Pemerintah belakangan melontarkan wacana untuk merelaksasi alias melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Tujuannya untuk pemulihan ekonomi. Namun ekonom menilai langkah tersebut belum tepat dilakukan saat ini.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menjelaskan bahwa isu pelonggaran PSBB memang menjadi perdebatan di banyak negara, tak hanya Indonesia, mengenai kapan waktu yang tepat untuk melakukan relaksasi. Tapi menurutnya untuk Indonesia terlalu prematur bila dilakukan dalam waktu dekat.
"Iya betul (relaksasi PSBB) memang untuk ekonomi, tetapi jangan lupakan bahwa melakukan reopening (membuka kembali kegiatan) secara prematur itu justru bisa berbahaya untuk menambah bertambahnya kasus COVID-19," kata dia saat dihubungi detikcom, Minggu (17/5/2020).
Melihat dari beberapa kasus ke belakang, kasus positif COVID-19 di Indonesia belum bisa dikatakan melandai. Menurutnya masih terjadi peningkatan tren kasus positif virus Corona di Indonesia. Berbeda dengan negara lain yang memang kasus positifnya sudah mereda sehingga amat dimungkinkan untuk membuka kembali kegiatan ekonominya.
"Kalau misalnya kita melihat perbandingan dengan negara lain yang ingin melakukan re-opening (membuka kembali kegiatan), setahu saya misalnya Jepang itu memang kurvanya sudah landai. Dan kalau kita melihat Indonesia masih meningkat, kemudian pemerintah juga tidak jelas," ujarnya.
Dia menilai pemerintah belum memiliki gambaran yang jelas soal pelonggaran PSBB. Bahkan sulit mengatakan jika PSBB dilonggarkan efektif untuk memulihkan perekonomian.
"Soalnya juga pemerintah tidak mengeluarkan, misalnya kebijakan terkait seberapa besar sih proses re-opening ini akan mem-boost ekonomi. Jadinya kami analis, ekonom, peneliti, agak susah kalau misalnya menganalisa kira-kira ini akan berdampak terhadap perekonomian atau nggak?" tambahnya.
Pakistan Tampung Pengangguran Corona untuk Tanam Semiliar Pohon
Munculnya pengangguran saat lockdown karena pandemi virus Corona membuat pemerintah Pakistan membuat terobosan. Mereka yang kehilangan pekerjaan dipekerjakan untuk menanam pohon.
Pakistan menerapkan lockdown sejak 1 April dengan awalnya bakal diakhiri 9 Mei. tapi, kasus virus Corona di negara itu malah melonjak makanya pemerintah memperpanjang penguncian wilayah selama dua pekan.
Situasi itu memicu kenaikan jumlah pengangguran seperti di negara-negara lain. Tapi, pemerintah Pakistan segera mengambil inisiatif untuk membuka lapangan kerja. Setidaknya, lapangan kerja baru itu bisa menampung 63 ribu orang.
Apa itu?
Pemerintah Pakistan mengerahkan pengangguran untuk bergabung dalam program Inisiatif Sepuluh Miliar Pohon Tsunami. Sejatinya, program itu dimulai 2018 dan direncanakan bergulir selama lima tahun. Sejauh ini, baru 30 juta pohon yang berhasil ditanam.
Ten Billion Tree Tsunami
@btap2015
Secretary Forests visited CPEC roadside plantation carried out by Northern Forest Region-II during spring 2020 under 10 BTTP along from Havelian to Battagram.
Worthy Secretary appreciated the efforts of Forest Department.#10BillionTreeTsunami #Plant4Pakistan #ClimateChange
Lihat gambar di TwitterLihat gambar di TwitterLihat gambar di TwitterLihat gambar di Twitter
65
10.46 - 8 Mei 2020
Info dan privasi Iklan Twitter
17 orang memperbincangkan tentang ini
Program tersebut dibuat Pakistan untuk melawan perubahan iklim dan konsekuensinya. Kini, program tersebut malah bisa menjadi penyelamat sementara warga yang kehilangan pekerjaan.
Selama menanam pohon, warga diwajibkan menjalankan protokol kesehatan untuk menghindari COVID-19. Di antaranya, memakai masker.
Mayoritas warga bekerja di sekitar ibukota Pakistan, Islamabad, dan di wilayah sekitar Punjab. Mereka tak cuma menanam pohon, namun juga ada bagian yang memberikan perawatan.
Pekerjaan inisiatif Sepuluh Miliar Pohon Tsunami itu digaungkan Pakistan melalui Twitter dengan tagar #Plant4Pakistan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar