makanya kita antisipasi," jelasnya.
Sementara Kepala Ekonomi Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengatakan anggaran penanggulangan COVID-19 di Indonesia relatif lebih kecil dibandingkan dengan negara lain yang terdampak.
Meski lebih kecil, David menilai usaha pemerintah menanggulangi dampak Corona sudah sangat cepat, apalagi pada saat menyiapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan.
"Tinggal sekarang bagaimana percepatan implementasi untuk mencegah supaya demand shock ini tidak berdampak buruk ke sektor riil," kata David.
David menilai, stimulus yang disediakan Indonesia masih kecil dibandingkan dengan negara tetangganya seperti Malaysia yang mencapai 17% dari PDB, Thailand 9% dari PDB, Singapura 12% dari PDB. Serta beberapa negara berkembang lainnya seperti Brazil sebesar 3,5% dari PDB, Australia 16,4% dari PDB, Jepang 20% dari PDB.
Selanjutnya Amerika Serikat (AS) sebesar 11% dari PDB, Kanada sebesar 8,4% dari PDB, Jerman sebesar 4,9% dari PDB, Saudi Arabia sebesar 2,7% dari PDB, Perancis sebesar 2% dari PDB, Turki sebesar 1,5% dari PDB, dan China sebesar 1,2% dari PDB.
Buwas Lapor ke DPR Impor Daging Kerbau India Terkendala Lockdown
Perum Bulog mendapatkan kuota izin impor daging kerbau sebanyak 100 ribu ton. Namun, impor daging kerbau ini tersendat karena India menerapkan lockdown.
Untuk periode Maret-Mei 2020, Bulog akan mengadakan daging kerbau sebanyak 5.000 ton.
"Saat ini terkendala diberlakukannya kebijakan lockdown India diperkirakan sampai 3 Mei 2020. Adapun untuk pengadaan daging kerbau, Perum Bulog mendapat surat persetujuan impor sebanyak 100 ribu ton," kata Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso dalam rapat virtual dengan Komisi VI, Senin (20/4/2020).
Untuk impor, Perum Bulog juga mengimpor raw sugar melalui anak usaha PT GMM sebanyak 64.750 ton.
"Izin impor raw sugar anak usaha GMM secara bertahap, tahap I sebanyak 29.750 ton yang telah tiba awal April 2020 dan saat ini proses pengpolahan. Sudah dimulai tahap II 35.000 ton yang telah dilakukan tender dan diperkirakan akan tiba awal Mei," ujarnya.
Bulog juga mengimpor 50.000 ton gula kristal putih (GKP). Sebanyak 21.800 ton rencananya akan tiba akhir April.
"Impor gula kristal putih 50.000 ton yang telah dilakukan tender dengan rencana kedatangan 21.800 ton akhir April 2020," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar